Konsientisasi (Pemikiran Pendidikan Paulo Freire)

Paulo Freire, 19 September 1921 - 2 Mei 1997, sumber foto: wikipedia.

Pendahuluan

Paulo Freire adalah salah seorang tokoh pendidikan yang berasal dari Brasil. Dia lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di Brasil bagian timur laut, wilayah yang miskin dan terbelakang. Ayahnya, Joaquim Temistocles Freire adalah seorang anggota polisi militer di Pernambuco yang berasal dari Rio Grande do Norte. Sedangkan ibunya, Eldetrus Neves Freire juga berasal dari Pernambuco (F. Danuwinata dalam Paulo Freire, 2008:x).

Pada tahun 1929, krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat berimbas ke Brasil. Orang tua Paulo Freire yang tergolong dalam kelas menengah ikut mengalami kejatuhan finansial. Paulo Freire merasakan bagaimana kehidupan anak-anak yang sedang bersekolah mengalami kelaparan. Dia juga belajar mengerti apa artinya menjadi lapar. Sehingga dia bertekad untuk mengabdikan kehidupannya pada perjuangan melawan kelaparan agar anak-anak lain jangan sampai mengalami kesengsaraan yang tengah dialaminya itu.

Pada tahun 1960-an, terjadilah keresahan sosial di Brasil. Sejumlah gerakan pembaharuan berkembang secara serentak. Gerakan-gerakan ini dilatarbelakangi oleh tujuan politiknya masing-masing. Pada waktu itu Brasil mempunyai penduduk sekitar 34,5 juta jiwa dan hanya 15,5 juta yang dapat mengikuti pemilihan umum. Hak ikut serta dalam pemilu dikaitkan dengan kemampuan orang untuk menuliskan nama masing-masing (Paulo Freire, 2008:xi-xii). Jadi, penduduk Brasil yang tidak dapat menggunakan hak politiknya lebih dari setengah total jumlah penduduk Brasil. Paulo Freire merasa prihatin dengan situasi ini. Untuk itulah Paulo Freire mulai merancang program pendidikan guna membantu masyarakat Brasil yang buta huruf.

Pada tahun 1961, Joao Goulart menjadi Presiden Brasil menggantikan Janio Quadros. Joao Goulart adalah seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Gerakan Paulo Freire mendapat dukungan dari sang presiden. Paulo Freire menerapkan program kenal aksara di kalangan petani di daerah timur laut. Apa yang dibangkitkan dalam proses kenal aksara tidak hanya terbatas pada kemampuan mereka untuk membaca dan menulis, tetapi juga membawa mereka ke proses kesadaran politik. Artinya mereka berpartisipasi aktif dan secara nyata ikut menentukan arah perkembangan bersama (Paulo Freire, 2008:xiii). Dari proses-proses inilah lahirnya konsep konsientisasi, sebuah kata kunci yang sering digunakan oleh Paulo Freire dalam perkembangan pemikiran pendidikannya.

Pemahaman Konsientisasi

Istilah konsientisasi dapat diartikan sebagai penyadaran. Istilah ini juga dapat digunakan untuk belajar memahami kontradiksi sosial, politik, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari realitas tersebut (Paulo Freire, 2008:1). Penggunaan kata konsientisasi bukan ditujukan untuk mengadakan perlawanan secara fisik. Konsientisasi berarti proses menyadarkan atau membuka kesadaran seseorang agar lebih peka terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di lingkungannya. 

Lebih lanjut Paulo Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi tiga fase (William A. Smith, 2008:xvii), yaitu:

1. Kesadaran magis (magical consciousness), yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan antara kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih melihat faktor di luar manusia (natural maupun supra natural) sebagai penyebab dan ketidakberdayaan.
2. Kesadaran naif (naival consciousness), keadaan yang dikategorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat aspek manusia menjadi akar penyebab masalah masyarakat.
3. Kesadaran kritis (critical consciousness), kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah.

Dari pemaparan singkat di atas, konsientisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses kesadaran manusia untuk memahami realitas kultural yang ada di lingkungan mereka. Konsientisasi juga merupakan sebuah pemikiran untuk mengubah suatu kesadaran manusia dari kesadaran magis, menuju kesadaran naif, dan akhirnya terbentuklah kesadaran kritis. Kesadaran kritis inilah yang menjadi tujuan utama konsientisasi. Sebuah konsep pemikiran pendidikan yang digagas oleh Paulo Freire.

Menuju Kesadaran Kritis

Paulo Freire adalah seorang tokoh yang kritis. Pada masanya, kondisi masyarakat Amerika Latin merupakan masyarakat yang tertutup dengan ciri-ciri sebagai berikut (Paulo Freire, 2007:134-135):

• struktur sosialnya sangat rigid dan hirarkis
• sedikitnya jumlah pasar karena perekonomian ditentukan oleh negara asing
• mengekspor bahan-bahan mentah dan mengimpor barang-barang jadi tanpa memiliki daya tawar
• sistem pendidikannya selektif dan 'berbahaya' dengan peran sekolah sebagai alat untuk mempertahankan status quo
• banyaknya orang yang buta huruf dan terserang penyakit
• tingginya angka kematian bayi
• kekurangan gizi yang berakibat pada gangguan mental yang sulit diobati
• rendahnya tingkat harapan hidup, dan
• tingginya angka kejahatan

Meninjau kondisi di atas, Paulo Freire melihat adanya model kesadaran yang berkorespondensi dengan kehidupan nyata masyarakat yang belum mandiri. Kesadaran semacam ini secara hostoris terbentuk karena struktur sosial. Ciri pokok kesadaran ini, seperti masyarakat yang belum mandiri, adalah ketaatan semu pada kondisi yang ada, atau seolah-olah mengikuti arus namun sebenarnya tidak. Kesadaran seperti ini tidak cukup menjada jarak dengan realitas sehingga sulit untuk mengobjektifikasinya secara kritis. Kesadaran ini disebut dengan kesadaran semin intransitif (Paulo Freire, 2007:135) atau kesadaran magis.

Orang-orang yang berada pada fase kesadaran ini akan sangat mudah terperangkap ke dalam mitos-mitos atau kepercayaan-kepercayaan kuno. Keadaan ini akan sangat mudah digunakan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa untuk memperdayai masyarakatnya. Di Indonesia, keadaan seperti ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Masyarakat banyak yang dibungkam dengan kondisi nyata kehidupan sosial, politik, dan ekonomi mereka.

Paulo Freire melihat kesadaran magis ini dengan menekankan dua orientasi dasar, yaitu menyerahkan fakta-fakta kepada penguasa (pemerintah) untuk menjelaskan mengapa segalanya seperti ini dan pandangan yang sederhana tentang hubungan kausalitas. Di Amerika Latin, kita dapat melihat contoh situasi yang menggambarkan kesadaran magis ini. Misalnya pernyataan-pernyataan: "Kami tidak dapat belajar karena kami tidak memiliki uang," atau "Masyarakat Indian kami tidak bersekolah, tidak mempelajari sesuatu, karena mereka tidak mengerti sesuatu." Kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa mereka hanya melihat hubungan antara dua hal, uang dan sekolah, atau sekolah dan pemahaman, tetapi mereka gagal bertanya mengapa mereka tidak memiliki uang atau mengapa mereka tidak bersekolah (William A. Smith, 2008:63-67).

Fase kesadaran selanjutnya adalah kesadaran naif atau transitif. Perubahan dari kesadaran magis ke kesadaran naif adalah perubahan dari menyesuaikan diri dengan fakta-fakta kehidupan yang tak terelakkan ke memperbarui penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan individu-individu dalam sebuah sistem yang pada dasarnya keras. Kontradiksi yang dihadapi oleh individu yang naif ini terjadi antara sistem ideal yang seharusnya berjalan, dan pelanggaran terhadap sistem tersebut oleh orang-orang jahat dan bodoh. Jika mereka dapat memperbarui perilakunya, maka sistem tersebut akan berjalan dengan baik.

Orang-orang menyederhanakan masalah dengan cara menimpakan penyebabnya pada individu-individu, bukan pada sistem itu sendiri. Argumentasi-argumentasi mereka rapuh ketika menjelaskan bahwa individu terpisah dari sistem di mana mereka hidup dan pada puncaknya mengarah pada argumentasi yang larut dengan realitas (William A. Smith, 2008:69).

Fase ketiga yaitu kesadaran kritis. Isu yang muncul adalah perubahan sistem yang tidak adil, bukannya pembaruan atau penghancuran individu-individu tertentu. Proses perubahan ini memiliki dua aspek, yaitu pertama, penegasan diri dan penolakan untuk menjadi 'inang bagi benalu', dan kedua, berusaha secara sadar dan empiris untuk mengganti sistem yang menindas dengan sistem yang adil dan bisa mereka kuasai. Tidak seperti kesadaran naif, individu ini tidak menyalahkan individu-individu, tetapi justru menunjukkan pemahaman yang benar atas dirinya sendiri dan sistem yang memaksa tertindas dan penindas berkolusi (William A. Smith, 2008:80-81).

Pada tingkat kesadaran naif, di mana individu tertindas ingin memperbarui sistem yang telah dirusak oleh orang-orang jahat yang melanggar norma dan aturan bisa dibagi menjadi dua sub kesadaran (William A. Smith, 2008:102):

1. Individu-individu menyalahkan diri mereka sendiri dan kawan-kawannya karena dianggap telah melanggar norma. Dengan perasaan bersalah dan melakukan tindak kekerasan horizontal, mereka itu justru memperkuat kepercayaan penindas. Tindakan-tindakan mereka diarahkan untuk mengubah diri mereka sendiri dan meniru penindas: menjadi lebih berpendidikan, lebih berkuasa, dan lebih putih.
2. Individu-individu tertindas menyalahkan individu penindas atau kelompok penindas tertentu karena melanggar norma-norma yang ada. Mereka mengetahui maksud dan betapa kasarnya perilaku penindas tersebut, tetapi mereka menimpakan penyebab persoalan ini pada individu penindas. Tindakan-tindakan mereka diarahkan untuk mempertahankan diri dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh pelanggaran norma individu penindas.

Individu-individu yang berkesadaran kritis menganggap sistem ini perlu ditransformasi. Tetapi untuk mengubah realitas secara mendasar tidak cukup dengan melakukan tambal-sulam terhadap hubungan antara penindas dan tertindas, karena penyebab penindasan ini adalah sistem, yakni seperangkat norma yang menguasai si tertindas dan penindas. Proses transformasi ini dimulai dengan menolak dan menyingkirkan ideologi penindas dan meningkatnya penghargaan terhadap diri sendiri dan kekuatan komunitas. Mereka berpikir secara ilmiah dan tidak lagi merujuk pada kasus-kasus penindasan tetapi pada wilayah sosio-ekonomi makro di mana kehidupan berjalan dalam konteks glibal. Individu-individu yang krisis mulai mencari model-model peran baru, mengandalkan kekuatan diri dan sumber-sumber daya komunitas, keberanian mengambil resiko dan independen terhadap penindas. Pendekatan baru dalam pemecahan masalah ini, yaitu polemik diganti dialog dengan kawan-kawannya, menyebabkan individu tertindas harus memformulasikan tindakan-tindakan sendiri yang berujung pada pembebasan dan transformasi yang sebenarnya (William A. Smith, 2008:102-103).

Paulo Freire yang mengutip dari Fransisco Weffert menyebutkan bahwa bangkitnya kesadaran kritis membuka jalan ke arah pengungkapan ketidakpuasan sosial secara tepat karena ketidakpuasan itu adalah unsur-unsur yang nyata dari sebuah situasi yang menindas (Paulo Freire, 2008:3). Dengan adanya kesadaran kritis ini, maka individu-individu cenderung berpikir dan bertindak secara kritis. Dalam lingkup pendidikan misalnya, kesadaran kritis perlu dikembangkan kepada peserta didik. Inilah yang menjadi salah satu gambaran dari konsientisasi.

Kesimpulan

Konsientisasi merupakan belajar memahami pertentangan-pertentangan sosial ekonomi serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari situasi pertentangan itu. Konsientisasi juga merupakan proses di mana manusia berpartisipasi secara kritis dalam aksi perubahan.

Yang diharapkan dari proses konsientisasi ini adalah adanya suatu perubahan kesadaran dari kesadaran magis ke kesadaran naif, dan akhirnya terwujudlah cita-cita konsientisasi itu sendiri, yakni kesadaran kritis. Kesadaran kritis ini mutlak diperlukan untuk mengubah situasi sosial, ekonomi, dan politik di negara-negara yang miskin dan terbelakang atau negara-negara yang masih dijajah secara sosial ekonomi.

Dalam lingkup pendidikan, teori konsientisasi dapat dikategorikan sebagai teori pendidikan perkembangan. Fase-fase dalam konsientisasi bersifat hirarkis. Kesadaran kritis lebih berbeda dan integral dibandingkan dengan kesadaran magis. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kesadaran kritis menunjukkan fase kesadaran yang lebih tinggi atau 'lebih baik'.

Daftar Pustaka

• Paulo Freire, Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
• Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, Jakarta: LP3ES, 2008
• William A. Smith, Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Sejarah Pendidikan Madrasah di Aceh (3) - Tamat

Tokoh-tokoh Yayasan Al-Muslim pada masa awal, sumber foto: Universitas Al-Muslim

Dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan agama yang modernis dalam bentuk madrasah-madrasah, dalam perkembangan selanjutnya telah melahirkan pula suatu kelompok ulama yang modernis. Oleh karenanya telah membuka kesempatan kembali bagi para ulama ini untuk berperan aktif dalam masyarakatnya, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin masyarakat. Dan karenanya posisi mereka menjadi kuat kembali dalam masyarakat Aceh. Untuk mempertahankan kedudukan ini serta memperkuat integritas dan solidaritas antar ulama ini, maka pada tanggal 5 Mei 1939, mereka mendirikan suatu organisasi yang disebut PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Tidak lama sesudah berdiri, PUSA masuk ke dalam MIAI (Majelis Islam 'Ala Indonesia) dan dengan demikian para ulama Aceh yang tergabung di dalamnya aktif pula melibatkan diri dalam pergerakan Islam dan perjuangan nasional Indonesia.

Selain dengan tujuan untuk memperkuat integritas dan solidaritas, organisasi PUSA juga bergerak dalam bidang sosial, politik, dan memajukan sistem pendidikan agama di Aceh. Salah satu usaha dalam bidang pendidikan ini adalah pendidikan sebuah sekolah Noormal Islam Institut atau Ma'had Al-Mu'allimin di Bireuen pada tanggal 27 Desember 1939, dalam rangka menyediakan gutu-guru bagi madrasah-madrasah di Aceh. Dan dengan sekolah ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan sistem pengajaran agama pada madrasah-madrasah di seluruh Aceh. 

Untuk ini sistem pengajarannya dipedomani dari yang diberikan pada Noormal Islam PGAI (Padang) dan lama masa belajarnya juga disamakan, yaitu 4 tahun. Perlu dicatat di sini bahwa tenaga pengajar teras pada sekolah ini adalah Teungku M. Nur El-Ibrahimy, tamatan Al-Azhar Cairo, yang bertindak sebagai direktur dan guru dalam ilmu-ilmu agama, bahasa Arab dan ilmu pendidikan, serta Mr. Muhammad, tamatan Sekolah Tinggi Hukum (RHS) di Jakarta, yang mengajar mata pelajaran umum, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris.

Muhammadiyah mulai masuk ke Aceh pada tahun 1923, dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah Cabang Betawi, S. Djaja Soekarta yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada Atjeh Tram. Dengan mendapat bimbingan dari seorang utusan pengurus pusat Muhammadiyah, yaitu A. R. Sutan Mansur, maka pada tahun 1927, organisasi Muhammadiyah cabang Kutaraja berdiri resmi; yang menjadi pimpinan pertama adalah R. O. Armadinata, seorang dokter gigi di Kutaraja. Dalam perkembangannya, organisasi ini mempunyai cabang-cabang pula di beberapa kota di Aceh. Menurut memori serah terima jabatan Gubernur A. H. Philips (yang memegang jabatan Gubernur di Aceh sejak tanggal 30 Mei 1929 hingga 31 Mei 1932), pada tahun 1932 terdapat tujuh buah cabang Muhammadiyah di seluruh Aceh, yaitu di Kutaraja, Sigli, Bireun, Takengon, Lhokseumawe, Langsa, dan Kuala Simpang, serta dua buah cabang kecil yaitu di Sabang dan Paya Bili yang masing-masing berada di bawah cabang Kutaraja dan cabang Kuala Simpang.

Pada tanggal 9 Juli 1928, Muhammadiyah cabang Kutaraja berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan, yaitu HIS (Hollandsch Inlandsch School) Muhammadiyah. Pendirian lembaga ini dipelopori di antaranya oleh seorang uleebalang, yaitu Teuku Muhammad Glumpang Payong, Kamarurasyid, Abdul Karim Mukti dan Idham. Pada mula didirikan HIS ini mempunyai tiga orang guru, yaitu Syamsuddin berasal dari Sumatera Barat, Sadi Tarkhoram berasal dari Tapanuli (yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah) dan Ridwan Hajir berasal dari Yogyakarta, sedang jumlah murid lebih dari 90 orang, dengan sekitar 27% terdiri dari anak-anak suku Aceh. Selain itu Muhammadiyah cabang Kuala Simpang pada tanggal 7 Oktober 1928, juga berhasil mendirikan sebuah sekolah Diniyah dan Yuniah dengan jumlah murid masing-masing pada mulanya 92 dan 134 orang. 

Selanjutnya pada masa akhir jabatan Gubernur A. H. Philips, di Aceh sudah terdapat empat buah HIS Muhammadiyah, yang masing-masing berlokasi di Kutaraja, Sigli, Kuala Simpang, dan Lhokseumawe. Yang tersebut terakhir (HIS Lhokseumawe) karena kurang peminat terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Tetapi dalam bulan April 1929 oleh Muhammadiyah cabang Lhokseumawe sudah berhasil mendirikan sebuah kepanduan yang beranggotakan 37 orang pemuda dan 20 orang anak-anak. Dalam tahun 1936 di Kutaraja juga dibuka sebuah lembaga yaitu yang disebut Leergang Muhammadiyah (Sekolah Kursus Muhammadiyah) yang kemudian namanya menjadi Dewan Darul Mu'allimin Al-Muhammadiyah, dengan direkturnya Teungku H. Ismail Yakub.

Menurut catatan bekas Residen Aceh J. Jongejans (5 Maret 1936-September 1938), pada akhir tahun 1938 di seluruh Aceh terdapat tujuh buah HIS swasta, dengan kurikulum serupa dengan HIS milik pemerintah, kecuali ditambah dengan mata pelajaran agama. Dan ke tujuh sekolah ini dibiayai oleh perkumpulan Muhammadiyah. Hingga menjelang Perang Dunia II jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah yang terdapat di seluruh Aceh di antaranya dapat disebutkan tujuh buah HIS, yang masing-masing terdapat di Kutaraja, Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Kuala Simpang, Meulaboh, dan Tapak Tuan; satu MULO dan atau satu Darul Mu'allimin yang keduanya berlokasi di Kutaraja; satu Taman Kanak-kanak (Bustanul Atfal) yang didirikan atas inisiatif Ibu Sakdiah di Kutaraja; serta 10 buah Diniyah yang masing-masing terdapat di Kutaraja, Sigli, Lhokseumawe, Takengon, Kuala Simpang, Calang, Idi, Meureudu, dan Bireuen.

Perguruan Nasional Taman Siswa mulai didirikan di Aceh (Kutaraja) pada bulan Juli 1932. Sebelum perguruan ini didirikan terlebih dahulu telah dibentuk sebuah panitia untuk itu, yang komposisinya terdiri dari berbagai suku bangsa yang bertempat tinggal di Kutaraja pada waktu itu: yaitu sebagai Ketua Panitia: Teuku Hasan Glumpang Payong, Wakil Ketua: Teuku Nyak Arief, Sekretaris: Pohan, Anggota-anggota: A. Azis (Minangkabau), Paman Ras Martin (Ambon), dan lain-lain.

Pada akhir Juli 1932, Perguruan Taman Siswa ini juga dibuka di Sabang yang diprakarsai oleh dr. Latumeten (berasal dari Ambon) yang menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Jiwa di Sabang. Dan pembukaan ini ikut dibantu secara langsung oleh Zelfbestuurder (uleebalang) setempat yang bernama Teuku Abbas. Selanjutnya pada tahun 1934, di Meulaboh dibuka pula perguruan serupa yang juga disponsori oleh uleebalang setempat, yaitu Teuku Abdurrahman dan Teuku Muhammad Yusuf; sekolah ini dipimpin oleh Usman Abdullah dan Suwarno yang berasal dari Pulau Jawa. Tempat lainnya yang juga terdapat Perguruan Taman Siswa di Aceh adalah di Jeunib yang juga ikut didukung oleh uleebalang setempat, yaitu Teuku Ahmad.

Dari beberapa keterangan yang telah dikemukakan, dapat disebutkan bahwa kebanyakan mereka yang mendukung berdirinya Persatuan Taman Siswa di Aceh adalah para uleebalang. Yaitu umumnya mereka yang telah diberik kesempatan pertama oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menikmati sistem pendidikan mereka dan yang dikehendaki agar terpisah dari masyarakatnya. Jadi tidak semua dari mereka (uleebalang) yang telah dididik dengan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda itu berhasil dirangkul oleh Belanda, bahkan terdapat di antara mereka tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan menjadi tokoh-tokoh pembangkit kesadaran nasional di Aceh. Seperti disebutkan oleh R. Soetikno Padmo Soemarto (salah seorang tokoh Taman Siswa yang terkenal di Aceh) bahwa Perguruan Taman Siswa didirikan di Aceh adalah atas permintaan dari masyarakat Aceh sendiri, terutama para pemimpinnya yang rerdiri dari uleebalang-uleebalang. Pada umumnya merekalah yang menjadi sponsor untuk membangun lembaga pendidikan nasional di Aceh. Dan dalam realisasinya tidak diwujudkan oleh para uleebalang saja, tetapi juga ikut serta semua unsur yang mempunyai cita-cita nasional.

Setelah perguruan ini didirikan, untuk pengembangan dan pengasuhnya juga didatangkan tenaga-tenaga guru yang berasal dari luar Aceh, baik yang dari Jawa maupun yang dari daerah lain terdekat seperti Medan. Dalam bidang kurikulum, Perguruan Taman Siswa di Aceh secara umum mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh Majelis Luhur (Pengurus Besar) Taman Siswa yang berkedudukan di Yogyakarta. Tetapi untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Taman Siswa yang di Aceh ini mengambil kebijaksanaan sendiri sesuai dengan situasi setempat. Yaitu pada perguruan ini selain diberikan mata pelajaran umum, juga diberikan mata pelajaran agama. Dan untuk ini harus didatangkan guru-guru dari sekolah agama, yang sebaliknya guru-guru dari Taman Siswa sendiri juga menyumbangkan tenaga mereka pada sekolah-sekolah agama. Jadi terdapat saling kerjasama antara Perguruan Taman Siswa ini dengan sekolah-sekolah agama, khususnya dengan madrasah-madrasah. Dalam segi pembiayaan, lembaga ini mendasarkan pada kekuatan sendiri, tanpa ketergantungan kepada bantuan pemerintah Hindia Belanda. Dan biaya-biaya ini diperoleh dari pada anggotanya sendiri, sesuai dengan sikap hidup yang dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa secara keseluruhan.

Perlu juga diketahui, pada tahun 1929, di Kenegerian Peureulak berdiri suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak yang disingkat PUSAKA. Di bahwa perkumpulan ini didirikan sebuah sekolah rendah berbahasa Belanda. Adapun perguruannya adalah sebagai berikut: Pelindung: Teuku Chiek Muhammad Thayeb (uleebalang setempat) yang juga sebagai aktifis dan anggota NIP (National Indische Partij), Penasehat: Teuku Tjut Ahmad, Ketua: Teuku Muhammad Nurdin, Sekretaris: H. Muhammad Zainuddin, Bendahara: H. Hasyim, serta Komisaris-komisarisnya: Teuku Muhammad Hasan, Teuku Itam, Teuku Sabi, dan Muhammad Syam.

Selain itu, Sumatera Thawalib yang mendapat pengaruh langsung dari Perguruan Thawalib di Sumatera Barat juga terdapat di Aceh, tetapi hanya terbatas di Aceh Selatan dan Aceh Barat (dulu kedua daerah ini disebut Westkust van Atjeh) yaitu di Kota Tapak Tuan, Labuhan  Haji, dan Meulaboh. Sebagai tokoh terkenal yang memasukkan pertama kali perguruan ini ke Aceh Selatan adalah H. Jalaluddin Thaib, yang juga terkenal sebagai Ketua Umum Partai Politik PERMI (Partai Muslimin Indonesia). Oleh karena keaktifannya dalam bidang politik, maka H, Jalaluddin Thaib kemudian dibuang ke Boven Giduk (Irian Jaya) oleh pemerintah Hindia Belanda.

Mula berdirinya Sumatera Thawalib di Tapak Tuan dan Labuhan Haji adalah pada perempatan pertama abad ke-20. Adapun guru-gurunya yang mengajar di Sumatera Thawalib ini umumnya berasal dari Sumatera Barat. Di antaranya adalah Teungku Lebai Usman, Teungku Ramaya, Teungku H. Jalaluddin Thaib (yang kemudian dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda), Teungku Muhammad Saleh Al-Anif, H. Muhammad Jamil, Teungku Muhammad Isa, dan Teungku A. Murad Sultan Makmur.

Ke semuanya perguruan Sumatera Thawalib yang terdapat di Aceh Barat dan Aceh Selatan adalah tingkat ibtidaiyah. Yang menjadi pimpinan pengurus Sumatera Thawalib di Tapak Tuan adalah H. Bustaman dan H. Abdullah, keduanya sebagai pengusaha di kota itu. Pada sekolah ini juga menganut sistem klasikal. Di antara kitab-kitab yang diajarkan pada perguruan ini juga termasuk kitab karangan Abduh dan Rasyid Ridha dari Mesir. Sementara di Meulaboh, Sumatera Thawalib didirikan pada tahun 1930-an. Pendiri dan guru-gurunya kebanyakan juga berasal dari Sumatera Barat, di antaranya dapat disebutkan Mohd Syukur, H. Habib dan Sidi Khatib. Oleh karena Sumatera Thawalib dianggap menjurus kepada kegiatan politik, maka perguruan ini selalu mendapat pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda yang dalam hal ini dilakukan oleh Controlleur setempat. [Tamat}


Sumber tulisan lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 65-70.

Sejarah Pendidikan Madrasah di Aceh (2)

Tokoh-tokoh tempo doeloe Yayasan Al-Muslim, sumber foto: Universitas Al-Muslim

Pada tahun 1929 di Blang Paseh (Pidie) lahir suatu perkumpulan keagamaan yang bernama Jamiatuddiniyah, yang diketuai oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, Tujuan dari pada perkumpulan ini adalah untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang diberi nama Madrasah Saadah Adabiyah. Setahun kemudian (tahun 1930) tujuan dari pada perkumpulan ini mulai terwujud, yaitu dengan didirikannya madrasah tersebut di Blang Paseh (Peukan Pidie). Sebagai pimpinan madrasah ialah ketua perkumpulan itu sendiri, Teungku Muhammad Daud Beureueh. Usaha pendirian madrasah ini ikut disokong oleh uleebalang setempat (uleebalang Pineung) yang bernama Teuku Bintara Pineung. Salah seorang dari pada tenaga teras sebagai staf pengajar yang mula-mula sekali adalah Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba. Dengan dibukanya Madrasah Saadah Adabiyah ini maka seperti juga Madrasah Al-Muslim Peusangan, banyak pelajar-pelajar dari seluruh Aceh yang mengunjungi madrasah ini, sehingga nama Blang Paseh menjadi terkenal di Aceh pada masa itu. Di antara Amels yang kemudian melanjutkan studinya lagi ke Sumatera Barat, Teungku Usman Yahya Tiba dan Zaini Bakri yang selanjutnya melanjutkan pelajarannya ke Noormal Islam Institut di Bireun.

Sebagaimana juga Madrasah Al-Muslim Peusangan yang mempunyai banyak cabangnya di Aceh (dapat disebutkan bahwa di Aceh Barat dahulu termasuk Aceh Selatan sekarang, banyak terdapat madrasah yang namanya Al-Muslim, dan diperkirakan pendirian madrasah tersebut dipelopori oleh para alumni Madrasah Al-Muslim Peusangan), maka Jamiatuddiniyah Blang Paseh juga mempunyai cabang-cabang yang banyak di seluruh Aceh. Oleh karenanya perguruan ini juga menjadi kebanggan masyarakat Aceh pada waktu itu.

Pada tahun 30-an perkembangan lembaga-lembaga pendidikan madrasah di seluruh Aceh terus meningkat, sehingga pada periode itu dapat disebutkan sebagai tahun pembangunan sekolah-sekolah agama di Aceh. Di antara madrasah yang terkenal di luar daerahnya yang didirikan pada periode itu yang dapat disebutkan di sini yaitu Jamiah Diniyah Al-Muntasiyah yang lebih dikenal dengan nama singkatan JADAM Montasik. Madrasah ini didirikan pada tahun 1931 oleh Teungku Ibrahim Lamnga. Selanjutnya Madrasah Darul Huda di Bambi, Madrasah Bustanul Maarif di Blang Jrum, Madrasah Al-Ikhlas di Keude Dua, Madrasah Ishlah di Kutablang Samalanga, Madrasah Darul Ulum di Geurugok yang dibangun atas inisiatif uleebalang daerah itu, yaitu Teuku Bin Geurugok.

Berdasarkan catatan dari Pengurus Jami'ah Al-Ishlahiyah Sungai Limpah Sibreh (Aceh Besar) dapat disebutkan bahwa madrasah-madrasah yang terdapat di Aceh dalam tahun 1936 adalah sebagai berikut:

1. Madrasah Ishlahiyah, Leubuk (Aceh Besar)
2. Madrasah Diniyah, Bung Cala (Aceh Besar)
3. Madrasah Diniyah, Mireuk (Aceh Besar)
4. Madrasah Diniyah, Ulee Kareng (Aceh Besar)
5. Madrasah Darussalam, Merduati (Kutaraja)
6. Madrasah Taman Perguruan, Neusu (Kutaraja)
7. Madrasah Taman Perguruan, Punge (Kutaraja)
8. Madrasah Diniyah, Lampeuneurut (Aceh Besar)
9. Madrasah Diniyah, Lam Teungoh (Aceh Besar)
10. Madrasah Diniyah, Lam Lhom (Aceh Besar)
11. Madrasah Diniyah, Kulu (Aceh Besar)
12. Madrasah Diniyah, Blang Me (Aceh Besar)
13. Madrasah Jadam, Montasik (Aceh Besar)
14. Madrasah Ishlahiyah, Sungai Limpah (Aceh Besar)
15. Madrasah Hasbiyah, Indrapuri (Aceh Besar)
16. Madrasah Tadrijiyah, Lam Jampok (Aceh Besar)
17. Madrasah Al-Muslimin, Lam Sie (Aceh Besar)
18. Madrasah Perguruan Islam, Keunalu Seulimum (Aceh Besar)
19. Madrasah Al-Muslimin, Lam Tamot (Aceh Besar)
20. Madrasah Hasbiyah, Heu (Aceh Besar)
21. Madrasah Ishlahiyah, Krueng Raya (Aceh Besar)
22. Madrasah Falahiyah, Piyeueng (Aceh Besar)
23. Madrasah Al-Muslimin, Tibang Phui (Aceh Besar)
24. Madrasah Al-Muslimin, Hoho (Aceh Besar)
25. Madrasah Al-Muslimin, Cot Saloran (Aceh Besar)
26. Madrasah Ishlahiyah, Lam Birah (Aceh Besar)
27. Madrasah Al-Muslimin, Jeureula (Aceh Besar)
28. Madrasah Seupakat, Bukloh (Aceh Besar)
29. Madrasah Ishlahiyah, Meunasah Keumude (Aceh Besar)
30. Madrasah Al-Muslimin, Lam Panah (Aceh Besar)
31. Madrasah Al-Muslimin, Lam Teuba (Aceh Besar)
32. Madrasah Al-Muslimin, Padang Tiji (Pidie)
33. Madrasah Al-Muslim, Peudaya (Aceh Besar)
34. Madrasah Al-Muslim, Kunyet (Pidie)
35. Madrasah Al-Muslim, Tanjong (Pidie)
36. Madrasah Al-Muslim, Beurabo (Pidie)
37. Madrasah Al-Muslim, Neucah (Pidie)
38. Madrasah Al-Muslim, Gogo (Pidie)
39. Madrasah Al-Ummahat, Montasik (Aceh Besar)
40. Madrasah Diniyah, Blang Paseh Sigili (Pidie)
41. Madrasah Darul Huda, Bambi (Pidie)
42. Madrasah Khairiyah, Blang Anoe (Pidie)
43. Madrasah Darul Maarif, Garot (Pidie)
44. Madrasah Persatuan Islam, Peukan Pidie (Pidie)
45. Madrasah Diniyah, Teupin Raya (Pidie)
46. Madrasah Persatuan Islam, Sangeueu (Pidie)
47. Madrasah Wathaniyah, Ie Leubeu (Pidie)
48. Madrasah Khairiyah, Paru (Pidie)
49. Madrasah Islam Sejati, Kota Bakti (Pidie)
50. Madrasah Diniyah, Teubung (Pidie)
51. Madrasah Diniyah, Tangse (Pidie)
52. Madrasah Diniyah, Geumpang (Pidie)
53. Madrasah Diniyah, Kampung Pukat Meureudu (Pidie)
54. Madrasah Perguruan Tanjungan, Bireun (Aceh Utara)
55. Madrasah Perguruang, Kuta Blang (Aceh Utara)
56. Madrasah Mesjid Keule, Cot Meurak (Aceh Utara)
57. Madrasah Al-Muslim, Cot Meurak (Aceh Utara)
58. Madrasah Al-Muslim, Matang Glumpang Dua (Aceh Utara)
59. Madrasah Diniyah, Geurugok (Aceh Utara)
60. Madrasah Darul Ulum, Bale Seuntai Peusangan (Aceh Utara)
61. Madrasah Khairiyah, Takengong (Aceh Tengah)
62. Madrasah Khairiyah, Teritet (Aceh Tengah)
63. Madrasah Diniyah, Idi Rayeuk (Aceh Timur)
64. Madrasah Diniyah, Blang Sekoci (Aceh Timur)
65. Madrasah Diniyah, Simpang Ulim (Aceh Timur)
66. Madrasah Diniyah, Madat (Aceh Timur)
67. Madrasah Madaniyah, Idi (Aceh Timur)
68. Madrasah Diniyah, Kampung Jawa Langsa (Aceh Timur)
69. Madrasah Jadam, Calang (Aceh Barat)
70. Madrasah Jadam, Krueng Sabe (Aceh Barat)
71. Madrasah Jadam, Langeuen (Aceh Barat)
72. Madrasah Islamiyah, Keutapang (Aceh Barat)
73. Madrasah Khairiyah, Lhok Kruet (Aceh Barat)
74. Madrasah Hadaniyah, Patek (Aceh Barat)
75. Madrasah Diniyah, Lam No (Aceh Barat)
76. Madrasah Al-Muslim, Teunom (Aceh Barat)
77. Madrasah Washliyah, Meulaboh (Aceh Barat)
78. Madrasah Perguruan Muda, Lhok Bubon (Aceh Barat)
79. Madrasah Diniyah, Jeuram (Aceh Barat)
80. Madrasah Diniyah, Peureume (Aceh Barat)
81. Madrasah Al-Muslim, Sinabang (Aceh Barat)
82. Madrasah Diniyah, Alue Bilie (Aceh Barat)
83. Madrasah Diniyah, Lam Inong (Aceh Selatan)
84. Madrasah Diniyah, Kampung Rawa (Aceh Selatan)
85. Madrasah Al-Muslim, Susoh (Aceh Selatan)
86. Madrasah Perguruan Muda, Kuta Buloh (Aceh Selatan)
87. Madrasah Tadris, Labuhan Haji (Aceh Selatan)
88. Madrasah Al-Muslim, Sawang (Aceh Selatan)
89. Madrasah Al-Muslim, Lhok Bangkuang (Aceh Selatan)
90. Madrasah Diniyah, Tapak Tuan (Aceh Selatan)
91. Madrasah Al-Muslim, Terbangan (Aceh Selatan)

Diakui oleh para pengurus Jami'ah Al-Islamiyah tersebut bahwa catatan yang mereka kumpulkan (nama-nama madrasah di atas) masih belum lengkap. Masih terdapat daerah-daerah yang data-data tentang itu belum terkumpul, misalnya Madrasah Al-Huda Geudong, Madrasah Al-Ikhlas Keudee Dua, yang terletak di daerah Onderafdeeling Lhokseumawe dan sekitarnya, serta juga Madrasah Islamiyah yang masing-masing terdapat di Meukek dan Manggeng (Aceh Selatan), Madrasah Khairul Islamiyah dan Jamiatul Khairiyah di wilayah Tamiang (Aceh Timur) yang masing-masing didirikan oleh Mohd. Syai dan O. K. Dahlam. Selain itu juga ada Madrasah Akbariyah di Ujong Kalak Meulaboh (Aceh Barat) yang dipimpin oleh Teungku Nyak Cut, dan Madrasah Al-Washliyah di Meulaboh yang dipimpin oleh Toke Pirus dan Teungku Arsyad Thalib Lubis.

Dapat pula disebutkan bahwa pada tahun 1938, di Sigli berdiri sebuah sekolah menengah Islam yang para pelajarnya tidak hanya diterima dari lulusan madrasah, tetapi juga diterima dari lulusan sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda, seperti HIS, Inlandsche School, dan Vervolgschool. Lembaga ini diberi nama Dunia Akhirat Middlebare School atau disingkat dengan DAMS. Sistem pengajaran di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dinamakan Onderbouw yang masa belajarnya selama 2 tahun, bagian kedua bernama Bovenbouw yang lama belajarnya selama 4 tahun. Pada bagian onderbouw dibagi lagi menjadi dua, yaitu A terdiri dari pelajar yang berasal dari sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda, dan bagian B terdiri dari pelajar yang berasal dari madrasah-madrasah. Pada bagian bovenbouw ke semua para pelajar ini dicampur menjadi satu, karena pengetahuan mereka dianggap sudah berimbang. Pendirian DAMS ini dipelopori oleh Teuku Pakeh Mahmud (uleebalang Pidie) dan Teuku Muhammad Amin. Dapat ditambahkan bahwa dua orang tenaga pengajar pada sekolah ini didatangkan dari luar daerah, yang seorang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Isin Saleh (alumni Darul Ulum Mesir) dan yang seorang lagi dari Yogyakarta, yaitu Kusmani (alumni HIK Yogyakarta). Di sekolah mereka pengetahuan umum, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris.

Selain madrasah-madrasah yang disebutkan di atas, hingga awal tahun 40-an pertambahan jumlah madrasah di Aceh terus meningkat. Di antaranya dapat disebutkan Ma'had Imaul Mukhlis disingkat MIM, dan untuk nama ini kemudian ada juga yang menamakan Ma'had Iskandar Muda yang disingkat pula dengan MIM. Namun nama yang populer digunakan untuk menyebut madrasah ini adalah MIM Lampaku. Didirikan di desa Lampaku wilayah Sagi XXII Mukim (Aceh Besar) pada tanggal 1 Januari 1940. Tujuan dari pada pendirian madrasah ini adalah selain untuk menggalakkan pendidikan agama di Aceh, juga untuk mendidik guru-guru sekolah agama untuk wilayah Sagi XXII Mukim khususnya dan daerah Aceh umumnya yang dirasakan sangat kekuranagan akan tenaga itu. Patut dicatat di sini bahwa yang mengambil inisiatif pendirian lembaga ini adalah uleebalang di daerah itu sendiri atau Kepala Sagi XXII Mukim, Teuku Muhammad Daud Panglima Polem, bersama puteranya Teuku Muhammad Ali. Pimpinan dari madrasah ini khusus didatangkan dari Sumatera Barat, yaitu Ustadz H. Ilyas Muhammad Ali Azhari. Selain sebagai pimpinan, Ustadz ini juga memberi pelajaran tentang bahasa Arab, ilmu mendidik, tauhid, dan sejarah Islam pada madrasah tersebut. Tenaga-tenaga pengajar lainnya dapat pula disebutkan di antaranya Teungku H. Hasbi Ash Shiddieqy yang mengajar tafsir hadits, fiqih, dan balaghah; Mr. S. M. Amin yang mengajar Staatsrecht (hukum tata negara); Soetikno Padmosoemarto yang mengajar sejarah dan tata hukum; Zainal Abidin yang mengajar bahasa Indonesia, bahasa Belanda, ilmu bumi dan seni suara, dan Zainal Arifin yang mengajar boekhounding (memegang buku) dan olah raga.

(Bersambung bagian 3 - tamat)

Sumber tulisan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kudayaan, 1984, halaman 60-65.

Sejarah Pendidikan Madrasah di Aceh (1)

Madrasah Al-Muslim Peusangan termasuk madrasah yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Sumber foto: Universitas Al-Muslim.

Kalau lembaga pendidikan pada masa pemerintah Hindia Belanda berupa sekolah rakyat atau sekolah desa yang pertama di Aceh didirikan pada tanggal 30 Desember 1907 di Ulee Lheue (Aceh Besar), maka lembaga pendidikan keagamaan yang disebut madrasah yang pertama di Aceh berada di Kutaraja yang dibuka pada awal tahun 1916. Pembukaan lembaga ini adalah atas inisiatif salah seorang keluarga Sultan Aceh yang bernama Tuanku Raja Keumala. Dengan suratnya yang bertanggal 22 Oktober 1915, ia meminta izin kepada Gubernur Militer/Sipil Aceh dan Daerah-daerah Takluknya pada masa itu, yaitu H. N. A. Swart, untuk mendirikan sebuah madrasah di Kutaraja yang diberi nama Madrasah Al-Khairiyah. Dan permintaan ini dikabulkan oleh Gubernur Swart, yang disampaikan kepada Tuanku Raja Keumala melalui suratnya tanggal 16 November 1915 No. 979/15, yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Tuanku Raja Keumala yang bertempat tinggal di Kampung Keudah, diizinkan untuk mendirikan sebuah madrasah, tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda-pemuda.
2. Mata pelajaran yang boleh diajar hanya menulis dan membaca bahasa Arab sehingga dapat memahami kitab-kitab agama Islam dengan baik, ilmu tauhid, dan ilmu fiqh.
3. Diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala untuk membuat daftar dan mendaftarkan murid-murid sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad tahun 1905 No. 550 dan yang ditentukan seperti syarat-syarat Bijblad No. 6363.
4. Murid-murid yang datangnya dari luar Kutaraja, haruslah ada surat keterangan dari pemerintah setempat.
5. Tiap-tiap tanggal 2 Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahun haruslah memberi laporan kepada pemerintah setempat di Kutaraja melalui komisi yang diangkat untuk itu.
6. Untuk mengawasi madrasah tersebut, diangkat sebuah komisi yang terdiri dari Teungku Syekh Ibrahim Beurawe sebagai Ketua, Hoofd-Jaksa dan Kepala Penghulu pada Landraad Kutaraja sebagai anggota-anggotanya.
7. Kalau syarat-syarat yang telah ditetapkan dilanggar, Tuanku Raja Keumala akan dihukum dan madrasah akan ditutup.

Dengan adanya izin dari Gubernur Militer/Sipil Aceh dan Daerah-daerah Takluknya itu, maka seperti disebut di atas, pada awal tahun 1916, Madrasah Al-Khairiyah tersebut dibuka dengan mengambil tempat di halaman belakang Mesjid Raya Baiturrahman Kutaraja. Sebagai pimpinannya yang pertama ditunjuk Teungku Syekh Muhammad Saman Siron, seorang ulama yang maju pikirannya dan lama belajar di Timur Tengah (Mekkah). Oleh karena ketatnya pengawasan Pemerintah Hindia Belanda, maka pada tahun-tahun permulaan Madrasah Al-Khairiyah ini sama sekali tidak mendapat kemajuna. Baru sesudah berjalan beberapa tahun mulailah tampak kemajuannya, yaitu sesudah keluarnya Staatsblad tahun 1925 No. 219 yang mengubah ordonansi guru. Kalau pada mulanya madrasah ini belum menunjukkan perubahan kurikulum yang berarti dari sistem pendidikan tradisional, selain dari cara belajar yang telah menggunakan bangku, papan tulis, dan alat-alat sekolah lainnya bagi murid-muridnya, maka setelah ada perubahan (mulai tahun 1926) pada madrasah itu juga mulai diajarkan mata pelajaran umum seperti sejarah, ilmu bumi, berhitung, dan lain-lain.

Pengaruh modernisme Islam di Aceh mulai jelas kelihatan pada tahun 1926. Dalam tahun itu selain terjadi perubahan dan perkembangan pada Madrasah Al-Khairiyah seperti tersebut di atas, juga di Seulimuem (Aceh Besar) mulai pula didirikan sebuah lembaga agama, yaitu Madrasah Perguruan Islam yang dipimpin oleh Teungku Abdul Wahab. Kemudian usaha pendirian lembaga-lembaga pendidikan tersebut, diikuti pula di tempat-tempat lain di Aceh. Selanjutnya pada tahun 1927, sebuah lembaga pengajian di Lhokseumawe yang bernama Jami'ah Al-Islam wal Irsyad Al-Arabia (suatu perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan/pengajian) yang dipimpin oleh seorang Arab bernama Syekh Muhammad Ibnu Salim Al-Kalaly, membuka sebuah madrasah bernama Al-Irsyad, sebagai cabang Al-Irsyad Surabaya. Sebagai pimpinan madrasah ditunjuk Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang sebelumnya telah menamatkan pendidikannya pada Madrasah Al-Irsyad bagian 'Aliyah (menengah atas) di Surabaya. Hampir bersamaan dengan waktu pendirian Madrasah Al-Irsyad itu, di Idi (Aceh Timur) didirikan pula sebuah Madrasah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Said Husein. Kemudian madrasah ini diubah menjadi Madrasah Nahdatul Islam yang disingkat MADNI.

Pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1348 Hijrah bertepatan dengan 14 November 1929 di Matang Glumpang Dua berdiri sebuah organisasi yang dinamakan dengan Al-Muslim. Ketua organisasi ini ialah dijabat oleh seorang ulama terkenal di daerah itu, yaitu Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap, yang ikut dibantu oleh uleebalang setempat yang bernama Teuku Chiek Peusangan. Tujuan dari pada organisasi ini disebutkan untuk mendirikan sebanyak mungkin madrasah dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan agama di kenegerian Peusangan khususnya, dan di Aceh Utara pada umumnya. Realisasi dari pada tujuan organisasi ini baru tampak pada tanggal 13 April 1930, yaitu dengan diresmikan berdirinya Madrasah Al-Muslim Peusangan. Oleh karena banyaknya calon pelajar yang mendaftar, maka pada mulanya dibuka sekaligus dua buah kelas yang paralel pada madrasah itu. Dan sebagai guru kepala yang pertama diangkat seorang tokoh masyarakat di daerah itu yang bernama Habib Mahmud serta Teungku H. M. Ridwan sebagai guru bantu.

Tidak lama sesudah dibukanya Madrasah Al-Muslim Peusangan, berdiri pula cabang-cabangnya yang hampir merata di seluruh mukim dalam kenegerian Peusangan, seperti Seutai, Jangka, Bugak, Krueng Baro, Uteuen Gathom, dan Leueng Leubu.

Oleh karena Madrasah Al-Muslim belum memiliki suatu gedung pusat yang permanen, maka dalam rangka pendirian gedung tersebut dan memilih yang menarik, pengurus lembaga itu telah mengutus dua orang peninjau ke Sumatera Barat guna melihat bagaimana bentuk gedung-gedung madrasah yang sudah lebih dahulu terdapat di sana. Mereka ialah Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap dan Teungku Umar Gampong Raya. Sebagai penunjuk jalan diajak pula seorang ulama asal Sumatera Barat, yaitu Ustadz Mustafa Salim, yang juga telah membuka Madrasah Islamiyah di Bireun.

Pada Madrasah Al-Muslim Peusangan, selain telah diubah sistem belajar dari cara tradisional ke cara madrasah, juga dengan berangsur-angsur mulai memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya, meskipun masih diajarkan dalam bahasa Arab seperti juga mata pelajaran agama. Hal ini sangat membantu para pelajar untuk dapat berbahasa Arab dengan baik, meskipun untuk memahami materinya agak lambat bila dibandingkan dengan diberikan dalam bahasa Melayu. Oleh karena semua mata pelajaran diberikan dalam bahasa Arab, maka banyak orang yang mengira bahwa pada madrasah itu tidak diajarkan pengetahuan umum, dan nama-nama mata pelajaran umum itu juga disebutkan dalam bahasa Arab, seperti berhitung disebut ilmu hisab, ilmu bumi disebut jugrafi, kesehatan disebut ilmu shihhah, logika disebut mantiq, olah raga disebut ilmu riadhah, ilmu jiwa disebut ilmu nafs, dan sebagainya. Selain berbagai macam ilmu, di madrasah ini juga melatih para pelajarnya untuk berpidato dan keaktifan dalam kepanduan yang diberin Kasshafatul Muslim. 

Oleh karena Madrasah Al-Muslim ini dapat mencapai kemajuan dan perkembangan pesat yang mempunyai cabang-cabang di beberapa tempat di Aceh serta negeri Peusangan sendiri dan dalam perkembangannya telah banyak menelurkan para ulama modernis yang berperan dominan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan di Aceh, maka Madrasah Al-Muslim ini dapat disebutkan sebagai salah sebuah madrasah yang ternama di Aceh.

(Bersambung ke bagian 2)


Tulisan di atas bersumber dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 57-60.

Pendidikan Pergerakan Nasional di Aceh

Salah satu organisasi pergerakan nasional yang tumbuh di Aceh, Syarikat Islam. Sumber foto: wikipedia.

Pendidikan pemerintah Hindia Belanda mulai diperkenalkan kepada masyarakat Aceh sejak permulaan abad ke-20. Sebagai salah satu akibat dari padanya ialah muncul suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh, yaitu mereka yang telah dididik dan dibina dengan kebudayaan dan sistem nilai Belanda. Mereka ini diharapkan oleh Belanda akan terpisah dan jauh dari masyarakatnya, sehingga tidak lagi mengikuti seruan para pemimpin agama dan pejuang-pejuang Aceh lainnya untuk tetap melawan Belanda. Dan juga diharapkan agar mereka dapat diperalat untuk kelangsungan kekuasaan Belanda. Tetapi berbeda dengan maksud dan harapan Belanda, karena tidak semua dari mereka yang telah dididik untuk pendidikan tersebut, berhasil dipengaruhi dan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya. Oleh karena sebagian dari mereka pernah mengikuti sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda itu, muncul sebagai cendekiawan-cendekiawan yang tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan bahkan di antaranya ada yang menjadi sebagai pembangkit kesadaran nasional dan pembangkit perjuangan kemerdekaan, khususnya di Aceh.

Berdirinya berbagai organisasi sosial-ekonomis dan politis, baik yang bersifat lokal maupun nasional, sebagai refleksi dari pada pergerakan nasional di Aceh, seperti:

• Perserikatan George Hindia Belanda (1914)
• Syarikat Islam (Juli 1916)
• Syarikat Atjeh Moeda Setia (Juli 1916)
• Syarikat Oesaha (November 1916)
• Syarikat Atjeh - Vereenoging Atjeh (Desember 1916)
• Wargo Dhono Moeljo (Februari 1917)
• Syarikat Matoer (Mei 1917)
• Boedi Oetomo (Januari 1918)
• Volksonderwijzersbond Atjeh (Desember 1918)
• Islam Menjadi Satoe (1919)
• Insulinde (Februari 1919)
• Tjinta Bangsa atau Inl. Bureu-personeel (Mei 1919)
• Syarikat Cooperatie Toeloeng Menoeloeng (Desember 1919)
• Bajoer Oesaha (Maret 1920)
• Kongsi Atjeh Sumatra (Juli 1920)
• Muhammadiyah (1927)
• Taman Siswa (1923), dan 
• Poesa (1939)

Organisasi-organisasi di atas umumnya dikoordinasi dan dipimpin oleh para cendekiawan hasil dari didikan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini membuktikan masih adanya kesadaran nasional di antara mereka yang umumnya bertujuan untuk memperjuangkan nasib bangsanya lewat organisasi-organisasi tersebut.

Selanjutnya dalam rangka untuk mendidik kader-kader dari pada organisasi-organisasi tersebut, terutama organisasi yang bersifat politik (organisasi-organisasi pergerakan nasional), para cendekiawan tersebut memelopori dan membantu pula berdirinya lembaga-lembaga pendidikan baik yang formal maupun yang non formal, yang masing-masing bernaung di bawah induk organisasi-organisasi tersebut. Pendidikan inilah yang merupakan pendidikan pergerakan nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa golongan yang pertama kali diperkenalkan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda di Aceh adalah golongan uleebalang yang merupakan golongan bangsawan di Aceh. Umumnya anak-anak mereka yang diberi prioritas atau kesempatan pertama dalam pendidikan, terutama yang dapat memasuki sekolah-sekolah berbahasa Belanda dan yang dapat meyambung ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Bagi anak-anak biasa yang meskipun orang tua mereka mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya pada sekolah yang dimaksud, tetapi tidak diperkenankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi ada diskriminasi dalam penerimaan murid-murid untuk sekolah-sekolah tersebut. Maka oleh karena adanya ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda ini, telag mendorong lain dalam masyarakat Aceh untuk membuka sekolah-sekolah sendiri atau pun berusaha memodernisasi sistem pendidikan yang telah ada.

Terkait dengan hal di atas, juga dapat dilihat bahwa dengan dimasukkannya sistem pendidikan Belanda ke Aceh, sedikit banyak telah melahirkan pula pendukung-pendukung utama dari sistem tersebut. Dan pendukung-pendukung ini dalam perkembangannya telah menjadi suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Kehadiran kelompok ini dengan sendirinya telah mengundang kecemasan dan kecurigaan kelompok-kelompok lain yang sudah ada, apalagi kalau kelompok baru atau si pendatang itu menunjukkan kelebihan-kelebihan tertentu, yang diperkirakan akan dapat mendesak posisi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok lain. Oleh karenanya kehadiran kelompok baru tersebut dianggap sebagi suatu ancaman dan merupakan tantangan bagi kelompok-kelompok lain dalam masyarakat Aceh, khususnya kelompok yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang tradisional. Maka untuk mengimbangi kelompok baru itu, kelompok yang tersebut terakhir berusaha untuk meng-upgrade diri, terutama dengan memodernisasi lembaga-lembaga pendidikan mereka.

Faktor penting lain yang erat kaitannya dengan munculnya pendidikan pergerakan nasional di Aceh, dapat pula dilihat dalam hubungan akibat dari modernisme Islam. Muncul dan berkembangnya organisasi-organisasi modernis Islam pada tingkat nasional di antaranya adalah Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad, yang cabang-cabangnya juga berdiri di Aceh, telah membawa angin baru pula terhadap sistem pendidikan keagamaan di Aceh. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sebelum berkenalan dengan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda, masyarakat Aceh telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan tradisional pengaruh dari agama Islam, yang pada umumnya dikelola oleh para pemimpin agama. Peperangan yang lama dan memayahkan dalam melawan Belanda, sangat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat Aceh, terutama oleh para ulama. Oleh karena itu, selama kesibukan menghadapi peperangan tersebut, para ulama sedikit sekali berkesempatan untuk memimpin dan membina lembaga-lembaga pendidikan mereka dengan baik. Dan hal ini berakibat dengan melemahnya sistem pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan tradisional itu.

Selanjutnya bersamaan dengan meredanya perang melawan Belanda tersebut, pada sekitar perempatan pertama abad ke-20, berbagai macam pengaruh modernisme Islam baik yang melalui Minangkabau di mana banyak putra-putra Aceh pernah belajar pada sekolah-sekolah agama di sana (pada tahun 1938, jumlah pelajar Aceh yang ada di Minangkabau diperkirakan mencapai 1.000 orang dan kebanyakan bersekolah di Thawalib), maupun melalui Timur Tengah. Dan ada pula yang melalui Pulau Pinang serta tempat-tempat lain, mulai masuk ke Aceh. Maka mulai saat itu kelihatan adanya inisiatif dan usaha baru kaum ulama Aceh untuk membina sistem pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan mereka kembali, yaitu dengan pembaharuan dari sistem meunasah, rangkang, dan dayah yang tradisional kepada sistem pendidikan madrasah yang modern. Di sini mulai diperkenalkan cara belajar baru yang berbeda dengan sistem pada lembaga-lembaga tradisional. Materi pelajaran diperluas, antara lain dengan memasukkan beberapa pelajaran baru dengan ide-ide yang realistis yang berhubungan dengan kepentingan dan hubungan sosial di dalam masyarakat.

Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang baru itu, selanjutnya memungkinkan bagi kaum ulama di Aceh untuk tetap berperan dominan dalam masyarakatnya serta sebagai tanda adanya perluasan horizon pemikiran mereka dalam bidang pendidikan. Dan hal ini semua juga tidak terlepas dari keinginan mereka untuk dapat mengimbangi sistem pendidikan penjajah atau pemerintah Hindia Belanda di Aceh, yang oleh karenanya dapat dianggap pula sebagai pendidikan pergerakan nasional yang ada di Aceh. []

Tulisan di atas bersumber dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 54-57.

Pendidikan Kejuruan Zaman Belanda di Aceh

Salah satu kegiatan di Ambactshcool, sumber: NMVW-collectie.

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga tukang yang dapat mengisi jabatan-jabatan rendah pada lembaga-lembaga pemerintahan seperti masinis kereta api, perbengkelan, montir, dan sebagainya, maka pemerintah Hindia Belanda membuka sebuah Ambachtschool (Sekolah Pertukangan) yang ditempatkan di Atjeh Spoor di Sigli (Noordkust van Atjeh). Pada mulanya sekolah ini dikhususkan dalam kejuruan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan logam (besi) dan kemudian juga dibuka bahagian pertukangan yang berhubungan dengan kayu. Menurut Gubernur van Aken (1932-1936) jenis pendidikan tukang tersebut terutama tukang kayu sangat sesuai untuk daerah Aceh pada masa itu, mengingat oetoeih-oetoeih (tukang-tukang) orang Aceh, terutama mereka yang ahli dalam membangun rumah-rumah Aceh maupun yang menempa besi-besi untuk membuat alat-alat perang dan perlengkapan lainnya, tidak menunjukkan adanya perkembangan, baik dalam sistem maupun dalam teknik mereka bekerja, yang pada umumnya masih secara tradisional. Dan sehubungan dengan sekolah pertukangan ini, van Aken juga menganjurkan supaya di Aceh didirikan pula sebuah kursus montir. 

Menurut catatan R. Broersma dalam karyanya Atjeh Als Land Voor Handel en Bedriif di Kutaraja dalam tahun 1925 sudah terdapat sebuah Ambachtschool. AJ. PPiekaar (bekas sekretaris residen pemerintah Hindia Belanda yang terakhir di Aceh), juga menyebutkan bahwa pada akhir tahun 1939 di seluruh Aceh hanya terdapat satu sekolah tukang, dan sekolah tersebut berada di Kutaraja. Dapat ditambahkan bahwa meskipun sangat langkanya sekolah tukang itu, tetapi beberapa Kursus Pertukangan (Ambacht Leergang) pada sekitar tahun tiga puluhan juga terdapat di Aceh. Di antaranya Ambacht Leergang yang terdapat di Tapak tuan, dengan guru-gurunya antara lain M. Jusuf dan M. Syam.

Seperti telah disinggung di atas bahwa di Aceh (Distrik Ulee Lheue) sejak tanggal 1 Mei 1910 telah didirikan sebuah Meisjesschool (sekolah puteri). Dan sampai pada tahun 1918 jumlah sekolah-sekolah ini di seluruh Aceh sudah mencapai 20 buah dengan jumlah murid 1321 orang. Meisjesscholen (sekolah-sekolah puteri) ini adalah identik dengan sekolah kejuruan wanita, karena yang diajarkan di sini pada umumnya adalah keterampilan dengan pekerjaan tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan rumah tangga. Dalam perkembangannya sekolah puteri yang di Ulee Lheue itu telah lebih dikhususkan lagi dalam hal pertenunan, sehingga sekolah ini pada sekitar tahun tiga puluhan disebut juga terutama oleh orang-orang Belanda dengan nama Weefschool (Sekolah Pertenunan).

Menurut memori serah terima jabatan Gubernur van Aken, pada masa pemerintahannya di Aceh sudah terdapat dua buah sekolah pertenunan, yang satu berlokasi di Ulee Lheue dan yang sebuah lagi di Samalanga. Pada kedua sekolah kejuruan ini, terutama diajarkan bagaimana cara bertenun dengan menggunakan alat-alat yang digerakkan oleh tangan yang pada masa dahulu pernah terkenal di Aceh. Maka untuk ini, motif-motif Aceh lama, perlu diperkenalkan dan dihidupkan kembali melalui sekolah-sekolah kejuruan itu. Dan dalam hubungan ini perlu disebutkan bahwa masing-masing uleebalang di kedua daerah tempat sekolah tersebut berlokasi, ikut berpartisipasi membantu kelancaran jalannya pendidikan tersebut. Malahan Teuku Teungoh (uleebalang Mukim Meuraksa Ulee Lheue) merelakan tempat tinggalnya digunakan untuk tempat sekolah tersebut.

Berdasarkan pasal 6 ad, d, statuta dan anggaran rumah tangga dari Vereeniging Atjeh (Serikat Atjeh) tahun 1916, yang bunyinya: 

Kalau dirasa perlu oleh Hoofdbestuur maka diberikan djoega pertolongan dengan wang kepada moerid-moerid dari Normal Cursus, Ambachtschool dan Landbouwschool

Maka dapat diketahui bahwa pada tahun 1916, di Aceh juga sudah terdapat jenis pendidikan kejuruan. Di antaranya yaitu Normal Cursus (kursus untuk mendidik guru-guru sekolah rakyat), Ambatchtschool (sekolah pertukangan), dan Landbowschool (sekolah pertanian). Menurut J. Langhout dalam karya Economische Staatkunde in Atjeh, sekolah-sekolah kejuruan tersebut mulai didirikan di Aceh pada masa H. N. A. Swart menjadi Gubernur Aceh dan Daerah-daerah Takluknya sejak tahun 1908 sampai tahun 1918. Adapun Mornaal Cursus mulai dibuka pada tanggal 7 Februari 1910 di Kutaraja, sedangakan Landbouwschool (sekolah-sekolah pertanian) didirikan di Ulee Kareng (tidak begitu jauh dari Kutaraja) dan di Beureunuen. 

Kalau di atas telah disebutkan bahwa pada beberapa Vervolgschool di Aceh ditambah satu tahun ajaran yang khusus diperuntukkan bagi pendidikan kejuruan pertanian dengan sistem kurikulum seperti juga telah disebutkan, maka pada beberapa sekolah ini lainnya juga telah ditambah dengan sebuah kelas lagi, di mana murid-murid diberi tambahan pelajaran Hitung Dagang dan Memegang Buku. Dan rupa-rupanya pendidikan kejuruan ini diperuntukkan khusus bagi mereka yang hendak bekerja dalam bidang perdagangan.

Artikel tulisan di atas bersumber dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 52-54.

Pendidikan Menengah Umum Zaman Belanda di Aceh

MULO Fort de Kock (Bukit Tinggi) Sumatera Barat, sumber: NMVW-collectie.

Menurut laporan umum pendidikan di Hindia Belanda tahun 1928, satu-satunya lembaga pendidikan menengah yang terdapat di Aceh dan daerah-daerah takluknya adalah MULO (Meer Uitgbreid Lager Onderwijs), yang sejak zaman pendudukan Jepang hingga sekarang dikenal dengan nama SMP (Sekolah Menengah Pertama). Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang paling tinggi yang ada di Aceh, dan didirikan pertama kali pada tahun ajaran 1920/1921 di Kutaraja dengan lamanya masa belajar 3 tahun. Berdasarkan memori serah terima jabatan asisten residen Aceh Besar C. E. Maier pada 17 Juni 1935, jumlah murid pada sekolah itu (tahun 1935) adalah 79 orang.

Pada mulanya pendirian MULO di Aceh selain dimaksudkan untuk menampung murid-murid yang telah menamatkan pendidikan pada HIS dan ELS serta mereka yang berkeinginan untuk melanjutkan pelajarannya, juga dalam rangka untuk mendidik kader-kader uleebalang yang terampil. Maka sehubungan dengan maksud tersebut, Gubernur Van Aken (yang merupakan gubernur terakhir dari pemerintahan Hindia Belanda di Aceh, karena sesungguhnya Aceh berada di bawah seorang residen) menyebutkan bahwa pendidikan tingkat MULO sangat diperlukan di Aceh, terutama untuk para keluarga uleebalang yang mampu dan untuk keluarga pemuka-pemuka adat lainnya. 

Lebih lanjut Van Aken menambahkan bahwa meskipun pemerintah Hindia Belanda telah mengirimkan anak-anak uleebalang ke luar Aceh seperti ke Fort de Kock (Bukit Tinggi), Asahan dan ke Pulau Jawa untuk dididik di sana, tetapi akan lebih baik lagi bila mereka itu dapat dididik dengan pendidikan Barat dalam lingkungan sendiri, agar mereka tidak begitu "jauh" dari lingkungan masyarakat dan kebudayaannya.

Hampir bersamaan dengan didirikan MULO, pemerintah juga telah mendirikan sebuah asrama yang diberi nama Atjehsch Internaat. Meskipun dalam statut internaat itu yang bertanggal 27 Januari 1922, disebutkan bahwa internaat itu dibuka bagi segala suku bangsa yang berasal dari luar Kutaraja, tetapi dalam pelaksanaannya hanya diperuntukkan buat pemondokan para siswa yang bersekolah di MULO dan HIS yang umumnya terdiri dari putera-putera uleebalang.

Pada masa residen J. Jongejans (1936-1938) mulai terbuka kesempatan yang lebih luas kepada setiap suku bangsa untuk memasuki sekolah MULO dan menurut J. Jongejans pada masa itu di antara murid-murid sekolah itu juga terdapat beberapa putera Aceh dari golongan bangsawan. Menjelang berakhirnya pemerintahan Belanda di Aceh, jumlah sekolah ini tetap satu buah. tetapi perhatian masyarakat terhadap jenis pendidikan ini semakin besar. 

Dan sebagai akibat dari pendidikan ini, maka di Aceh telah lahir suatu golongan yang berpendidikan menengah, sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengadakan seleksi dalam penerimaan pegawai-pegawai pada berbagai jenis jabatan pemerintah di Aceh pada masa itu.

Sumber:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 51-52

Sekolah Dasar di Aceh Zaman Belanda (1)

Salah satu metode belajar di Vervolgschool, sumber: NMVW-collectie.

Hampir bersamaan waktunya dengan diperkenalkannya pendidikan kepada anak-anak uleebalang, pemerintah Hindia Belanda juga mulai memikirkan pendidikan kepada pemuda-pemuda Aceh lainnya yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Hal ini dimaksudkan selain untuk mendapat pegawai rendah, juga untuk mengurangi pengaruh dari pemimpin-pemimpin agama atau para ulama dalam mengurangi kefanatikan mereka terhadap permusuhannya dengan Belanda (AJ. Pieekar, 1949:12). Maka untuk ini pemerintah Hindia Belanda juga harus mendirikan sekolah-sekolah rendah atau sekolah-sekolah rakyat seperti halnya dengan sekolah-sekolah di Pulau Jawa, yang di Aceh pada mulanya sekolah-sekolah ini disebut dengan nama sekolah mukim.

Tidak seperti di daerah lain, di Aceh jenis pendidikan dasar atau rendah yang diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda sangat terbatas. Artinya tidak semua jenis pendidikan seperti yang ada di Jawa juga ada di Aceh. Di Aceh hanya terdapat Volkschool (dengan masa belajar 3 tahun), Vervolgschool (lama belajar dua atau tiga tahun), Meisjesschool (dengan masa belajar dua atau tiga tahun), De 2 Klassesscholen (sekolah-sekolah kelas dua), Inlandsche School, Europeesche Lagere School (dengan masa belajar tujuh tahun), Holandsch Inlandsche School / HIS (dengan masa belajar tujuh tahun), Hollandsch Chienesche School / HCS (lamanya belajar tujuh tahun dan merupakan sejolah khusus untuk anak-anak orang Cina), Hollandsch Ambosche School (lamanya belajar juga tujuh tahun dan sekolah ini khusus untuk anak-anak orang Ambon yang berdinas pada militer Belanda), dan Voorbereinded Onderweijs atau yang disebut Frobelschool atau sejenis taman kanak-kanak (lihat C.E, Mailr, 17 Juni 1935).

Adapun sekolah rakyat atau sekolah desa yang pertama didirikan di Aceh adalah pada tanggal 30 September 1907 yang diprakarsai oleh Gubernur Militer / Sipil Aceh dan Daerah takluknya. Pada masa itu dijabat oleh Van Daalen. Dan sekolah desa yang pertama ini didirikan di wilayah Aceh Besar distrik Ulee Lheue yang pada mulanya diberi nama Sikula Mukim dengan jumlah murid sebanyak 38 orang (Koloniaal Verslag, 1908:20).

Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 1908. di Desa Lamlagang dibuka lagi sekolah yang serupa, dengan jumlah murid pada mulanya sebanyak 35 orang. Di bawah pemerintahan Gubernur H. N. A. Swart (yang menggantikan Van Daalen pada tanggal 10 Juni 1908), sekolah-sekolah rakyat ini semakin berkembang. Pada akhir tahun 1908, jumlah sekolah ini di wilayah Aceh Besar sudah mencapai 21 buah. Dan hingga bulan Desember 1909, jumlah ini untuk seluruh Aceh mencapai 63 buah. Setahun kemudian atau pada Desember 1910, jumlah ini sudah meningkat lagi menjadi 85 bush (atau 22 buah lebih banyak dari tahun 1909), yang dapat dibagi di setiap afdeeling adalah sebagai berikut:

• Afdeeling Groot Atjeh (Aceh Besar) sebanyak 52
• Afdeeling Noordkust van Atjeh (Aceh Utara) sebanyak 11
• Afdeeling Oostkust van Atjeh (Aceh Timur) sebanyak 9
• Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat) sebanyak 8
• a\Afdeeling Alaslanden (Negeri Alas) sebanyak 4

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Swart, sekolah-sekolah rakyat di seluruh Aceh terus berkembang. Adapun rincian jumlah sekolah ini beserta jumlah muridnya pada setiap tahun (mulai tahun 1911) sampai pada masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Aceh dan Daerah-daerah takluknya (1981) adalah sebagai berikut:

• Tahun 1911 sebanyak 106 buah
• Tahun 1912 sebanyak 125 buah dengan jumlah murid 6.000 orang
• Tahun 1913 sebanyak 151 buah dengan jumlah murid 6.800 orang
• Tahun 1914 sebanyak 165 buah dengan jumlah murid 8.200 orang
• Tahun 1915 sebanyak 184 buah dengan jumlah murid 10.700 orang
• Tahun 1916 sebanyak 196 buah dengan jumlah murid 11.300 orang
• Tahun 1917 sebanyak 220 buah dengan jumlah murid 12.261 orang
• Tahun 1918 sebanyak 250 buah dengan jumlah murid 14.751 orang

Adapun jumlah tenaga pendidik pada akhir tahun 1918 adalah sebanyak 4.190 orang, jadi kira-kira dua orang guru untuk satu sekolah rakyat dan seorang guru untuk 30 orang murid (data dari laporan Inspektur Pendidikan Bumiputra, A. Vogel pada tahun 1919). Sebagian besar guru-guru ini terdiri dari orang-orang pendatang, yaitu orang-orang Mandailing dan orang-orang Minangkabau, sedang dari kalangan suku Aceh sendiri masih sangat sedikit.

Oleh karena pada umumnya guru-guru pendatang ini tidak mengerti bahasa Aceh, sedangkan murid-murid sekolah rakyat terutama yang di desa-desa tidak mengerti bahasa Melayu, yang oleh pemerintah Belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah itu, maka tentu saja hal ini mengurangi minat dari murid-murid itu untuk bersekolah. Dan ini merupakan suatu masalah tersendiri bagi pemerintah.

Pada mula didirikan sekolah-sekolah ini di gampong-gampong di Aceh, pemerintah Hindia Belanda mengalami banyak masalah. Di antaranya selain karena masalah kekurangan guru dan sedikit sekali guru-guru luar yang dapat berbahasa Aceh, juga terdapat masalah yang datang dari teungku-teungku atau para pemimpin agama yang pada umumnya tidak setuju dengan hadirnya sekolah-sekolah buatan Belanda di Aceh. Selain itu juga terdapat masalah yang berasal dari orang tua para murid, terutama kaum ibu yang tidak mau anak-anak mereka bersekolah pada sekolah yang dianggap buatan orang kafir. Kaum ibu ini lebih senang jika anak-anak mereka tetap tinggal di rumah membantu pekerjaan mereka, baik pekerjaan di rumah maupun di sawah-sawah atau ladang-ladang (Koloniaal Verslag, 1909:14-15). Dalam hal pendidikan bagi anak-anaknya telah diserahkan kepada para teungku yang mengusahakan sistem pendidikan (agama) baik di meunasah maupun di dayah atau pesantren.

Maka sehubungan dengan masalah-masalah di atas, pemerintah Hindia Belanda di Aceh mencoba untuk memberi penjelasan kepada rakyat melalui para uleebalang bahwa pendidikan yang mereka berikan kepada sekolah-sekolah rakyat itu tidak bertentang dengan hukom atau syariat Islam. Oleh karena mata pelajaran yang diberikan atau yang diajarkan di sekolah-sekolah rakyat tersebut (selama 3 tahun ajaran) pada umumnya adalah: membaca (tulisan Latin dalam bahasa Aceh yang pada mulanya digunakan buku Doea Silayeu karya Nyak Cut, seorang putera uleebalang di Aceh Besar yang pernah dikirimkan oleh pemerintah Hindia Belanda bersekolah pada Kweekschool di Bukit Tinggi), menulis dalam huruf Latin dan huruf Arab serta dikte dalam kedua huruf itu, berhitung dan pecahan sederhana, latihan berbicara atau bercakap-cakap, dan sedikit diberikan pengetahuan ilmu bumi tentang Hindia Belanda (Algemeen Verslag van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie, 1998:123-124).

Biaya sekolah yang dikenakan oleh setiap murid berkisar 0,10 gulden hingga 0,15 gulden (antara 10 sampai 15 sen) per tahun. Dan dalam praktiknya uang sekolah ini pada masa-masa awal didirikan sekolah tersebut belum dipungut bayaran, tetapi kemudian dipungut berkisar antara 4 sampai 10 sen saja (Mailr No.545/09). Adapun sekolah setiap hari dimulai pada jam 8 dan berakhir pada jam 11 atau selambat-lambatnya jam 11.30, sedang pada hari Jumat dan Minggu serta pada hari-hari besar yang ditetapkan oleh pemerintah, sekolah juga diliburkan, dan pada bulan puasa, diliburkan sebulan penuh.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, pemerintah Hindia Belanda telah mengambil beberapa kebijakan. Misalnya untuk mengatasi kekurangan guru, maka sejak tahun 1909 dengan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Desember 2909 No. 23 di Kutaraja mulai didirikan sekolah Normaal Cursus, dengan tujuan untuk mendidik guru-guru sekolah rakyat di Aceh. Kursus ini mulai dibuka pada tanggal 7 Februari 1910. Dan pada mulanya hanya dikunjungi oleh 12 orang siswa (Koloniaal Berslah, 1910:12). Sehubungan dengan maksud pemerintah untuk meramaikan sekolah-sekolah rakyat, pihak pemerintah menyerahkan para controleur-nya dan meminta bantuan para uleebalang yang mau berkerjasama supaya memaksa orang-orang tua yang tidak mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah itu. Dan terhadap mereka yang membangkang, didenda atau dihukum bekerja pada pembuatan jalan-jalan atau yang disebut rodi (J. Kreemer, 1923:160). Oleh karena itu, kalau tidak disertai dengan paksaan, tentu sekolah-sekolah rakyat itu pada mulanya akan menjadi kosong. Dan supaya sekolah-sekolah ini tetap dikunjungi oleh murid-murid, maka pihak uleebalang terus mengadakan tekanan terhadap orang tua si anak. Oleh karena takut terhadap sanksi yang ditetapkan oleh uleebalang, menyebabkan orang-orang tua mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dilaporkan oleh A. Vogel (Inspektur Pendidikan Bumiputra) pada tahun 1919, bahwa pada mulanya pendidikan ini di Aceh tidak tumbuh secara wajar, tetapi dipaksakan karena rakyat di Aceh pada umumnya belum menyukainya sistem pendidikan ini.

Permasalahan lain yang dihadapi pemerintah Hindia Belanda terhadap sistem pendidikan sekolah-sekolah rakyat di Aceh adalah berkenaan dengan maksud pemerintah untuk mengganti bahasa Melayu dengan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah tersebut. Sesuai dengan konsepsi Van Mook (salah seorang tokoh konservatif dalam kalangan pemerintah Hindia Belanda yang terkenal dengan politik devide et impera) yang menghendaki agar kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia dihidupkan kembali, dan untuk ini bahasa-bahasa daerah juga harus dikembangkan kembali. Maka pada tahun 1931, pemerintah Hindia Belanda di Aceh menghendaki supaya bahasa Aceh dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat, di samping bahasa Melayu yang sudah digunakan sebelumnya. Adapun dalih yang diberikan pemerintah kepada rakyat Aceh adalah dengan menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar, murid-murid akan cepat mengerti dan cepat menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Dan juga rakyat akan dapat membaca dan menulis bahasa ibunya sendiri dengan menggunakan huruf-huruf Latin, sehingga bahasa Aceh sebagai bahasa literatur akan dapat dihidupkan kembali (J. Jongejans dalam Muhammad Ibrahim, 1978:105). Untuk daerah-daerah Gayo, Alas, Tamiang, dan Singkil yang bukan bahasa Aceh sebagai bahasa ibu, bahasa Melayu akan tetap dipertahankan sebagai bahasa pengantar.

Ternyata para cendekiawan Aceh yang di antaranya terdiri dari beberapa tokoh uleebang tidak dapat menyetujui maksud pemerintah Hindia Belanda ini, meskipun pemerintah dalam hal ini telah memberi penjelasan-penjelasannya. Para cendekiawan Aceh menganggap usaha pemerintah itu akan mencegah berkembangnya bahasa Melayu di Aceh. Dan dengan demikian akan menghambat rakyat Aceh untuk mengerti bahasa tersebut yang amat diperlukan bagi pengembangan ekonomi mereka dan dalam berinteraksi dengan suku-suku lainnya. Namun pemerintah Hindia Belanda tetap bersikeras untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1932, ditetapkanlah secara resmi pemakaian bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat sebagai pengganti bahasa Melayu, kecuali di beberapa daerah.

(Bersambung ke bagian 2)

Sumber tulisan lihat Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Istimewa Daerah Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 39-44.

Pendidikan di Aceh Zaman Hindia Belanda

OSVIA di Madiun, sumber foto: NMVW-collectie.

Sebagai dampak dari proses politik, bila dibandingkan dengan daerah lain di Nusantara ini, Aceh termasuk daerah yang terlambat menerima sistem pendidikan dari pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan modern baru diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Aceh pada permulaan abad 20, yang pada mulanya masih terbatas kepada anak-anak golongan bangsawan saja. Pada saat itu, meskipun usaha-usaha ke arah perdamaian sudah mulai dirintis dengan berhasil mengajak Sultan Aceh untuk berdamai, tetapi peperangan antara Aceh dengan Belanda masih tetap berlangsung. Oleh karena itu pada masa yang belum aman itu, suatu sistem pendidikan yang teratur dan terorganisasi secara baik belum mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Usaha ke arah pengembangan dan intensifikasi sistem pendidikan ini baru dapat dimulai setelah melemahnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda, yaitu tahun 1920-an.

Ada dua faktor utama yang mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan sistem pendidikan mereka ke Aceh, yaitu:

1. Perubahan sistem politik kolonial Belanda yaitu harus sejalan dengan visi politik etika yang mereka jalankan, yang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan pegawai-pegawai administratif yang terampil menurut ukuran mereka. Pegawai-pegawai yang berasal dari kalangan pribumi ini diusahakan agar dapat dijadikan sebagai aparat-aparat yang efektif dalam melancarkan sistem ekonomi dan struktur birokrasi mereka. Maka sehubungan dengan kepentingan ini, pemerintah kolonial Belanda menginginkan adanya pengembangan sistem pendidikan mereka kepada kalangan penduduk bumiputera, yang pada mulanya diusahakan secara terbatas. 
2. Munculnya suatau kelompok baru dalam kalangan pemerintah kolonial Belanda yang dipelopori oleh seorang orientalis terkemuka yaitu C. Snouck Hurgronje yang terkenal dengan konsepsinya politik asosiasi. 

Kelompok yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje ini beranggapan bahwa perlawanan-perlawanan bersenjata dari bangsa Indonesia salah satu di antaranya adalah perlawanan yang diberikan oleh rakyat Aceh, dalam menentang pemerintah kolonial Belanda, terutama adalah digerakkan oleh sistem nilai agama Islam. Dan perlawanan-perlawanan ini hanya mungkin dapat diselesaikan atau dikurangi, kalau golongan bangsawan atau pemuka-pemuka adat dari daerah setempat dapat ditarik ke dalam orbit kebudayaan dan sistem nilai mereka (sistem nilai Barat atau Belanda). Untuk inim kelompok tersebut menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda agar dapat menciptakan suatu golongan elite baru yang dibina dan dididik dengan kebudayaan dan sistem nilai mereka. Dengan sistem ini diharapkan mereka yang telah dibina dan dididik itu tidak lagi mengikuti seruan para pemimpin agama Islam untuk tetap menentang Belanda, sehingga dengan sendirinya pengaruh dari sistem nilai agama Islam sebagaimana yang dikumandangkan lewat para ulama seperti yang terjadi di Aceh dapat dikurangi.

Seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan golongan bangsawan setempat, yang dalam hal ini di Aceh melalui golongan uleebalang. Oleh karena itu golongan yang pertama kali diperkenalkan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda di Aceh adalah golongan uleebalang yang merupakan golongan bangsawan di Aceh. Mereka-mereka inilah yang dikehendaki oleh Snouck Hurgronje supaya dipisahkan atau dijauhkan dari kelompok para pemimpin agama.

Sehubungan dengan maksud tersebut, sejak tahun 1900 mulailah diperkenalkan sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda kepada mereka. Pada tahun itu beberapa putera uleebalang Aceh, di antaranya dua orang saudara dari uleebalang Idi Rayeuk telah diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja. Pada tahun 1901, tiga orang putera uleebalang lainnya yang berasal dari Aceh Besar, sesudah bersekolah pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja, oleh pemerintah Hindia Belanda di Aceh dikirim ke Fort de Kock (sekarang bernama Bukit Tinggi) untuk memasuki sekolah guru di sana. Selanjutnya pada tahun 1907/1908 hingga tahun 20-an banyak sekali putera uleebalang yang dikirim ke luar Aceh untuk mengikuti berbagai macam pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda. Misalnya Hoofdenzoons School di Asahan, OSVIA di Bandung dan Serang, Bestuurshool di Batavia, dan MOSVIA di Madiun.

Tetapi berbeda dengan maksud dan harapan kolonial Belanda, karena tidak semua dari mereka yang pernah dididik dengan sistem pendidikan pemerintah itu berhasil dirangkul oleh negara. Ada di antara putera-putera uleebalang Aceh yang telah memperoleh pendidikan ini, mereka tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan menjadi tokoh-tokoh yang mempelopori munculnya kesadaran nasional di Aceh. Dan bahkan juga terdapat di antara mereka yang tetap bekerja sama dengan para pemimpin agama. Misalnya kelompok yang menentang diubahnya bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat (volkschool) di Aceh, dari bahasa Melayu ke bahasa Aceh pada sekitar tahun 1931. Suatu gagasan yang dicetuskan oleh Van Mook, salah seorang tokoh konservatif dalam kalangan pemerintah Hindia Belanda, dalam rangka untuk menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan untuk ini bahasa-bahasa daerah harus dikembangkan kembali. Selain itu juga dari dua tokoh uleebalang yang pernah menjadi anggota volkschool yang mewakili Aceh.

Dari kelompok putera-putera uleebalang yang telah mengecap sistem pendidikan dari pemerintah ini, terutama mereka yang dididik di luar Aceh, dalam perkembangannya memang dapat dikatakan telah menjadi suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Tetapi seperti telah disebutkan di atas, bahwa ada di antara mereka yang tetap berpihak untuk kepentingan masyarakatnya. Dan sehubungan dengan hal ini, dalam rangka memperkuat intergritas dan solidaritas antar mereka dalam rangka membantu masyarakatnya, maka pada tahun 1916 kelompok ini mendirikan suatu perserikatan yang dinamakan Vereeniging Atjeh (Serikat Aceh). Dalam statuta perserikatan itu mereka jelas menyebutkan bahwa tujuan dari pada organisasi mereka di antaranya adalah untuk memajukan pendidikan (baik pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pendidikan keagamaan yang merupakan lembaga pendidikan tradisional masyarakat Aceh) kepada kalangan pemuda-pemuda Aceh serta berusaha untuk menghilangkan beberapa adat kebiasaan yang mereka anggap mengekang kemajuan bagi masyarakat Aceh.

Simpulan dari keterangan-keterangan di atas dapat kita temukan bahwa tujuan dari konsepsi Snouck Hurgronje yaitu mendidik segolongan masyarakat Aceh dengan maksud untuk menjauhkan atau memisahkan mereka dari golongan lain adalah tidak berhasil. Tetapi kalau dilihat dalam hubungan dengan Politik Etika, maka tujuan dari permulaan sistem pendidikan pemerintah, mungkin agak mencapai sasaran. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh AJ. Pikaar (yang menjabat sebagai sekretaris residen yang terakhir dari masa pemerintah Hindia Belanda di Aceh) bahwa pemerintah Hindia Belanda pada tahun-tahun awal abad ke 20, telah memberikan pendidikan kepada pemuda-pemuda Aceh dengan harapan untuk dapat mengisi jabatan-jabatan administratif pada kantor-kantor pemerintah yang memungkinkan bagi mereka yang mampu memangkunya. []



Sumber tulisan:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984,. halaman 36-39

Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Aceh Hingga Abad 20

Meusigit Raja, sumber foto: media KITLV.

Pada awal abad 16, kerajaan-kerajaan lokal di Aceh berhasil dipersatukan ke dalam Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Sejak itu status kerajaan-kerajaan tersebut dijadikan Nanggroe (daerah uleebalang) yang diperintah oleh seorang Uleebalang (umumnya berasal dari keturunan raja-raja lokal itu sendiri) dan tunduk kepada pemerintah pusat di Bandar Aceh Darussalam. 

Seperti telah disebutkan dalam bagian pendahuluan di atas, Kerajaan Aceh Darussalam mulai mencapai kemajuan dikendalikan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Kemajuan itu tidak saja terlihat dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, hubungan dengan luar negeri dan kemakmuran rakyat, tetapi juga yang tidak kurang pentingnya adalah dalam bidang pendidikan.

Kemajuan pendidikan pada waktu itu ditandai oleh banyaknya ulama yang berkumpul terutama di ibukota kerajaan dan usaha pembangunan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh wilayah kerajaan. Di samping dilakukan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan lama di daerah bekas kerajaan-kerajaan lokal dulu juga didirikan sejumlah besar lembaga pendidikan baru, sedang di ibukota Bandar Aceh Darussalam, untuk lebih memberikan kesan sebagai kota pusat pengembangan ilmu pengetahuan didirikanlah Mesjid Baitul Musyahada dan Baiturrahman dengan Jami'ah Baiturrahman. Jami'ah ini dapat dinamakan dengan sebuah institut pada masa sekarang, sebagai pusat studi berbagai cabang ilmu pengetahuan; dan diperkirakan setidak-tidaknya ada enam belas lembaga di sana, yaitu:

1. Daarul Ahkam (hukum)
2. Daarul Kalam (teologi)
3. Daarun Nahwi (bahasa Arab)
4. Daarul Madzahib (perbandingan mazhab)
5. Daarul Falsafah (filsafat)
6. Daarul Aqli (logika)
7. Daarul Hisab (ilmu falak)
8. Daarut Tarikh (sejarah)
9. Daarul Harb (ilmu peperangan)
10. Daarut Thib (tabib)
11. Daarul Kimya (kimia)
12. Daarus Siyasah (politik))
13. Daarul Wazarah (pemerintahan)
14. Daarul Khazanah Baitul Maal (keuangan negara)
15. Daaruz Zira'ah (pertanian)
16. Daarul Ardhi (pertambangan)

Mengenai kemajuan pendidikan khusus di ibukota Bandar Aceh Darussalam pada waktu itu, kiranya laporan perjalanan Augustin de Bealieu dapat memberikan sekadar gambaran. Bealieu mengatakan bahwa di sana seni kerajinan yang berhubungan dengan pertukangan sangat dihargai. Di kota tersebut banyak terdapat tukang besi yang pandai membuat bermacam-macam alat dari besi, tukang kayu yang ahli membuat kapal dan perahu dari kayu dan tukang penuang tembaga yang mahir. Kapal-kapal galley orang Aceh amat bagus, penuh dengan ukiran-ukiran, berbadan tinggi dan lebar. Layar-layar pada kapal itu berbentuk segi empat sama dengan layar-layar pada kapal milik Perancis. Papan-papan pada sisi kapal tebalnya enam jari jempol, karenanya sebuah kapal milik Kerajaan Aceh tidak kalah dengan sepuluh kapal galley miliki orang Portugis. Kiranya keahlian semacam ini tidak mungkin ada tanpa melalui lembaga pendidikan dan agaknya lembaga tersebut tidak mustahil juga berpusat di Jami'ah Baiturrahman, mengingat sejumlah lembaga yang telah disebutkan di atas.

Selain itu, pembangunan dayah - yang diperkirakan di setiap gampong memiliki dayah - tidak hanya terjadi pada masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, tetapi juga pada masa-masa kemundurannya (akhir abad ke 18 dan ke 19). Sejumlah dayah yang diperkirakan didirikan dan berkembang selama abad ini antara lain adalah Dayah Teungku Chik Tanoh Abee, Dayah Teungku Chik Kuta Karang (Dayah Ulee Susu), Dayah Lam Birah, Dayah Lam Nyong, Dayah Lam Bhuk, Dayah Krueng Kalee, Dayah Lam Krak, Dayah Lam Pucok, dan Dayah Lam U Aceh Besar. Kemudian Dayah Rumpet di Kuala Daya pantai barat, Dayah Teungku Chik Di Tiro, Dayang Teungku Chik Pante Geulima di Aceh Pidie, Dayah Meunasah Blang (Samalanga) dan beberapa dayah di sekitar kuta pertahanan Batee Iliek yang memegang peranan penting selama perang Belanda di sana, seperti Dayah Cot Meurak, Dayah Pulo Baroh dan lain-lain (Aceh Utara).

Di antara dayah-dayah yang disebutkan di atas, ada sebuah dayah yang terletak di Seulimuem (Aceh Besar) yang memiliki khazanah yang lengkap dengan buku-buku bernilai tinggi, yaitu Dayah Teungku Chik Tanoh Abee. Buku-buku atau kitab-kitab yang dimiliki di sana adalah hasil karangan ulama-ulama terkenal pada masa lampau, ada yang berumur lebih 400 tahun dan dapat dilihat di perpustakaan dayah tersebut. Dayah ini diperkirakan berdiri pada awal abad ke 19 oleh seorang ulama yang datang dari Baghdad, yaitu Syekh Idrus Bayan atas permintaan Sultan Muhammad Syah (1824-1836). Setelah Syekh Idrus Bayan yang dikenal juga dengan Teungku Chik Tanoh Abee memimpin, selanjutnya ada Syekh Abdul Hafidh, Syekh Abdur Rahim, Syekh Muhammad Salih, Syekh Abdul Wahab yang juga digelar Teungku Chik Tanoh Abee pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah (1870-1874) dan Sultan Muhammad Daud Syah (1874-1903).

Selama perang kolonial Belanda, dayah memegang peranan penting dalam pengerahan tenaga juang ke medan pertempuran maupun dalam menumbuhkan semangat juang rakyat secara massal, terutama melalui pembacaan Hikayat Prang Sabi di dayah-dayah, rangkang, meunasah dan mesjid. Dan bahkan ada dayah seperti dayah di sekitar Batee Iliek yang langsung menjadi kuta pertahanan. Karena itu tidak mengherankan apabila selama akhir abad ke 19 banyak dayah yang terbengkalai atau langsung diserang oleh tentara Belanda karena dianggap sebagai basis konsentrasi kekuatan pejuang rakyat.

Barulah setelah perang rakyat semesta terhenti (lebih kurang tahun 1904; perlawanan secara bergerilya terus berlangsung sampai Belanda meninggalkan Indonesia) para ulama berusaha membangun kembali dayah-dayah dan rangkang yang selama ini ditinggalkan. Dan agaknya sejak waktu itu untuk istilah dayah atau rangkang kadang-kadang dipergunakan juga istilah pesantren. Bahkan di Aceh Barat dan Selatan istilah ini lebih populer dibandingkan dengan dayah dan rangkang.

Pada permulaan pendudukan militer Jepang tahun 1942, di Aceh Selatan didirikakan sebuah pesantren yang sampai sekarang terkenal di seluruh Aceh, yaitu Pesantren Darussalam Labuhan Haji. Berbeda dengan pesantren lain, pesantren ini pada waktu itu menganut dua jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan tradisional seperti dayah dan jalur pendidikan madrasah (sekolah). Sedangkan jenjang pendidikan yang dipergunakan ada tiga tingkatan, yaitu tingkat subiah (pendahuluan selama 3 tahun), ibtidaiyah (dasar selama 7 tahun), dan bustanul muhaqqiqin (tingkat lanjut selama 3 tahun). Tetapi sejak tahun 1968, jenjang tersebut mengalami perubahan, yaitu ibtidaiyah (selama 4 tahun), tsanawiyah (selama 3 tahun), 'aliyah (selama 3 tahun), dan bustanul muhaqqiqin (selama 3 tahun).

Setelah Indonesia merdeka, lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh, seperti juga di daerah-daerah lain, tampaknya dapat hidup dan berkembang terus berdampingan dengan lembaga-lembaga pendidikan modern, seperti madrasah, sekolah dan sebagainya yang didirikan oleh pemerintah dan badan swasta lainnya. Kenyataan bahwa dayah atau pesantren dapat hidup dan berkembang di alam kemerdekaan ini, terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dengan terus memberi bantuan dalam pengembangan baik pembangunan maupun bantuan lain kepada lembaga-lembaga pendidikan tradisional ini.

Sumber tulisan:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 16-23.