Pendidikan di Aceh Zaman Hindia Belanda

OSVIA di Madiun, sumber foto: NMVW-collectie.

Sebagai dampak dari proses politik, bila dibandingkan dengan daerah lain di Nusantara ini, Aceh termasuk daerah yang terlambat menerima sistem pendidikan dari pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan modern baru diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Aceh pada permulaan abad 20, yang pada mulanya masih terbatas kepada anak-anak golongan bangsawan saja. Pada saat itu, meskipun usaha-usaha ke arah perdamaian sudah mulai dirintis dengan berhasil mengajak Sultan Aceh untuk berdamai, tetapi peperangan antara Aceh dengan Belanda masih tetap berlangsung. Oleh karena itu pada masa yang belum aman itu, suatu sistem pendidikan yang teratur dan terorganisasi secara baik belum mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Usaha ke arah pengembangan dan intensifikasi sistem pendidikan ini baru dapat dimulai setelah melemahnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda, yaitu tahun 1920-an.

Ada dua faktor utama yang mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan sistem pendidikan mereka ke Aceh, yaitu:

1. Perubahan sistem politik kolonial Belanda yaitu harus sejalan dengan visi politik etika yang mereka jalankan, yang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan pegawai-pegawai administratif yang terampil menurut ukuran mereka. Pegawai-pegawai yang berasal dari kalangan pribumi ini diusahakan agar dapat dijadikan sebagai aparat-aparat yang efektif dalam melancarkan sistem ekonomi dan struktur birokrasi mereka. Maka sehubungan dengan kepentingan ini, pemerintah kolonial Belanda menginginkan adanya pengembangan sistem pendidikan mereka kepada kalangan penduduk bumiputera, yang pada mulanya diusahakan secara terbatas. 
2. Munculnya suatau kelompok baru dalam kalangan pemerintah kolonial Belanda yang dipelopori oleh seorang orientalis terkemuka yaitu C. Snouck Hurgronje yang terkenal dengan konsepsinya politik asosiasi. 

Kelompok yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje ini beranggapan bahwa perlawanan-perlawanan bersenjata dari bangsa Indonesia salah satu di antaranya adalah perlawanan yang diberikan oleh rakyat Aceh, dalam menentang pemerintah kolonial Belanda, terutama adalah digerakkan oleh sistem nilai agama Islam. Dan perlawanan-perlawanan ini hanya mungkin dapat diselesaikan atau dikurangi, kalau golongan bangsawan atau pemuka-pemuka adat dari daerah setempat dapat ditarik ke dalam orbit kebudayaan dan sistem nilai mereka (sistem nilai Barat atau Belanda). Untuk inim kelompok tersebut menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda agar dapat menciptakan suatu golongan elite baru yang dibina dan dididik dengan kebudayaan dan sistem nilai mereka. Dengan sistem ini diharapkan mereka yang telah dibina dan dididik itu tidak lagi mengikuti seruan para pemimpin agama Islam untuk tetap menentang Belanda, sehingga dengan sendirinya pengaruh dari sistem nilai agama Islam sebagaimana yang dikumandangkan lewat para ulama seperti yang terjadi di Aceh dapat dikurangi.

Seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan golongan bangsawan setempat, yang dalam hal ini di Aceh melalui golongan uleebalang. Oleh karena itu golongan yang pertama kali diperkenalkan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda di Aceh adalah golongan uleebalang yang merupakan golongan bangsawan di Aceh. Mereka-mereka inilah yang dikehendaki oleh Snouck Hurgronje supaya dipisahkan atau dijauhkan dari kelompok para pemimpin agama.

Sehubungan dengan maksud tersebut, sejak tahun 1900 mulailah diperkenalkan sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda kepada mereka. Pada tahun itu beberapa putera uleebalang Aceh, di antaranya dua orang saudara dari uleebalang Idi Rayeuk telah diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja. Pada tahun 1901, tiga orang putera uleebalang lainnya yang berasal dari Aceh Besar, sesudah bersekolah pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja, oleh pemerintah Hindia Belanda di Aceh dikirim ke Fort de Kock (sekarang bernama Bukit Tinggi) untuk memasuki sekolah guru di sana. Selanjutnya pada tahun 1907/1908 hingga tahun 20-an banyak sekali putera uleebalang yang dikirim ke luar Aceh untuk mengikuti berbagai macam pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda. Misalnya Hoofdenzoons School di Asahan, OSVIA di Bandung dan Serang, Bestuurshool di Batavia, dan MOSVIA di Madiun.

Tetapi berbeda dengan maksud dan harapan kolonial Belanda, karena tidak semua dari mereka yang pernah dididik dengan sistem pendidikan pemerintah itu berhasil dirangkul oleh negara. Ada di antara putera-putera uleebalang Aceh yang telah memperoleh pendidikan ini, mereka tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan menjadi tokoh-tokoh yang mempelopori munculnya kesadaran nasional di Aceh. Dan bahkan juga terdapat di antara mereka yang tetap bekerja sama dengan para pemimpin agama. Misalnya kelompok yang menentang diubahnya bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat (volkschool) di Aceh, dari bahasa Melayu ke bahasa Aceh pada sekitar tahun 1931. Suatu gagasan yang dicetuskan oleh Van Mook, salah seorang tokoh konservatif dalam kalangan pemerintah Hindia Belanda, dalam rangka untuk menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan untuk ini bahasa-bahasa daerah harus dikembangkan kembali. Selain itu juga dari dua tokoh uleebalang yang pernah menjadi anggota volkschool yang mewakili Aceh.

Dari kelompok putera-putera uleebalang yang telah mengecap sistem pendidikan dari pemerintah ini, terutama mereka yang dididik di luar Aceh, dalam perkembangannya memang dapat dikatakan telah menjadi suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Tetapi seperti telah disebutkan di atas, bahwa ada di antara mereka yang tetap berpihak untuk kepentingan masyarakatnya. Dan sehubungan dengan hal ini, dalam rangka memperkuat intergritas dan solidaritas antar mereka dalam rangka membantu masyarakatnya, maka pada tahun 1916 kelompok ini mendirikan suatu perserikatan yang dinamakan Vereeniging Atjeh (Serikat Aceh). Dalam statuta perserikatan itu mereka jelas menyebutkan bahwa tujuan dari pada organisasi mereka di antaranya adalah untuk memajukan pendidikan (baik pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pendidikan keagamaan yang merupakan lembaga pendidikan tradisional masyarakat Aceh) kepada kalangan pemuda-pemuda Aceh serta berusaha untuk menghilangkan beberapa adat kebiasaan yang mereka anggap mengekang kemajuan bagi masyarakat Aceh.

Simpulan dari keterangan-keterangan di atas dapat kita temukan bahwa tujuan dari konsepsi Snouck Hurgronje yaitu mendidik segolongan masyarakat Aceh dengan maksud untuk menjauhkan atau memisahkan mereka dari golongan lain adalah tidak berhasil. Tetapi kalau dilihat dalam hubungan dengan Politik Etika, maka tujuan dari permulaan sistem pendidikan pemerintah, mungkin agak mencapai sasaran. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh AJ. Pikaar (yang menjabat sebagai sekretaris residen yang terakhir dari masa pemerintah Hindia Belanda di Aceh) bahwa pemerintah Hindia Belanda pada tahun-tahun awal abad ke 20, telah memberikan pendidikan kepada pemuda-pemuda Aceh dengan harapan untuk dapat mengisi jabatan-jabatan administratif pada kantor-kantor pemerintah yang memungkinkan bagi mereka yang mampu memangkunya. []



Sumber tulisan:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984,. halaman 36-39