Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Aceh Hingga Abad 20

Meusigit Raja, sumber foto: media KITLV.

Pada awal abad 16, kerajaan-kerajaan lokal di Aceh berhasil dipersatukan ke dalam Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Sejak itu status kerajaan-kerajaan tersebut dijadikan Nanggroe (daerah uleebalang) yang diperintah oleh seorang Uleebalang (umumnya berasal dari keturunan raja-raja lokal itu sendiri) dan tunduk kepada pemerintah pusat di Bandar Aceh Darussalam. 

Seperti telah disebutkan dalam bagian pendahuluan di atas, Kerajaan Aceh Darussalam mulai mencapai kemajuan dikendalikan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Kemajuan itu tidak saja terlihat dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, hubungan dengan luar negeri dan kemakmuran rakyat, tetapi juga yang tidak kurang pentingnya adalah dalam bidang pendidikan.

Kemajuan pendidikan pada waktu itu ditandai oleh banyaknya ulama yang berkumpul terutama di ibukota kerajaan dan usaha pembangunan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh wilayah kerajaan. Di samping dilakukan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan lama di daerah bekas kerajaan-kerajaan lokal dulu juga didirikan sejumlah besar lembaga pendidikan baru, sedang di ibukota Bandar Aceh Darussalam, untuk lebih memberikan kesan sebagai kota pusat pengembangan ilmu pengetahuan didirikanlah Mesjid Baitul Musyahada dan Baiturrahman dengan Jami'ah Baiturrahman. Jami'ah ini dapat dinamakan dengan sebuah institut pada masa sekarang, sebagai pusat studi berbagai cabang ilmu pengetahuan; dan diperkirakan setidak-tidaknya ada enam belas lembaga di sana, yaitu:

1. Daarul Ahkam (hukum)
2. Daarul Kalam (teologi)
3. Daarun Nahwi (bahasa Arab)
4. Daarul Madzahib (perbandingan mazhab)
5. Daarul Falsafah (filsafat)
6. Daarul Aqli (logika)
7. Daarul Hisab (ilmu falak)
8. Daarut Tarikh (sejarah)
9. Daarul Harb (ilmu peperangan)
10. Daarut Thib (tabib)
11. Daarul Kimya (kimia)
12. Daarus Siyasah (politik))
13. Daarul Wazarah (pemerintahan)
14. Daarul Khazanah Baitul Maal (keuangan negara)
15. Daaruz Zira'ah (pertanian)
16. Daarul Ardhi (pertambangan)

Mengenai kemajuan pendidikan khusus di ibukota Bandar Aceh Darussalam pada waktu itu, kiranya laporan perjalanan Augustin de Bealieu dapat memberikan sekadar gambaran. Bealieu mengatakan bahwa di sana seni kerajinan yang berhubungan dengan pertukangan sangat dihargai. Di kota tersebut banyak terdapat tukang besi yang pandai membuat bermacam-macam alat dari besi, tukang kayu yang ahli membuat kapal dan perahu dari kayu dan tukang penuang tembaga yang mahir. Kapal-kapal galley orang Aceh amat bagus, penuh dengan ukiran-ukiran, berbadan tinggi dan lebar. Layar-layar pada kapal itu berbentuk segi empat sama dengan layar-layar pada kapal milik Perancis. Papan-papan pada sisi kapal tebalnya enam jari jempol, karenanya sebuah kapal milik Kerajaan Aceh tidak kalah dengan sepuluh kapal galley miliki orang Portugis. Kiranya keahlian semacam ini tidak mungkin ada tanpa melalui lembaga pendidikan dan agaknya lembaga tersebut tidak mustahil juga berpusat di Jami'ah Baiturrahman, mengingat sejumlah lembaga yang telah disebutkan di atas.

Selain itu, pembangunan dayah - yang diperkirakan di setiap gampong memiliki dayah - tidak hanya terjadi pada masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, tetapi juga pada masa-masa kemundurannya (akhir abad ke 18 dan ke 19). Sejumlah dayah yang diperkirakan didirikan dan berkembang selama abad ini antara lain adalah Dayah Teungku Chik Tanoh Abee, Dayah Teungku Chik Kuta Karang (Dayah Ulee Susu), Dayah Lam Birah, Dayah Lam Nyong, Dayah Lam Bhuk, Dayah Krueng Kalee, Dayah Lam Krak, Dayah Lam Pucok, dan Dayah Lam U Aceh Besar. Kemudian Dayah Rumpet di Kuala Daya pantai barat, Dayah Teungku Chik Di Tiro, Dayang Teungku Chik Pante Geulima di Aceh Pidie, Dayah Meunasah Blang (Samalanga) dan beberapa dayah di sekitar kuta pertahanan Batee Iliek yang memegang peranan penting selama perang Belanda di sana, seperti Dayah Cot Meurak, Dayah Pulo Baroh dan lain-lain (Aceh Utara).

Di antara dayah-dayah yang disebutkan di atas, ada sebuah dayah yang terletak di Seulimuem (Aceh Besar) yang memiliki khazanah yang lengkap dengan buku-buku bernilai tinggi, yaitu Dayah Teungku Chik Tanoh Abee. Buku-buku atau kitab-kitab yang dimiliki di sana adalah hasil karangan ulama-ulama terkenal pada masa lampau, ada yang berumur lebih 400 tahun dan dapat dilihat di perpustakaan dayah tersebut. Dayah ini diperkirakan berdiri pada awal abad ke 19 oleh seorang ulama yang datang dari Baghdad, yaitu Syekh Idrus Bayan atas permintaan Sultan Muhammad Syah (1824-1836). Setelah Syekh Idrus Bayan yang dikenal juga dengan Teungku Chik Tanoh Abee memimpin, selanjutnya ada Syekh Abdul Hafidh, Syekh Abdur Rahim, Syekh Muhammad Salih, Syekh Abdul Wahab yang juga digelar Teungku Chik Tanoh Abee pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah (1870-1874) dan Sultan Muhammad Daud Syah (1874-1903).

Selama perang kolonial Belanda, dayah memegang peranan penting dalam pengerahan tenaga juang ke medan pertempuran maupun dalam menumbuhkan semangat juang rakyat secara massal, terutama melalui pembacaan Hikayat Prang Sabi di dayah-dayah, rangkang, meunasah dan mesjid. Dan bahkan ada dayah seperti dayah di sekitar Batee Iliek yang langsung menjadi kuta pertahanan. Karena itu tidak mengherankan apabila selama akhir abad ke 19 banyak dayah yang terbengkalai atau langsung diserang oleh tentara Belanda karena dianggap sebagai basis konsentrasi kekuatan pejuang rakyat.

Barulah setelah perang rakyat semesta terhenti (lebih kurang tahun 1904; perlawanan secara bergerilya terus berlangsung sampai Belanda meninggalkan Indonesia) para ulama berusaha membangun kembali dayah-dayah dan rangkang yang selama ini ditinggalkan. Dan agaknya sejak waktu itu untuk istilah dayah atau rangkang kadang-kadang dipergunakan juga istilah pesantren. Bahkan di Aceh Barat dan Selatan istilah ini lebih populer dibandingkan dengan dayah dan rangkang.

Pada permulaan pendudukan militer Jepang tahun 1942, di Aceh Selatan didirikakan sebuah pesantren yang sampai sekarang terkenal di seluruh Aceh, yaitu Pesantren Darussalam Labuhan Haji. Berbeda dengan pesantren lain, pesantren ini pada waktu itu menganut dua jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan tradisional seperti dayah dan jalur pendidikan madrasah (sekolah). Sedangkan jenjang pendidikan yang dipergunakan ada tiga tingkatan, yaitu tingkat subiah (pendahuluan selama 3 tahun), ibtidaiyah (dasar selama 7 tahun), dan bustanul muhaqqiqin (tingkat lanjut selama 3 tahun). Tetapi sejak tahun 1968, jenjang tersebut mengalami perubahan, yaitu ibtidaiyah (selama 4 tahun), tsanawiyah (selama 3 tahun), 'aliyah (selama 3 tahun), dan bustanul muhaqqiqin (selama 3 tahun).

Setelah Indonesia merdeka, lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh, seperti juga di daerah-daerah lain, tampaknya dapat hidup dan berkembang terus berdampingan dengan lembaga-lembaga pendidikan modern, seperti madrasah, sekolah dan sebagainya yang didirikan oleh pemerintah dan badan swasta lainnya. Kenyataan bahwa dayah atau pesantren dapat hidup dan berkembang di alam kemerdekaan ini, terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dengan terus memberi bantuan dalam pengembangan baik pembangunan maupun bantuan lain kepada lembaga-lembaga pendidikan tradisional ini.

Sumber tulisan:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 16-23.