 |
| Meusigit Raja, sumber foto: media KITLV. |
Kemudian datang pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha. Selama berabad-abad berakar di Aceh, tidak mustahil apabila di sana juga telah tumbuh lembaga-lembaga pendidikannya baik formal maupun non formal. Tetapi sayangnya mengenai pendidikan Hindu dan Budha di Aceh sampai sekarang belum berhasil direkonstruksikan berhubung peninggalan-peninggalannya, sebagaimana telah disinggung di muka tidak dijumpai. Beberapa anasir tradisi sampai sekarang masih dijumpai di beberapa tempat di Aceh, seperti yang terdapat dalam sistem religi, pandai besi, kerajinan dan teknologi tradisional yang kemungkinan besar merupakan hasil pewarisan pendidikan Hindu dan Budha di masa itu, atau mungkin juga pada masa-masa sebelumnya.
Setelah agama Islam bertapak di Aceh dan seiring dengan proses islamisasi pendidikan Islam juga mulai tumbuh subur. Anak-anak menjelang usia sekolah mulai diajarkan dasar-dasar kepercayaan Islam oleh orang tuanya atau diantar kepada salah seorang Teungku di gampongnya (guru mengaji ini - umumnya wanita - biasa disebut teungku di rumoh). Pendidikan formal untuk tingkat dasar umumnya diberikan di meunasah dan meuseujid yang masing-masing didirikan di tiap-tiap gampong dan mukim. Sedang untuk tingkat menengah, anak-anak dapat belajar di lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama rangkang. Dan apabila seseorang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi terdapat juga lembaga pendidikan tinggi yang disebut dayah dan dayah teungku chiek. Tidak selalu nama-nama lembaga pendidikan tersebut serupa di seluruh Aceh, namun sistem pendidikan Islam itu pada dasarnya sama; perbedaannya terletak pada bahasa yang digunakan dan tampaknya juga sejauh mungkin disesuaikan dengan keadaan budaya masyarakat setempat.
Lembag pendidikan Islam yang mulai dirintis sejak awal terbentuknya masyarakat Islam itu - setidak-tidaknya sekitar abad ke-12 atau ke-13 - memperoleh kemajuan pesat setelah Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya (abad ke-17). Kemajuannya tidak saja dari segi kuantitas lembaga, tetapi juga dari segi kualitas pendidikan, sehingga daerah Aceh pada waktu merupakan salah satu pusat pengembangan ilmu pengerahuan yang terpenting di Indonesia. Dan tampak sistem pendidikan Islam tradisional tersebut sampai abad ke-20 masih dapat berkembang baik berdampingan dengan sistem pendidikan Islam yang modern.
Setelah Belanda berhasil menguasai daerah Aceh, pemerintah kolonial itu rupanya berkepentingan dengan pendidikan rakyat di sana - tentu tidak terlepas dari tujuan penjajahannya. Maka sejak tahun 1907 diambil inisiatif untuk mendirikan sekolah-sekolah desa (volkscholen), mula-mula hanya sebuah di Aceh Besar dan kemudian dalam tahun-tahun berikutnya sampai Belanda meninggalkan Indonesia (1942) jumlahnya diperbanyak dan tersebar di seluruh daerah. Selain itu didirikan juga beberapa jenis sekolah (tingkat dasar dan menengah), seperti: Vervolgschool, Inlandsche School, Meisjesschool, Hollandsch Inlandsche School, Ambachtschool, Normaalcursus, MULO, dan sebagainya.
Inisiatif pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolahnya di Aceh merupakan awal dari pembaharuan (modernisasi) pendidikan di daerah tersebut. Pembaharuan ini kemudian menjadi lebih berkembang setelah munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern (Madrasah Islam) dan sekolah-sekolah swasta, yang sebelumnya telah didirikan di Pulau Jawa, yakni Muhammadiyah dan Taman Siswa.
Madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah swasta yang didirikan itu pada umumnya mendapat sambutan baik dari masyarakat dan dalam waktu yang singkat telah tersebar luas (meskipun tidak seimbang dengan jumlah sekolah pemerintah). Adanya sambutan masyarakat terutama disebabkan oleh faktor diskriminasi dalam penerimaan murid-murid pada sekolah Belanda di samping memang rakyat kurang menyukai sekolah yang berbau kolonial itu. Dan rupa-rupanya melalui lembaga pendidikan itu pula, para pemimpin pergerakan nasional lebih leluasa menumbuhkan semangat nasionalisme dalam rangka cita-cita Indonesia Merdeka.
Pada waktu pendudukan Jepang semua sejolah swasta dibubarkan dan digabung dengan sekolah pemerintah yang sistem pendidikannya lebih diarahkan kepada pendidikan kemiliteran. Hanya madrasah-madrasah Islam saja yang dibenarkan hidup; itu pun tidak luput dari pengawasan pemerintahan militer Jepang. Dapat disebutkan bahwa selama Jepang berkuasa pendidikan di daerah Aceh mengalami kemunduran.
Demikian juga halnya selama Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) keadaan pendidikan tidak jauh berbeda dengan pada masa Jepang. Pada waktu itu pemerintah bersama rakyat di Aceh lebih mencurahkan tenaganya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Barulah setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud, usaha pembangunan pendidikan kembali dapat lebih digiatkan. Namun terganggunya keamanan di Aceh sejak tahun 1953, usaha-usaha tersebut banyak mengalami hambatan.
Titik tolak pembangunan pendidikan secara lebih berencana di daerah Aceh sesungguhnya baru dimulai semenjak pemerintah meresmikan pembukaan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam Banda Aceh pada tanggal 2 September 1959 (kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Aceh). Sejak waktu itu Pemerintah Daerah bersama rakyat dengan mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat mulai lebih giat mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dialaminya selama ini. Hasil dari gerakan pembangunan pendidikan yang telah berlangsung selama 20 tahun itu tampaknya cukup menggembirakan. Banyak sekolah, terutama tingkat menengah, yang didirikan atas inisiatif masyarakat setempat kemudian diserahkan kepada pemerintah atau tetap dibina sebagai sekolah swasta, di samping beberapa perguruan tinggi baik kepunyaan pemerintah maupun swasta.
Demikianlah gambaran singkat mengenai perkembangan pendidikan di daerah Aceh sejak zaman pra-sejarah sampai dengan dewasa ini.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 4-6.
Lembag pendidikan Islam yang mulai dirintis sejak awal terbentuknya masyarakat Islam itu - setidak-tidaknya sekitar abad ke-12 atau ke-13 - memperoleh kemajuan pesat setelah Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya (abad ke-17). Kemajuannya tidak saja dari segi kuantitas lembaga, tetapi juga dari segi kualitas pendidikan, sehingga daerah Aceh pada waktu merupakan salah satu pusat pengembangan ilmu pengerahuan yang terpenting di Indonesia. Dan tampak sistem pendidikan Islam tradisional tersebut sampai abad ke-20 masih dapat berkembang baik berdampingan dengan sistem pendidikan Islam yang modern.
Setelah Belanda berhasil menguasai daerah Aceh, pemerintah kolonial itu rupanya berkepentingan dengan pendidikan rakyat di sana - tentu tidak terlepas dari tujuan penjajahannya. Maka sejak tahun 1907 diambil inisiatif untuk mendirikan sekolah-sekolah desa (volkscholen), mula-mula hanya sebuah di Aceh Besar dan kemudian dalam tahun-tahun berikutnya sampai Belanda meninggalkan Indonesia (1942) jumlahnya diperbanyak dan tersebar di seluruh daerah. Selain itu didirikan juga beberapa jenis sekolah (tingkat dasar dan menengah), seperti: Vervolgschool, Inlandsche School, Meisjesschool, Hollandsch Inlandsche School, Ambachtschool, Normaalcursus, MULO, dan sebagainya.
Inisiatif pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolahnya di Aceh merupakan awal dari pembaharuan (modernisasi) pendidikan di daerah tersebut. Pembaharuan ini kemudian menjadi lebih berkembang setelah munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern (Madrasah Islam) dan sekolah-sekolah swasta, yang sebelumnya telah didirikan di Pulau Jawa, yakni Muhammadiyah dan Taman Siswa.
Madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah swasta yang didirikan itu pada umumnya mendapat sambutan baik dari masyarakat dan dalam waktu yang singkat telah tersebar luas (meskipun tidak seimbang dengan jumlah sekolah pemerintah). Adanya sambutan masyarakat terutama disebabkan oleh faktor diskriminasi dalam penerimaan murid-murid pada sekolah Belanda di samping memang rakyat kurang menyukai sekolah yang berbau kolonial itu. Dan rupa-rupanya melalui lembaga pendidikan itu pula, para pemimpin pergerakan nasional lebih leluasa menumbuhkan semangat nasionalisme dalam rangka cita-cita Indonesia Merdeka.
Pada waktu pendudukan Jepang semua sejolah swasta dibubarkan dan digabung dengan sekolah pemerintah yang sistem pendidikannya lebih diarahkan kepada pendidikan kemiliteran. Hanya madrasah-madrasah Islam saja yang dibenarkan hidup; itu pun tidak luput dari pengawasan pemerintahan militer Jepang. Dapat disebutkan bahwa selama Jepang berkuasa pendidikan di daerah Aceh mengalami kemunduran.
Demikian juga halnya selama Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) keadaan pendidikan tidak jauh berbeda dengan pada masa Jepang. Pada waktu itu pemerintah bersama rakyat di Aceh lebih mencurahkan tenaganya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Barulah setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud, usaha pembangunan pendidikan kembali dapat lebih digiatkan. Namun terganggunya keamanan di Aceh sejak tahun 1953, usaha-usaha tersebut banyak mengalami hambatan.
Titik tolak pembangunan pendidikan secara lebih berencana di daerah Aceh sesungguhnya baru dimulai semenjak pemerintah meresmikan pembukaan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam Banda Aceh pada tanggal 2 September 1959 (kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Aceh). Sejak waktu itu Pemerintah Daerah bersama rakyat dengan mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat mulai lebih giat mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dialaminya selama ini. Hasil dari gerakan pembangunan pendidikan yang telah berlangsung selama 20 tahun itu tampaknya cukup menggembirakan. Banyak sekolah, terutama tingkat menengah, yang didirikan atas inisiatif masyarakat setempat kemudian diserahkan kepada pemerintah atau tetap dibina sebagai sekolah swasta, di samping beberapa perguruan tinggi baik kepunyaan pemerintah maupun swasta.
Demikianlah gambaran singkat mengenai perkembangan pendidikan di daerah Aceh sejak zaman pra-sejarah sampai dengan dewasa ini.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 4-6.
Tinggalkan komentar
Berkomentarlah dengan bijak dan baik