6 June 2016

Sejarah Pendidikan Madrasah di Aceh (3) - Tamat

Tokoh-tokoh Yayasan Al-Muslim pada masa awal, sumber foto: Universitas Al-Muslim
Dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan agama yang modernis dalam bentuk madrasah-madrasah, dalam perkembangan selanjutnya telah melahirkan pula suatu kelompok ulama yang modernis. Oleh karenanya telah membuka kesempatan kembali bagi para ulama ini untuk berperan aktif dalam masyarakatnya, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin masyarakat. Dan karenanya posisi mereka menjadi kuat kembali dalam masyarakat Aceh. Untuk mempertahankan kedudukan ini serta memperkuat integritas dan solidaritas antar ulama ini, maka pada tanggal 5 Mei 1939, mereka mendirikan suatu organisasi yang disebut PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Tidak lama sesudah berdiri, PUSA masuk ke dalam MIAI (Majelis Islam 'Ala Indonesia) dan dengan demikian para ulama Aceh yang tergabung di dalamnya aktif pula melibatkan diri dalam pergerakan Islam dan perjuangan nasional Indonesia.

Selain dengan tujuan untuk memperkuat integritas dan solidaritas, organisasi PUSA juga bergerak dalam bidang sosial, politik, dan memajukan sistem pendidikan agama di Aceh. Salah satu usaha dalam bidang pendidikan ini adalah pendidikan sebuah sekolah Noormal Islam Institut atau Ma'had Al-Mu'allimin di Bireuen pada tanggal 27 Desember 1939, dalam rangka menyediakan gutu-guru bagi madrasah-madrasah di Aceh. Dan dengan sekolah ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan sistem pengajaran agama pada madrasah-madrasah di seluruh Aceh. 

Untuk ini sistem pengajarannya dipedomani dari yang diberikan pada Noormal Islam PGAI (Padang) dan lama masa belajarnya juga disamakan, yaitu 4 tahun. Perlu dicatat di sini bahwa tenaga pengajar teras pada sekolah ini adalah Teungku M. Nur El-Ibrahimy, tamatan Al-Azhar Cairo, yang bertindak sebagai direktur dan guru dalam ilmu-ilmu agama, bahasa Arab dan ilmu pendidikan, serta Mr. Muhammad, tamatan Sekolah Tinggi Hukum (RHS) di Jakarta, yang mengajar mata pelajaran umum, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris.

Muhammadiyah mulai masuk ke Aceh pada tahun 1923, dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah Cabang Betawi, S. Djaja Soekarta yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada Atjeh Tram. Dengan mendapat bimbingan dari seorang utusan pengurus pusat Muhammadiyah, yaitu A. R. Sutan Mansur, maka pada tahun 1927, organisasi Muhammadiyah cabang Kutaraja berdiri resmi; yang menjadi pimpinan pertama adalah R. O. Armadinata, seorang dokter gigi di Kutaraja. Dalam perkembangannya, organisasi ini mempunyai cabang-cabang pula di beberapa kota di Aceh. Menurut memori serah terima jabatan Gubernur A. H. Philips (yang memegang jabatan Gubernur di Aceh sejak tanggal 30 Mei 1929 hingga 31 Mei 1932), pada tahun 1932 terdapat tujuh buah cabang Muhammadiyah di seluruh Aceh, yaitu di Kutaraja, Sigli, Bireun, Takengon, Lhokseumawe, Langsa, dan Kuala Simpang, serta dua buah cabang kecil yaitu di Sabang dan Paya Bili yang masing-masing berada di bawah cabang Kutaraja dan cabang Kuala Simpang.

Pada tanggal 9 Juli 1928, Muhammadiyah cabang Kutaraja berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan, yaitu HIS (Hollandsch Inlandsch School) Muhammadiyah. Pendirian lembaga ini dipelopori di antaranya oleh seorang uleebalang, yaitu Teuku Muhammad Glumpang Payong, Kamarurasyid, Abdul Karim Mukti dan Idham. Pada mula didirikan HIS ini mempunyai tiga orang guru, yaitu Syamsuddin berasal dari Sumatera Barat, Sadi Tarkhoram berasal dari Tapanuli (yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah) dan Ridwan Hajir berasal dari Yogyakarta, sedang jumlah murid lebih dari 90 orang, dengan sekitar 27% terdiri dari anak-anak suku Aceh. Selain itu Muhammadiyah cabang Kuala Simpang pada tanggal 7 Oktober 1928, juga berhasil mendirikan sebuah sekolah Diniyah dan Yuniah dengan jumlah murid masing-masing pada mulanya 92 dan 134 orang. 

Selanjutnya pada masa akhir jabatan Gubernur A. H. Philips, di Aceh sudah terdapat empat buah HIS Muhammadiyah, yang masing-masing berlokasi di Kutaraja, Sigli, Kuala Simpang, dan Lhokseumawe. Yang tersebut terakhir (HIS Lhokseumawe) karena kurang peminat terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Tetapi dalam bulan April 1929 oleh Muhammadiyah cabang Lhokseumawe sudah berhasil mendirikan sebuah kepanduan yang beranggotakan 37 orang pemuda dan 20 orang anak-anak. Dalam tahun 1936 di Kutaraja juga dibuka sebuah lembaga yaitu yang disebut Leergang Muhammadiyah (Sekolah Kursus Muhammadiyah) yang kemudian namanya menjadi Dewan Darul Mu'allimin Al-Muhammadiyah, dengan direkturnya Teungku H. Ismail Yakub.

Menurut catatan bekas Residen Aceh J. Jongejans (5 Maret 1936-September 1938), pada akhir tahun 1938 di seluruh Aceh terdapat tujuh buah HIS swasta, dengan kurikulum serupa dengan HIS milik pemerintah, kecuali ditambah dengan mata pelajaran agama. Dan ke tujuh sekolah ini dibiayai oleh perkumpulan Muhammadiyah. Hingga menjelang Perang Dunia II jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah yang terdapat di seluruh Aceh di antaranya dapat disebutkan tujuh buah HIS, yang masing-masing terdapat di Kutaraja, Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Kuala Simpang, Meulaboh, dan Tapak Tuan; satu MULO dan atau satu Darul Mu'allimin yang keduanya berlokasi di Kutaraja; satu Taman Kanak-kanak (Bustanul Atfal) yang didirikan atas inisiatif Ibu Sakdiah di Kutaraja; serta 10 buah Diniyah yang masing-masing terdapat di Kutaraja, Sigli, Lhokseumawe, Takengon, Kuala Simpang, Calang, Idi, Meureudu, dan Bireuen.

Perguruan Nasional Taman Siswa mulai didirikan di Aceh (Kutaraja) pada bulan Juli 1932. Sebelum perguruan ini didirikan terlebih dahulu telah dibentuk sebuah panitia untuk itu, yang komposisinya terdiri dari berbagai suku bangsa yang bertempat tinggal di Kutaraja pada waktu itu: yaitu sebagai Ketua Panitia: Teuku Hasan Glumpang Payong, Wakil Ketua: Teuku Nyak Arief, Sekretaris: Pohan, Anggota-anggota: A. Azis (Minangkabau), Paman Ras Martin (Ambon), dan lain-lain.

Pada akhir Juli 1932, Perguruan Taman Siswa ini juga dibuka di Sabang yang diprakarsai oleh dr. Latumeten (berasal dari Ambon) yang menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Jiwa di Sabang. Dan pembukaan ini ikut dibantu secara langsung oleh Zelfbestuurder (uleebalang) setempat yang bernama Teuku Abbas. Selanjutnya pada tahun 1934, di Meulaboh dibuka pula perguruan serupa yang juga disponsori oleh uleebalang setempat, yaitu Teuku Abdurrahman dan Teuku Muhammad Yusuf; sekolah ini dipimpin oleh Usman Abdullah dan Suwarno yang berasal dari Pulau Jawa. Tempat lainnya yang juga terdapat Perguruan Taman Siswa di Aceh adalah di Jeunib yang juga ikut didukung oleh uleebalang setempat, yaitu Teuku Ahmad.

Dari beberapa keterangan yang telah dikemukakan, dapat disebutkan bahwa kebanyakan mereka yang mendukung berdirinya Persatuan Taman Siswa di Aceh adalah para uleebalang. Yaitu umumnya mereka yang telah diberik kesempatan pertama oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menikmati sistem pendidikan mereka dan yang dikehendaki agar terpisah dari masyarakatnya. Jadi tidak semua dari mereka (uleebalang) yang telah dididik dengan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda itu berhasil dirangkul oleh Belanda, bahkan terdapat di antara mereka tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan menjadi tokoh-tokoh pembangkit kesadaran nasional di Aceh. Seperti disebutkan oleh R. Soetikno Padmo Soemarto (salah seorang tokoh Taman Siswa yang terkenal di Aceh) bahwa Perguruan Taman Siswa didirikan di Aceh adalah atas permintaan dari masyarakat Aceh sendiri, terutama para pemimpinnya yang rerdiri dari uleebalang-uleebalang. Pada umumnya merekalah yang menjadi sponsor untuk membangun lembaga pendidikan nasional di Aceh. Dan dalam realisasinya tidak diwujudkan oleh para uleebalang saja, tetapi juga ikut serta semua unsur yang mempunyai cita-cita nasional.

Setelah perguruan ini didirikan, untuk pengembangan dan pengasuhnya juga didatangkan tenaga-tenaga guru yang berasal dari luar Aceh, baik yang dari Jawa maupun yang dari daerah lain terdekat seperti Medan. Dalam bidang kurikulum, Perguruan Taman Siswa di Aceh secara umum mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh Majelis Luhur (Pengurus Besar) Taman Siswa yang berkedudukan di Yogyakarta. Tetapi untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Taman Siswa yang di Aceh ini mengambil kebijaksanaan sendiri sesuai dengan situasi setempat. Yaitu pada perguruan ini selain diberikan mata pelajaran umum, juga diberikan mata pelajaran agama. Dan untuk ini harus didatangkan guru-guru dari sekolah agama, yang sebaliknya guru-guru dari Taman Siswa sendiri juga menyumbangkan tenaga mereka pada sekolah-sekolah agama. Jadi terdapat saling kerjasama antara Perguruan Taman Siswa ini dengan sekolah-sekolah agama, khususnya dengan madrasah-madrasah. Dalam segi pembiayaan, lembaga ini mendasarkan pada kekuatan sendiri, tanpa ketergantungan kepada bantuan pemerintah Hindia Belanda. Dan biaya-biaya ini diperoleh dari pada anggotanya sendiri, sesuai dengan sikap hidup yang dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa secara keseluruhan.

Perlu juga diketahui, pada tahun 1929, di Kenegerian Peureulak berdiri suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak yang disingkat PUSAKA. Di bahwa perkumpulan ini didirikan sebuah sekolah rendah berbahasa Belanda. Adapun perguruannya adalah sebagai berikut: Pelindung: Teuku Chiek Muhammad Thayeb (uleebalang setempat) yang juga sebagai aktifis dan anggota NIP (National Indische Partij), Penasehat: Teuku Tjut Ahmad, Ketua: Teuku Muhammad Nurdin, Sekretaris: H. Muhammad Zainuddin, Bendahara: H. Hasyim, serta Komisaris-komisarisnya: Teuku Muhammad Hasan, Teuku Itam, Teuku Sabi, dan Muhammad Syam.

Selain itu, Sumatera Thawalib yang mendapat pengaruh langsung dari Perguruan Thawalib di Sumatera Barat juga terdapat di Aceh, tetapi hanya terbatas di Aceh Selatan dan Aceh Barat (dulu kedua daerah ini disebut Westkust van Atjeh) yaitu di Kota Tapak Tuan, Labuhan  Haji, dan Meulaboh. Sebagai tokoh terkenal yang memasukkan pertama kali perguruan ini ke Aceh Selatan adalah H. Jalaluddin Thaib, yang juga terkenal sebagai Ketua Umum Partai Politik PERMI (Partai Muslimin Indonesia). Oleh karena keaktifannya dalam bidang politik, maka H, Jalaluddin Thaib kemudian dibuang ke Boven Giduk (Irian Jaya) oleh pemerintah Hindia Belanda.

Mula berdirinya Sumatera Thawalib di Tapak Tuan dan Labuhan Haji adalah pada perempatan pertama abad ke-20. Adapun guru-gurunya yang mengajar di Sumatera Thawalib ini umumnya berasal dari Sumatera Barat. Di antaranya adalah Teungku Lebai Usman, Teungku Ramaya, Teungku H. Jalaluddin Thaib (yang kemudian dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda), Teungku Muhammad Saleh Al-Anif, H. Muhammad Jamil, Teungku Muhammad Isa, dan Teungku A. Murad Sultan Makmur.

Ke semuanya perguruan Sumatera Thawalib yang terdapat di Aceh Barat dan Aceh Selatan adalah tingkat ibtidaiyah. Yang menjadi pimpinan pengurus Sumatera Thawalib di Tapak Tuan adalah H. Bustaman dan H. Abdullah, keduanya sebagai pengusaha di kota itu. Pada sekolah ini juga menganut sistem klasikal. Di antara kitab-kitab yang diajarkan pada perguruan ini juga termasuk kitab karangan Abduh dan Rasyid Ridha dari Mesir. Sementara di Meulaboh, Sumatera Thawalib didirikan pada tahun 1930-an. Pendiri dan guru-gurunya kebanyakan juga berasal dari Sumatera Barat, di antaranya dapat disebutkan Mohd Syukur, H. Habib dan Sidi Khatib. Oleh karena Sumatera Thawalib dianggap menjurus kepada kegiatan politik, maka perguruan ini selalu mendapat pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda yang dalam hal ini dilakukan oleh Controlleur setempat. [Tamat}


Sumber tulisan lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 65-70.

Tinggalkan komentar

Berkomentarlah dengan bijak dan baik