Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan Aceh dan Belanda Tahun 1857

J. van Swieten, yang saat perjanjian Belanda dan Aceh masih menjabat Gubernur Sumatera Barat, sumber foto: KITLV media.

Perjanjian Raffles tahun 1819 sangat tidak menyenangkan Belanda terutama pasal 6 dari perjanjian tersebut (baca juga Perjanjian Raffles Inggris dan Aceh dan mengenai pasal 6 perjanjian tersebut, baca di pasal-pasal Perjanjian Raffles), yang oleh Inggris sebenarnya dimaksudkan untuk mengucilkan Amerika dari Aceh. Tapi pihak Belanda menganggap perjanjian tersebut dapat juga ditujukan kepada mereka, karena istilah atau pemahaman yang dimaksudkan dalam pasal 6 sangatlah umum, dapat mencakup Belanda dan kerajaan-kerajaan lain di Eropa. Pada intinya, perjanjian Raffles bagi Belanda merupakan suatu kendala dan hambatan dalam rencana menanamkan dan mengembangkan pengaruhnya di Aceh. Oleh sebab itu, Belanda menginginkan diikatnya suatu perjanjian dengan Inggris untuk meniadakan hambatan tersebut sehingga terbuka jalan baginya untuk melancarkan ekspansi politik dalam tahap pertama ke daerah Aceh.

Pada tahun 1823, saat itu Inggris pun sudah merasa jenuh dengan pertikaian yang terus-menerus terjadi antara Inggris dan Belanda akibat kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mengenai Hindia Timur. Selain itu, Inggris merasa bahwa kedudukannya di Fort Marlborough di Bengkulen juga sudah kurang berarti karena harga lada di pasaran dunia merosot tajam, sedangkan kemungkinan untuk mendapatkan komoditi lada sangatlah tipis. Hal ini berarti mempertahankan beban berat bagi Inggris dan tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Inggris berpendapat lebih beruntung jika melepaskan Bengkulen dan segala pengakuan yang lain kepada Belanda dengan imbalan Belanda harus bersedia melepaskan daerah-daerah yang dikuasainya di Malaya kepada Inggris.

Perjanjian London Tahun 1824 sebagai Titik Tolak Belanda ke Aceh

Setelah melalui serangkaian perundingan yang berlarut-larut, pada bulan Maret 1824 tibalah kedua negara kepada suatu kesepakatan, yaitu bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan suatu masalah yang selama ini menimbulkan pertikaian antara kedua negara. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang terkenal dengan Perjanjian London tahun 1824. Masalah yang menjadi pokok dalam perjanjian itu adalah Inggris bersedia melepaskan daerah yang dikuasainya di Sumatera dan segala klaim yang lainnya kepada Belanda dengan imbalan pihak Belanda bersedia melepaskan daerah yang dikuasainya di Malaya kepada Inggris.

Satu hal yang menarik adalah bahwa setiap pihak sejak awal perundingan telah melontarkan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik mereka di Aceh. Belanda menutut kepada Inggris agar segera mengubah Perjanjian Raffles, terutama pasal 6 yang dianggapnya sebagai hambatan bagi ekspansinya di Aceh (meskipun pasal tersebut ditujukan kepada Amerika). Sebaliknya, Inggris menuntut agar dalam perjanjian 1824 itu dicantumkan suatu klosule yang khas untuk mengucilkan Amerika. Alasannya, apabila Sultan Aceh dibiarkan bebas dikhawatirkan pada suatu ketika akan termakan bujukan Amerika sehingga mengadakan aliansi dengan negara tersebut. Hal ini sangat berbahaya bagi lalu lintas kapal-kapal Inggris di perairan Aceh dan di Selat Malaka. Jalan satu-satunya untuk menghindari bahaya tersebut adalah kesediaan Belanda untuk bertanggungjawab  agar Aceh tidak memberi kesempatan bagi Amerika untuk berpijak di daerah itu. Ini berarti Inggris tidak keberatan memberikan kesempatan bagi Belanda untuk intervensi di daerah Aceh. Rupanya hal ini tidak menjadi persoalan bagi Inggris sebab memang tidak mampu membendung arus perdagangan Amerika yang kian hari berkembang di Aceh. 

Sementara itu, Perjanjian Raffles tahun 1819 yang membebani Sultan Aceh (pasal 6) untuk mengucilkan Amerika dan daerah Aceh sama sekali tidak berfungsi. Akhirnya, untuk mencapai tujuan itu Inggris mencoba menunggangi Belanda. Tetapi Belanda tidak terlalu bodoh mau dijadikan kuda-kuda oleh Inggris. Tuntutan Inggris untuk mencantumkan masalah pengucilan Amerika dalam batang tubuh perjanjian ditolak oleh Belanda. Hanya, secara umum disebutkan dalam pasal 3 bahwa Belanda berkewajiban untuk tidak membiarkan kehadiran negara-negara asing di Aceh. Keinginan Inggris agar Belanda tidak mengganggu kemerdekaan Aceh pun tidak diterima untuk dicantumkan dalam perjnjian tersebut.

Akhirnya, karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya dan untuk menghindari jalan buntu, kedua belah pihak sepakat untuk menampung keinginan mereka dalam satu nota penjelasan yang merupakan lampiran dari perjanjian. Hal ini berarti tuntutan-tuntutan tersebut dituangkan dalam bentuk yang kurang mengikat untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dalam nota penjelasan tersebut perunding-perunding Inggris (bukan pemerintah) antara lain menyatakan bersedia mengubah Perjanjian Raffles 1819 seperti yang diinginkan oleh Belanda. Di bagian lain, mereka menyatakan percaya bahwa Belanda tidak akan mengambil sesuatu tindakan yang bersifat permusuhan terhadap Kerajaan Aceh. Sebaliknya, perunding-perunding Belanda menyatakan bahwa pemerintahnya akan segera mengatur hubungan dengan Aceh sedemikian rupa sehingga tanpa mengurangi kemerdekaannya, Aceh senantiasa menjamin keselamatan kapal-kapal Belanda yang berlayar di perairannya, termasuk juga keselamatan warga Belanda yang berdomisili di Aceh.

Nota penjelasan itu ditandatangai oleh G. Canning dan C. W. W. Wynn dari pihak Inggris dan dari pihak Belanda oleh H. Fagel dan A. R. Falk di London pada tanggal 17 Maret 1824.

Belanda Mengatur Langkah Ekspansi

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Inggris tidak saja kehilangan Fort Marlborough dan seluruh Bengkulen, akan tetapi juga kehilangan Aceh, yang meskipun belum dimilikinya, merupakan sasaran politik kolonialnya sejak lama. Bagi Belanda, penandatanganan Perjanjian Londin ini merupakan pintu yang sudah terbuka untuk masuk ke Aceh yang sejak lama menjadi impiannya. Namun, jalan ke arah itu belum sepenuhnya lurus, masih ada hambatan-hambatan yang perlu disingkirkan. Sehubungan dengan itu, untuk lebih melicinkan jalan bagi politik kolonialnya maka pada tahun itu juga Menteri Jajahan Belanda, H. E. M. Elout menginstruksikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk berusaha mengimbangi perjanjian Aceh-Inggris 1819 (Perjanjian Raffles) dengan mengadakan suatu perjanjian antara Belanda dan Aceh yang memungkinkan Belanda mendapat banyak kesempatan untuk menanam pengaruhnya di daerah itu.

Untuk melaksanakan perintah itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menginstruksikan kepada komisi yang diserahi tugas mengontrol bekas-bekas koloni Inggris di Sumatera, yaitu Jonker de Steurs dan B. C. Verplough mengadakan pendekatan terhadap Sultan Aceh dan mencari informasi mengenai hal ihwal perdagangan lada di daerah tersebut. Komisi yang dikendalikan oleh jiwa kolonial ini rupanya telah bertindak lebih jauh dari yang ditugaskan. Mereka telah menawarkan kepada Sultan Aceh 2.000 serdadu untuk membantu beliau menghadapi siapa saja yang ingin merongrong kekuasaannya pada satu waktu nanti. Namun, karena Sultan sudah dapat menduga apa yang tersembunyi di belakang tawaran Belanda, maka beliau menolaknya dengan tegas. Baik Sultan maupun rakyat Aceh merasa curiga terhadap Belanda sejak Cornelis de Houtman datang ke Aceh pada tahun 1599. Kecurigaan terhadap Belanda bertambah besar manakala mereka melihat nasib yang menimpa Jawa dan Palembang yang semula merupakan sahabat Belanda, namun akhirnya jatuh tersungkur di hadapan meriam-meriam Belanda.

Selain pendekatan-pendekatan yang mengajak Sultan untuk bersahabat, Belanda pun melakukan serangkaian tindakan kekerasan yang bertujuan menakut-nakuti dengan harapan Sultan akan tunduk ke bawah keinginan mereka. Mereka lupa bahwa apa yang dilakukan bertentang dengan yang diucapkan sewaktu perundingan Perjanjian London dengan yang dicantumkan dalam nota penjelasan sebagai lampiran dari perjanjian tersebut. Tampak benar bahwa sesudah Perjanjian London, Belanda tambah bernafsu untuk menguasai Aceh.

Antara tahun 1825 dan 1829 Belanda telah melakukan serangkaian tindak permusuhan yang menunjukkan gejala hendak menguasai Aceh. Antara lain, merompak tiga buah kapal dagang Aceh dengan segala muatannya serta membunuh nahkoda dan seluruh anak buahnya.

Politik ekspansionis Belanda ini dikendalikan oleh C. P. J. Elout, Gubernur Militer Sumatera Barat yang merupakan salah seorang anggota delegasi Belanda dalam perundingan Perjanjian London 1824. Dia adalah anak dari H. E. M. Elout, Menteri Jajahan Belanda pada waktu itu. Pelaksanaan politik kolonial ini berada di bawah pimpinan Mayor Andreas Michiels.

Pada tahun 1829, sebagai pelaksanaan dari the gun boat diplomacy (baca juga: Gunboat Diplomacy Amerika terhadap Aceh), Junker de Steurs yang telah menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengirim kapal perang ke Aceh. Katanya, "untuk mengajar rakyat Aceh bagaimana seharusnya mengormati bendera Belanda". Pada tahun 1830 Belanda mengirimkan Residen Mc Gillavry yang berkedudukan di Padang untuk mencoba membujuk penguasa daerah Trumon yang telah bergabung ke dalam Kerajaan Aceh mengadakan perjanjian terpisah dengan Belanda. Hal ini merupakan suatu siasat kolonial yang biasa dilakukannya di daerah-daerah lain agar daerah-daerah tersebut takluk ke bawah kekuasaannya. Pada tahun 1834 Belanda kembali mencoba menyerang Barus. Namun, serangan itu dapat dipatahkan oleh angkatan laut Kerajaan Aceh yang berkubu di Batu Gerigi.

Pada tahun 1837 Belanda mengirimkan suatu perutusan yang terdiri dari Letnan Laut van Loon dan Ritter. Mereka membawa surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mencari penyelesaian yang baik dengan Sultan Aceh mengenai kapal Dolphyn yang ditahan angkatan laut Aceh. Sultan menegaskan bersedia melepaskan kapal tersebut asal Belanda bersedia membayar kerugian atas penahanan tiga buah kapal dagang Aceh pada tahun 1825. Dalam hal ini, van Loon dan Ritter pulang dengan tangan hampa.

Pada tahun 1838, setelah kaum Padri dikalahkan dengan didudukinya benteng Bonjol, Belanda mengharapkan kekalahan Padri dapat menjadi pelajaran bagi Sultan Aceh untuk tidak terus-menerus keras kepala menentang Belanda. Akan tetapi, harapan Belanda ini sia-sia belaka. Oleh karena itu, ada tahun yang sama Belanda kembali menyerang Barus yang kemudian terpaksa dilepaskan setelah pejuang-pejuang Aceh memberi perlawanan yang sengit. Selanjutnya, pada tahun 1840 dengan kekuatan yang lebih besar dan peralatan yang lebih lengkap, Belanda menduduki Singkil yang merupakan daerah perbatasan antara Aceh dan Tapanuli. Seterusnya, dengan didukung oleh kapal perangnya, Kolonel Michiels untuk kedua kalinya datang ke Aceh dalam upaya membujuk penguasa negeri Trumon untuk mengikat perjanjian terpisah dengan Belanda. Upaya ini merupakan suatu usaha memisahkan negeri tersebut dari Kerajaan Aceh, namun diprotes oleh Inggris.

Keberanian Belanda untuk tidak menghormati kedaulatan Aceh kian hari kian bertambah. Tanpa mengindahkan lagi pernyataan mereka dalam nota penjelasan Perjanjian London 1824, mereka mencoba menduduki beberapa tempat di pantai Sumatera Timur yang merupakan daerah taklukan Kerajaan Aceh. Tindakan yang sudah menyimpang jauh dari jiwa Perjanjian London itu membangkitkan amarah Inggris yang kemudian terpaksa menyampaikan protes keras kepada Belanda.

Protes tersebut rupanya tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh Belanda. Untuk itu, sejak tahun 1842 tindakan-tindakan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Kolonel Michiels sebelumnya terpaksa dihentikan. Selama satu dekade penuh Belanda menjalankan politik non agression atau politik tidak menyerang terhadap Aceh. Jadi, meskipun hubungan antara Aceh dan Belanda belum diwarnai persahabatan, aksi-aksi permusuhan Belanda tidak terjadi lagi.

Tampaknya, ambisi kolonial Belanda tidak dapat dikekang lama. Pada tahun 1852 atas instruksi Den Haag, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memerintahkan Jenderal van Swieten, Gubernur Sumatera Barat yang waktu itu merupakan pusat pengendalian aksi-aksi kolonial terhadap Aceh, untuk menjajaki kemungkinan perluasan pengaruh Belanda ke Aceh dalam rangka Perjanjian London 1824. Perintah tersebut mendapat sambutan yang baik dari van Swieten yang pada tanggal 9 Desember 1873 diangkat menjadi Panglima Ekspedisi Kedua Belanda terhadap Aceh, menggantikan Jenderal Kohler yang terbunuh pada tanggal 14 April 1873.

Untuk melaksanakan instruksi Den Haag tersebut, pada tahun 1855 dikirimlah kapal perang de Haai untuk mengadakan pendekatan terhadap Sultan Aceh dalam rangka rencana Belanda mengadakan suatu perjanjian persahabatan dengan Aceh. Maksudnya, suatu perjanjian yang dapat memberi kesempatan bagi Belanda untuk memperluas pengaruhnya di Aceh. Dua bulan lamanya kapal perang de Haai mondar-mandir di sepanjang perairan Aceh, yaitu sejak tanggal 24 Februari sampai 25 April 1855.

Sultan Aceh merasa tersinggung atas kehadiran kapal perang tersebut serta peragaannya yang mencolok. Oleh Sultan, aksi itu dianggap sebagai usaha untuk menakut-nakuti. Sultan menyatakan bahwa rakyat Aceh menganggap dirinya berada di dalam keadaan perang melawan Belanda sejak negeri ini melakukan penyerangan atas Barus pada tahun 1825. Untuk mengakhiri keadaan perang dan untuk menegakkan perdamaian antara kedua negara, Sultan tidak dapat menerima the gun boat diplomacy yang didemonstrasikan dengan pengiriman kapal perang de Haai. Berkat penolakan Sultan akhirnya misi yang dibawa de Haai mengalami kegagalan. 

Kegagalan Belanda pada tahun 1855 tidak menyebabkannya putus asa. Pada tahun 1856 Belanda mengirimkan perutusan baru yang bersikap lebih luwes dan bijaksana. Perutusan ini dihantar oleh kapal perang yang lebih besar, Prins Frederick der Nederlanden, di bawah pimpinan Kapten (Laut) J. Spanjaard yang sekaligus memimpin perutusan dengan anggota J. P. Nieuwenhujzen. Perutusan ini membawa sepucuk surat dari van Swieten, Gubernur Sumatera Barat yang mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kepala perutusan diberi kuasa menyampaikan hasrat Pemerintah Belanda untuk mengadakan perjanjian perdamaian dan persahabatan dengan Kerajaan Aceh sehingga Belanda dapat menjalankan apa yang telah diikrarkan dalam Perjanjian London tahun 1824. Kini Sultan Aceh menjadi terpojok. Sulit baginya menolak tawaran suatu negara yang dengan cara wajar menginginkan perdamaian dan persahabatan dalam usaha menjalin hubungan muhibah antarbangsa.

Sultan ragu atas maksud baik Belanda. Menurut pendapatnya, perjanjian dengan Belanda mungkin akan menimbulkan pengaruh buruk bagi hubungan baik Aceh dengan Inggris dalam kaitannya dengan Perjanjian Raffles 1819. Untuk itu, Sultan menulis surat kepada Gubernur Inggris di Singapura meminta pendapatnya mengenai maksud Belanda tersebut. Jawaban yang diterima menyatakan bahwa mungkin pengertian yang baik dengan Belanda akan berguna bagi Kerajaan Aceh. Oleh sebab itu, pada tahun 1857 Jenderal J. van Swieten, Gubernur Sumatera Barat yang mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Sultan Aceh menandatangani perjanjian perdamaian, persahabatan, dan perdaganga. Naskah perjanjian ditandatangani pada tanggal 30 Maret 1857, yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 9 Mei 1857. 

Cuplikan tulisan di atas dapat dilihat juga dalam H. M. Nur El Ibrahimy, Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, halaman 30-37.

Espanto del Mundo

Lonceng cakradonya, sumber foto: Banda Aceh Tourism.

Beberapa orang Abesinia telah mengepungku. Tidak ada celah bagiku untuk melarikan diri. Mataku menatap tajam ke arah mereka yang memamerkan seringai senyum kemenangan. Salah seorang dari mereka memberi isyarat kepadaku untuk menyerah. Dalam posisi yang tidak menguntungkan, terlintas di benakku untuk mati terhormat dengan menyerang mereka secara membabi buta. Namun, di saat yang bersamaan juga terlintas bayangan wajah istriku yang cantik. Sebelum berangkat ke medan perang, aku pernah berjanji untuk kembali ke Lisboa. Kerinduan terhadap istriku yang telah menumpuk mampu mengalahkan pikiran konyolku untuk mati di tangan musuh. Aku menyerah. 

Perang telah berakhir dengan kekalahan kami. Aku menyaksikan betapa dahsyatnya serangan musuh. Beberapa mayat dari pihak kami nyaris hancur dengan isi tubuh yang terburai. Yang masih hidup dan terluka ditawan dan dikumpulkan dalam sebuah kapal. Kami didudukkan dengan tangan terikat di belakang. Beberapa prajurit Sultan bertampang Arab, Abesinia, dan Turki selalu awas mengawal kami.

Di atas kapal, aku bertemu dengan Renato Santos. Ia adalah salah satu prajurit senior dan kaki tangan panglima kami, Sebastian de Sausa yang telah meninggalkan kami di pesisir Pasai. Sebastian de Sausa layak mendapatkan kutukan dari Tuhan karena tidak bertanggung jawab terhadap pasukannya. Ia memilih untuk melarikan diri ke selatan ketimbang melontarkan peluru-peluru yang tersisa ke arah pasukan Sultan.

"Apa yang terjadi denganmu, Renato? Bukankah kau seharusnya bersama Sebastian?" bisikku pelan. Aku mengabaikan sikap hormat berlebihan yang kerap kami tunjukkan kepadanya.

"Sebastian terkutuk!" geramnya.

Ia menceritakan bagaimana piciknya Sebastian yang telah tega meninggalkan dirinya. Padahal ia hanya butuh beberapa langkah lagi untuk mencapai kapal Sebastian sebelum sauh diangkat. Tapi Sebastian pura-pura tidak melihatnya. Ia juga mengutuk diarenya yang tak kunjung sembuh selama berhari-hari sehingga menyebabkan dirinya menjadi lamban. Memang, semalam aku sempat melihatnya keluar masuk jamban darurat dan betah berlama-lama di dalamnya. Sungguh penderitaan lain yang harus dialaminya di masa perang.

Kapal kami telah berangkat. Lonceng dari kapal utama berbunyi sangat nyaring seakan-akan langit bergemuruh. Bunyi lonceng itu mengingatkanku pada sebuah gereja yang ada di kotaku. Namun lonceng ini bukan untuk mengingatkan kami untuk berdoa kepada Tuhan, melainkan semacam bunyi yang telah membuat jiwa kami menjadi begitu kerdil. Dengan begitu, kami memang hanya bisa berdoa agar kami tidak dipancung.

Seiring bunyi lonceng yang membahana, prajurit Sultan berteriak penuh kemenangan. Aku mencoba untuk mengintip keberadaan Sultan yang berada di atas kapal utama. Sungguh, bertahun-tahun lamanya aku dibuat penasaran oleh cerita-cerita pedagang Goa tentang kehebatan sang Sultan. Seorang prajurit Sultan bertampang Arab membentakku. Entah apa yang dikatakannya, namun dari raut wajahnya bisa kulihat bahwa dia melarangku untuk berdiri apalagi mendongakkan kepala melewati dinding geladak kapal.

Kapal utama Sultan mulai berlayar membelah lautan. Dua kapal perang besar mengiringinya. Sedangkan kapal kami berada di belakang kapal pengangkut hasil rampasan perang. Kini sangat sulit bagiku untuk melihat wajah Sultan yang paling ditakuti oleh dunia.

###

Aku terbangun karena seseorang mengusikku. Di sampingku, Renato Santos terkulai lemah dalam keadaan yang sungguh menyedihkan. Beberapa kali dia berusaha mengerutkan tubuhnya untuk menghilangkan rasa sakit di perutnya.

"Renato, kau tak apa-apa?" tanyaku.

"Sungguh hari yang paling sial bagiku, Hugo Amado. Rasa sakit di perutku belum hilang."

Lalu aku berusaha memanggil seorang prajurit Sultan dan menjelaskan keadaan Renato Santos dengan isyarat tubuh, Kupikir ia bisa memahaminya ketika berlalu dari hadapan kami. Tapi tak lama kemudian, ia kembali bersama seseorang yang berjubah putih.

"Ada apa?" tanya si jubah putih dalam bahasa kami dengan fasih.

Aku merasa tersanjung dan takjub melihat sosok si jubah putih yang tampan itu. "Kawanku ini mengalami sakit di bagian perutnya," jawabku masih menyimpan kekaguman kepadanya.

"Oh, baiklah! Aku akan memanggil tabib untuk memeriksa kondisinya."

Kemudian si jubah putih kembali bersama seorang tabib yang sudah tua. Aku tidak begitu yakin dengan kehadiran si tabib yang lamban itu. Setelah memeriksa Renato, si tabib memberikan ramuan-ramuan untuk diminumnya. Meskipun begitu pahit dan getir di lidah, si jubah putih berusaha meyakinkan Renato untuk menenggak habis obat itu.

Obat itu terlalu manjur seketika. Renato merasa lebih baik. Untuk menghilangkan perjalanan yang membosankan itu, Renato tidak henti-hentinya mengoceh. Bahkan beberapa kali si prajurit Arab membentak Renato. Aku tercengang dengan perubahan sikap Renato. Padahal ia dikenal sebagai prajurit yang angkuh dan tidak pernah berbicara dengan prajurit yang lebih rendah kedudukannya. Ia kerap abai dengan kesulitan-kesulitan kami. Tapi hari ini, ia begitu lain. Sifat angkuhnya lenyap. Mungkin ia tidak pernah mengalami kejadian yang paling menyedihkan selama hidupnya seperti yang sedang dialaminya sekarang.

"Hugo Amado, kau tahu kapal apa yang berada di depan kita?"

"Kapal besar itu?" tanyaku kembali.

"Ya, kapal besar yang di dalamnya dihuni oleh Sultan."

"Apa Anda yakin Sultan ada di dalamnya?"

"Tentu saja aku yakin, tolol!" jawabnya kesal. "Kau tahu bagaimana asal mula kapal itu dibuat?" katanya mulai melunak. Tampaknya ia merasa jenuh sebagai tawanan.

"Ceritakanlah!" aku menjawab seadanya, Mataku tak lepas dari kapal besar itu. Penasaran dengan sosok Sultan yang telah menangkap kami.

"Konon kapal itu dibawa oleh jin putih dalam keadaan yang belum selesai," kata Renato Santos. "Berlabuh denga tiba-tiba tanpa topan dan badai di kuala Aceh. Seluruh warga kerajaan takjub dengan kehadiran kerangka kapal itu. Namun, Sultan tidak langsung percaya. Bahkan beliau menerima laporan mencurigakan mengenai kapal itu. Bisa saja kerangka kapal itu sebuah siasat musuh. Lalu Sultan memerintahkan prajurit khusus penjinak ranjau untuk meneliti lebih jauh keadaan di dalam kerangka kapal itu. Jika pun kapal itu hancur, setidak tidak akan membunuh banyak warga kerajaan yang berada di dekat kapal itu. Maka berangkatlah tiga orang prajurit penjinak ranjau untuk melihat sampai ke detil yang paling rumit dari kapal itu. Berjam-jam kemudian, mereka kembali dalam keadaan utuh. Sebelum memberikan laporan, terlebih dahulu mereka bertiga diperiksa kejiwaannya oleh tabib istana agar tidak memberikan laporan palsu, atau bisa saja mereka bertiga kerasukan jin jahat."

"Laporan dari penyelidikan awal terhadap kapal itu sangat menakjubkan," kata Renato Santos begitu yakin. Aku masih mendengarnya tanpa menunjukkan sikap kekaguman. Aku sudah sering mendengar dongeng-dongeng heroik dari para pembual. Renato Santos melanjutkan ceritanya, "mereka tidak sengaja melihat dengan nyata sesosok jin putih yang besar serupa kabut yang wajahnya sangat sulit mereka uraikan, meskipun ahli nujum berusaha mendesak mereka karena sang ahli nujum sangat ingin mendapatkan gambaran tentang sosok jin putih yang telah bertahun-tahun dicarinya ke seluruh pelosok bumi, namun tak pernah mereka jumpai. Akibat terlalu memaksakan kehendak, tabib istana berkali-kali menegah sang ahli nujum karena dapat mengguncang kejiwaan penjinak ranjau yang masih labil selepas mendapatkan tugas kenegaraan yang maha penting itu."

Aku masih bergeming dengan jalan cerita yang dirangkai oleh Renato Santos. "Setelah seluruh hasil penyelidikan telah dilaporkan, seorang prajurit Sultan membacakan kesimpulan dari laporan itu. Begini laporannya kira-kira: "Hasil penyelidikan kami disimpulkan bahwa kapal itu murni dibawa oleh jin putih dari perairan Goa yang sedang tahap penyelesaian oleh Portugis. Kerangka kapal ini dinyatakan aman dari ranjau-ranjau. Pihak kerajaan akan menyelesaikan kapal ini dengan menggunakan peralatan yang didatangkan dari negeri-negeri jauh dan maju. Kapal ini juga akan dilengkapi dengan ratusan meriam yang dapat menghacurkan musuh seketika."

"Nah, begitulah cerita misterius dari kapal itu," Renato mengakhiri ceritanya.

Sampai detik ini, aku belum bisa memercatai omongan kosong Renato. Sulit bagiku untuk menerima kenyataan bahwa kapal itu dibuat dengan bantuan para jin. Ditambah lagi aku belum pernah melihat kehebatan langsung dari kapal itu.

"Kau lihat ada tiga buah lonceng di kapal itu?" tunjuk Renato dengan ujung dagunya.

"Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi ketika kita berangkat tadi, kudengar ada suara lonceng yang sangat nyaring," jawabku. Aku mulai penasaran.

"Itulah lonceng kematian. Lonceng raksasa dari Kaisar Tiongkok. Ketika kau mendengar lonceng itu berbunyi, maka siap-siaplah kau menghadapi kematian. Tahukah kau, ketika Sebastian kita mendengar lonceng itu berdentang, kemaluan Sebastian menyusut hingga ke ukuran yang paling kecil, hahaha ....." Renato tidak mampu menahan tawanya. Aku pun ikut tertawa.

"Uskut! Uskut! Uskut!" bentak seorang prajurit Sultan. Ternyata bukan kami saja yang tertawa mendengar lelucon Renato. Para tawanan lin ikut tertawa berderai.  

Si jubah putih yang tampan diam-diam ikut tertawa. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia berada di belakang kami. Mungkin dia ikut menyimak cerita Renato tadi.

Setelah suasana menjadi tenang, si jubah putih bertanya dengan nada angkuh kepada kami. "Tahukah kalian sebutan apa yang pantas kita sematkan kepada armada itu?"

Tidak ada seorang pun yang menjawab.

"Ketahuilah oleh kalian semuanya, armada itu adalah teror bagi dunia, momok bagi musuh. Kalian bisa lihat sendiri dari jauh, betapa mulianya, betapa kuatnya! Betapa indahnya, betapa kayanya! Kalian bisa memanggil armada itu dengan Espanto del Mundo.  []

Cerpen saya di atas pernah dimuat di Harian Serambi Indonesia dengan judul Espanto del Mundo, Serambi

Musuh

Cover film Dragon Blade (2015), sumber foto: IMDb.

Huo An adalah seorang pemimpin pasukan pelindung jalur sutra di wilayah-wilayah barat. Bersama pasukannya, Huo An menjadi penengah suku-suku yang sedang bertikai untuk mendapatkan kehidupan yang layak di jalur sutra. Yang diinginkan oleh Huo An adalah perdamaian, meskipun perdamaian itu hanya ada dalam impian. Kekerasan dan konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah badai gurun yang bisa datang kapan saja.

Impian Huo An hampir saja musnah ketika dia dikhianati oleh pasukannya sendiri, Yin Po yang haus kekuasaan. Diam-diam, Yin Po telah menjalin kerjasama dengan Tiberius, penerus Kerajaan Romawi yang menjadi tokoh antagonis dalam kisah ini. Yin Po digiurkan oleh keserakahan jabatan. Jika Tiberius berhasil menguasai Gerbang Wild Geese, maka Tiberius akan memuluskan rencana Yin Po untuk menjadi Kepala Perfektur. Rencana mereka berjalan mulus. Pasukan pelindung telah dijebak. Mereka pun ditangkap karena tuduhan penggelapan emas. Huo An dan pasukannya dikirim ke Gerbang Wild Geese, sebuah daerah perbatasan. Hukuman ini telah menodai kiprah pasukan pelindung jalur sutra yang terkenal bersih dari segala perbuatan kotor.

Di Gerbang Wild Geese, mereka bergabung bersama terhukum lainnya dari berbagai suku bangsa dan dijadikan budak untuk menyiapkan proyek Gerbang Wild Geese yang kelak akan menjadi salah satu tempat strategis di jalur sutra. Di sinilah serangkaian kisah mulai menarik. Suatu hari, Lucius, seorang panglima Kerajaan Romawe yang lari dari kejaran Tiberius karena menyelamatkan adik Tiberius, melihat Gerbang Wild Geese. Huo An, yang tidak ingin melihat pertumpahan darah tidak berhasrat meladeni peperangan dengan Lucius. Tapi tidak bagi Lucius, dia harus menguasai Gerbang Wild Geese. Setidak-tidaknya, dia dan pasukannya dapat memulihkan kekuatan agar bisa menyerang balik Tiberius.

Huo An dengan sikap diplomatis dan tahu bagaimana cara mengubah musuh sejati menjadi teman sejati membujuk Lucius untuk tidak berperang. Bujukan, apalagi disampaikan dengan cara yang halus atau seseorang sedang dihimpit oleh situasi yang sulit, ternyata mampu menjadi penawar ampuh dalam meredakan konflik. Terbukti, Lucius pun luluh karena dia membutuhkan pertolongan untuk kesehatan Publius, adik kandung Tiberius yang berusaha dibunuhnya agar posisi raja mutlak beralih ke tangan Tiberius. Huo An melakukan pendekatan yang masih dengan Lucius. Berbicara dari hati ke hati di saat senggang. Bercerita tentang kehidupannya yang suram. Dan menyampaikan visi perdamaiannya untuk masa mendatang. Lucius takjub melihat kepribadian Huo An. Meskipun dia tadi telah menghina Huo An, tapi sedikit pun tidak ada rasa dendam pada diri Huo An.

Sekelumit cerita di atas adalah kisah yang saya nonton dalam film Dragon Blade (2015). Huo An diperankan oleh Jackie Chan, Lucius oleh John Cusack, dan Tiberius oleh Adrien Brody. Dalam kehidupan nyata, kita sulit menemukan sosok budiman seperti Huo An yang nihil dendam, rasa benci berlebihan, dan mampu memfasilitasi konflik menjadi sebuah perdamaian. Banyak penyebab yang dapat memicu konflik. Serupa jerami, jika sedikit saja disulut dengan sepercik bara api, maka jerami itu akan menyebabkan api yang mampu melumat benda apa pun di sekitarnya.

Namun, apakah konflik dapat diakhiri? Di Aceh, kita tahu konflik yang berkepanjangan dan telah menimbulkan begitu banyak korban, secara tertulis telah sepakat untuk segera diakhiri oleh kedua belah pihak yang bertikai. Kelompok Hasan Tiro telah berjanji dan berikrar setia untuk kembali ke pangkuan Indonesia. Maka, setiap tanggal 15 Agustus, kita pun selalu diingatkan terhadap momen tersebut. Kita mengisi perdamaian dengan beragam cara. Pemerintah Indonesia yang dulu dianggap musuh, sekarang telah menjadi teman baik bagi mantan para kombatan.

Kita pun patut bersyukur atas anugerah perdamaian tersebut. Paling tidak kita tak lagi menyaksikan atau mendengarkan orang hilang atau ada orang yang mati sia-sia tanpa diketahui kesalahannya. Musim culik dan musim bunuh itu telah usai. Kini sudah dua periode Aceh dipimpin oleh mantan pembangkang. Lewat kendaraan politik yang mereka tunggangi ~ Partai Aceh yang telah mampu menarik simpati masyarakat ~ akhirnya mereka berhasil berkuasa di Aceh. Namun, kisah indah ini mulai tercoreng. Beberapa kelompok yang merasa ditindas dan merasa kurang diperhatikan oleh Pemerintah Aceh melakukan perlawanan. Sebut saja komplotan Din Minimi yang masyhur itu. Dan beberapa komplotan lain yang membuat gaduh, baik terang maupun sembunyi.

Berkali-kali dia bersuara di surat kabar dan televisi. Dia mengaku tidak melakukan serangkaian kejahatan yang kerap dituduhkan kepadanya. Dia juga selalu menuntut agar pemerintah ZIKIR agar berlaku adil kepada masyarakat Aceh, dan khususnya bagi para mantan pembangkang lain yang tingkat kesejahteraan mereka sungguh memperihatinkan. Inilah yang menjadi salah satu alasan beraksinya Din Minimi dan kawan-kawan. Sampai saat ini, aparat keamanan telah menyatakan kesungguhannya untuk terus memburu komplotan Din Minimi. Segala cara akan mereka terapkan.

Sungguh sayang, jika Indonesia mampu merangkul GAM untuk kembali ke pelukan ibu pertiwi, apakah tidak mungkin jika Pemerintah Aceh dapat merayu Din Minimi dan kawan-kawan untuk kembali ke jalan yang lurus? Din Minimi hanya menganggap pemerintah zalim sebagai musuh utamanya. Sebaliknya, pemerintah menganggap Din Minimi sebagai musuh yang mesti ditumpas. Jika ego tetap bertahan, konflik tidak akan pernah berujung. Apakah pemerintah kita terjebak dalam adagium tidak ada teman sejati, tidak ada musuh sejati, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Jika tidak, pinta perdamaian selalu terbuka lebar. Jika ya, sia-sialah anugerah perdamaian yang jauh-jauh diteken di negeri asing.

Abraham Lincoln, anak seorang tukang sepatu pada suatu hari pernah dicegat oleh seorang senator yang sangat memusuhinya. Sang senator sampai saat itu sangat membenci Lincoln. Namun Lincoln tak gentar dengan segala ancaman dan tekanan. Secara meyakinkan, dia berpidato dan mengucapkan terima kasih kepada musuh-musuhnya atas setiap penghinaan yang diterimanya.

Terima kasih telah mengingatkan saya terhadap kebaikan ayah saya. Setahu saya, ayah sayalah yang telah membuat sepatu yang mungkin sedang Anda pakai sekarang. Jika di antara Anda ada yang merasa tidak cocok dengan sepatu-sepati tersebut, perkenankanlah saya untuk memperbaikinya.

Kalimat-kalimat itu mendapatkan sambutan luar biasa dari para pendengar. Sang senator merasa takjub dan berdebar. Sedikit pun di dalam kampanyenya menyinggung rasa kebencian dan permusuhan. Apa alasannya? Dengan menjadikan musuh sebagai teman, saya yakin tidak ada lagi orang yang akan memusuhi saya. Begitulah tegasnya. 

Huo An dan Abraham Lincoln adalah dua kisah menarik antara fiksi dan nyata. Tentu, kita juga digurui tentang bagaimana mengelola sebuah konflik menjadi sebuah akhir yang bahagia.

Catatan di atas pernah dipostingkan di tahun 2015.

Gunboat Diplomacy Amerika Serikat Terhadap Aceh

Pada masa Andrew Jackson, terjadilah gunboat diplomacy dengan Aceh 6 Februari 1832. Sumber foto: wikipedia.

Persaingan antara negara-negara Barat untuk menanam pengaruhnya di Aceh menyebabkan Aceh terkena bencana. Akibat provokasi Belanda, Aceh digempur Amerika Serikat, Pelabuhan Kuala Batu rata dengan tanah.

Hubungan dagang antara Aceh dan Amerika Serikat dimulai sejak tahun 1789. Pelabuhan-pelabuhan Aceh di sebelah barat, seperti Tapak Tuan, Sama Dua, Teluk Pauh, Meukek, Labuhan Haji, Manggeng, Susoh, Kuala Batu, Seunagan, Meulaboh, Bubon, Woyla, Panga, Sawang, Rigaih, Langeuen, Babah Weh, Onga, dan Daya tiap tahun mendapat kunjungan yang ramai dari kapal-kapal dagang Amerika Serikat. Kedatangan mereka untuk memuat lada yang kemudian diangkut ke Amerika Serikat, Eropa, dan Cina. Jumlahnya kadang-kadang sampai 42.000 pikul (kurang lebih 3.000 ton) dalam setahun. Pusat kegiatan perdagangan internasional di daerah Aceh Barat dan Aceh Selatan adalah kota pelabuhan Kuala Batu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Selatan.

Selama kunjungan di wilayah perairan Kerajaan Aceh, mereka tidak mengalami gangguan, baik beupa perompakan terhadap kapal-kapal itu sendiri maupun tindakan yang tidak wajar terhadap anak buahnya yang turun ke darat. Selama lebih dari lima puluh tahun mondar-mandir di perairan Aceh, tidak pernah terdengar ada sebuah kapal Amerika dibajak oleh orang Aceh atau dirampas oleh kapal angkatan laut Kerajaan Aceh. Dari pihak Amerika pun tidak pernah ada keluhan mengenai perlakuan yang tidak sewajarnya, baik terhadap kapal maupun anak buah kapalnya. Keadaan seperti ini berjalan sampai tahun 1831.

Sejak tahun 1829, ketika lada di pasaran dunia anjlok, banyak kapal Amerika yang datang ke Aceh menurun drastis. Di antara kapal yang datang pada krisis moneter masa itu kapal Friendship di bawah pimpinan nahkoda Charles Moore Endicot, seorang mualim yang sudah sering membawa kapalnya ke Aceh. Pada tanggal 7 Februari 1831 kapal tersebut berlabuh di Kuala Batu Aceh Selatan. Saat rombongan Endicot sudah berada di daratan, tiba-tiba saja kapal mereka dibajak oleh segerombolan orang tak dikenal di Kuala Batu. Akan tetapi, dapat dirampas kembali oleh kapal-kapal Amerika. Kapal-kapal yang sedang berpatroli itu kebetulan saja berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Akibat peristiwa tersebut, kapal Friendship mengalami kerugian sebesar $ 50.000,00 dan tiga anak buah kapal terbunuh. Inilah tindakan permusuhan pertama yang dilakukan oleh orang Aceh terhadap orang Amerika, setelah selama setengah abad terjalin hubungan dagang yang erat di antara kedua bangsa.

Sebenarnya, tidak kurang dari 400 kali pelayaran telah dilakukan oleh kapal-kapal Amerika untuk mengambil lada dari pelabuhan-pelabuhan yang berada di sepanjang pantai Aceh Barat dan Aceh Selatan. Oleh sebab itu, peristiwa Kuala Batu menimbulkan pertanyaan apa sebenarnya latar belakang dari kejadian yang sangat menyedihkan tersebut?

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan orang mengenai latar belakang peristiwa itu:

1. Peristiwa itu merupakan kejadian yang biasa terjadi dalam masyarakat yang tidak beradab. Jelasnya, mereka menuduh orang Aceh tidak beradab. Sekiranya pendapat ini benar, tentu orang akan bertanya mengapa selama setengah abad orang Amerika berhubungan dengan orang Aceh tidak pernah terjadi peristiwa seperti itu? Dan bukankah di dalam masyarakat yang beradab seperti Ameri sendiri tidak jarang terjadi kejahatan yang diorganisir seperti perampokan bank dan sebagainya? 
2. Apa yang terjadi di Kuala Batu merupakan puncak dari frustasi yang telah menumpuk sejak beberapa tahun terakhir terhadap pedagang-pedagang Amerika. Dalam jual-beli lada, orang Aceh selalu dikecoh oleh pedagang-pedagang Amerika dalam hal penimbangan. Misalnya, timbangan menunjukkan berat lada yang dibeli dari orang Aceh ada 3.986 pikul. Akan tetapi, tatkala dijual oleh orang Amerika ternyata beratnya menjadi 4.538 pikul. Jadi, orang Aceh dikecoh sebanyak 552 pikul atau 15% dari berat yang sebenarnya dengan total harga 552 x $ 4,06 = $ 2.241,12. Pemalsuan timbangan bagi orang Amerika merupakan perbuatan yang paling mudah dan terjadi sejak puluhan tahun. Caranya, melalui sebuah sekrup yang dapat dibuka di dasar timbangan yang berbobot 56 lbs, diisilah sekitar 10 sampai 15 pon timah sehingga dalam satu pikul lada, orang Aceh telah ditipu sebanyak lebih kurang 30 kati.
3. Agaknya sikap hidup yang ditimbulkan oleh depresi beberapa tahun belakangan mengundang sebagian orang yang putus asa, terutama pengisap-pengisap madat untuk melakukan kejahatan seperti yang terjadi di Kuala Batu.
4. Peristiwa Kuala Batu terjadi akibat provokasi Belanda. Selain iri terhadap keberhasilan Amerika dalam menguasai sebagian besar perdagangan lada di daerah Aceh Barat dan Aceh Selatan, juga ingin merusak nama baik Kerajaan Aceh di mata dunia internasional, yaitu denga tuduhan bahwa perairan Aceh penuh dengan bajak laut dan Kerajaan Aceh tidak mampu melindungi kapal-kapal dagang asing yang berlayar di wilayah perairannya. Untuk maksud jahat ini, Belanda melengkapi sebuah kapal Aceh yang dirampasnya dengan alat perang dan memerintahkan kepada salah seorang sewaannya yang bernama Lahuda Langkap untuk mengemudikan kapal tersebut dengan mengibarkan bendera Aceh kemudian merampok kapal Friendship yang berlabuh di perairan Kuala Batu pada tanggal 7 Februari 1831. Pendapat ini merupakan klaim dari pihak Aceh.

Desas-desus mengenai pembajakan kapal Friendship yang telah tersiar luas di Amerika Serikat menjadi jelas ketika kapal tersebut tiba kembali dari Aceh sekira tanggal 16 Juli 1831. Nathanian Silsbee, salah seorang pemilik kapal Friendship dan senator dari Partai Whip (Partai Republiken) yang beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Jackson, sekaligus seorang politikus yang sangat berpengaruh pada masa itu, langsung menyurati Presiden Jackson pada tanggal 20 Juli 1831, meminta agar Pemerintah Amerika menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk Kuala Batu terhadap kapal Friendship.

Keesokan harinya, Silsbee menyampaikan sebuah petisi yang ditandatangani oleh seluruh pedagang Salem kepada Pemerintah Amerika Serikat. Isinya, meminta agar dikirimkan sebuah atau lebih kapal perang ke perairan Aceh untuk menuntut ganti rugi dari penguasa yang bertanggungjawab atas kota pelabuhan Kuala Batu. Di samping itu, salah seorang pemilik kapal Friendship yang lain, Robert Stones, bersama dengan Andrew Dunlop dan salah seorang sahabatnya yang dekat dengan Presiden Jackson, meminta kepada Menteri Angkatan Laut, Levy Woodbury, agar mendesak Presiden Jackson mengirim kapal perang ke Kuala Batu. Silsbee sendiri secara pribadi menulis surat kepada Woodbury, menggambarkan betapa besar keresahan yang ditimbulkan oleh peristiwa Kuala Batu di kalangan pedagang-pedagang Salem khususnya dan masyarakat Amerika umumnya.

Sebenarnya, Pemerintah Amerika sebelum menerima imbauan dari Senator Silsbee telah memutuskan akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran atas kapal Friendship di Kuala Batu itu. Setelah membaca peristiwa itu dalam surat-surat kabar, Woodbury segera memerintahkan agar disiapkan segala keperluan untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran tersebut. Sebelum menerima surat dari Silsbee, dia telah mengadakan konsultasi dengan Presiden Jackson pada tanggal 21 Juli 1831. Tujuannya, mendapatkan persetujuan Presiden atas surat yang akan dikirim kepada Silsbee. Isi surat itu meminta informasi mengenai peristiwa Kuala Batu. Selain itu, juga dalam rangka memberi tahu Presiden bahwa dia sedang mempersiapkan eskader Pasifik untuk melaksanakan suatu tugas di Sumatera.

Ketika Presiden Jackson menerima imbauan Silsbee, tanpa ragu-ragu segera mendukung dengan membubuhi disposisi singkat dalam surat tersebut. Seperti biasanya, isinya adalah sebagai berikut:

Untuk mendapat perhatian, dan apabila dianggap perlu, perintah harus dikeluarkan oleh Menteri Angkatan Laut kepada Kapten Potomac.

Kapal perang Potomac ~ yang di dalam jajaran armada Amerika Serikat merupakan kapal frigat yang terbaik ~ sebenarnya sedang dalam persiapan membawa Menteri Luar Negeri van Buren ke Inggris. Akan tetapi, atas perintah Presiden Jackson, kapal itu dialihtugaskan untuk segera berangkat ke Aceh. Informasi yang lengkap mengenai Aceh serta laporan tentang segala sesuatu yang dilaksanakan dan dialami oleh kapten kapal Friendship selama melawat ke Aceh diperoleh dari Senator Silsbee.

Pada tanggal 9 Agustus 1831, Komodor John Downesm selaku kapten Potomac diberi instruksi yang lengkap mengenai segala tindakan yang harus dilakukan sesampainya di Kuala Batu. Pertama-tama dia harus mencari informasi lebih dahulu mengenai insiden di Kuala Batu. Apabila informasi yang diperoleh sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh kapten kapal Friendship di Washington, maka dia harus menuntut ganti rugi atas kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Aceh terhadap kapal Friendship. Kalau tuntutan itu tidak dipenuhi, dia harus menangkap pelaku-pelaku kejahatan tersebut dan membawa mereka ke Amerika Serikat untuk diadili sebagai bajak laut. Selain itu, benteng-benteng dan kota Kuala Batu sendiri harus dimusnahkan. Sebaliknya, kalau informasi yang diperoleh di Kuala Batu berbeda dengan keterangan kapten kapal Friendship, atau dengan perkataan lain jika penduduk Kuala Batu sendiri berpendapat bahwa pembajakan yang dilakukan oleh segelintir orang-orang Aceh itu tidak dapat dobenarkan maka tindakan yang harus diambil hanyalah menuntut ganti rugi serta menghukum pelaku-pelakunya.

Frigat Potamac berangkat dari New York pada tanggal 19 Agustus 1831 dengan membawa (260) orang marinir setelah mendapat pemeriksaan dari Menteri Angkatan Laut bahwa segala persiapan berada di dalam keadaan sempurna.

Beberapa waktu sebelum sampai ke Kuala Batu, Downes memutuskan untuk menyimpang dari instruksi Menteri. Rupanya dia terpengaruh oleh cerita yang didengarnya dari kapten kapal Friendship, Endicot, dan orang-orang Inggris yang dijumpainya di Tanjung Harapan dalam pelayarannya ke Kuala Batu. Yaitu bahwa haraoan untuk mendapat ganti rugi dari penguasa Kuala Batu tidak mungkin terpenuhi. Oleh karena itu, Downes berpikir lebih baik mengambil tindakan langsung terhadap penguasa dan penduduk Kuala Batu. Masalah ganti rugi adalah urusan selanjutnya. Untuk maksdu ini, Downes berpendapat bahwa tidak mungkin secara terbuka mendarat di Kuala Batu tetapi harus dengan cara menyamar sebagai seorang kapten kapal dagang Denmark, agar orang tidak curiga bahwa kapal yang dibawanya adalah kapal perang.

Setelah menyamarkan frigatnya sebagai kapal dagang, dia mengirim Letnan Marinir Shubrick untuk mengamat-amati keadaan di darat, sebagaimana halnya orang mengadakan penyelidikan apabila hendak membuka suatu serangan. Rupanya penduduk Kuala Batu tidak terkecoh oleh penyamaran yang dilakukan Downes. Mereka lalu berkumpul di pantai untuk menghadapi sesuatu kemungkinan. Mendengar laporan yang demikian dari Shurbick, Downes memerintahkan untuk mendarat dengan kekuatan seluruh anak buah Potomac dan mengepung benteng-benteng yang berada di pantai Kuala Batu serta menangkap pemimpin-pemimpinnya. 

Sebelum waktu Subuh tanggal 6 Februari 1832, sebanyak 260 orang marinir Amerika di bawah pimpinan Shubrick mendarat di Kuala Batu dan mengepung benteng-benteng yang ada di sana. Namun, karena ada perlawanan maka marinir Amerika membunuh semua yang berada di dalam benteng-benteng termasuk wanita dan anak-anak serta merampas segala sesuatu yang berharga. Setelah selesai mengadakan pembantaian yang kejam, marinir Amerika mengundurkan diri dengan dua korban terbunuh dan sembilan orang luka-luka. Sebagai tindak lanjut serangan tersebut, Downes memerintahkan untuk menembaki kota pelabuhan Kuala Batu. Tanpa memikirkan penduduk yang tidak bersalah dan tanpa belas kasihan kepada wanita dan anak-anak, Potomac segera memuntahkan peluru meriam-meriamnya ke arah Kuala Batu hingga seluruhnya menjadi abu.

Pembantaian rakyat Kuala Batu dan pembakaran kota pelabuhan ~ yang bagi rakyat Aceh pada waktu itu merupakan kota perdagangan internasional dan pusat industri perkapalan ~ oleh Pemerintah Amerika dianggap sebagai suatu perbuatan yang terpuji dan patut dibanggakan karena mempertahankan kehormatan bangsa. Namun, pada hakikatnya perbuatan itu merupakan suatu tindakan liar atau barbarism yang tidak layak dilakukan oleh bangsa yang menganggap dirinya beradab.

Tindakan Downes yang di luar batas perikemanusiaan ini dikecam oleh sebagian politikus Amerika seperti George Bencroft, yang pada waktu penembakan Kuala Batu berada di atas kapal Potomac. Sebagian harian Amerika yang terbit di Washington, seperti harian dagang yang sangat berpengaruh, Nile's Weekly Register, mengecam tindakan tersebut dengan sengit. 

Pada tanggal 23 Juli 1832 seorang anggota DPR Amerika, Henry A. S, Dearborn dari Partai Republik Massachusetts yang beroposisi, mengajukan sebuah mosi yang meminta agar Preside Jackson menyampaikan kepada Kongres mengenai "Instruksi Downes untuk menggempur Kuala Batu, dan laporan tentang peristiwa tersebut". Mosi ini diterima oleh sidang. Pada hari itu juga, Presiden Jackson memenuhi permintaan Kongres, tetapi minta agar hal tersebut jangan dipublikasikan sebelum laporan lebih lanjut diterima.

Dalam sidang maratin Sabtu malam, tanggal 24 Juli 1832, permintaan Presiden itu diperdebatkan. Anggota Dearborn berpendapat bahwa hal tersebut harus dipublikasikan karena bila menutup-nutupi peristiwa tersebut, Downes akan mendapatkan sorotan jelek dari khalayak ramai. Sebaliknya, Ketua Komisi Urusan Angkatan Laut, Michael Hoffman dari Partai Demokrat New York, menentang pendapat Dearborn dengan suatu amandemen bahwa peristiwa tersebut dapat dipublikasikan, tetapi harus menunggu laporan lebih lanjut. Jadi, seirama dengan pendapat pemerintah.

Setelah diadakan pemungutan suara, ternyata mosi Dearborn mengalami kesalahan. Persoalan tersebut kemudian diserahkan kepada komisi urusan luar negeri yang ternyata mendukung pemerintah. Komisi ini mengembalikan persoalan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu menunggu datangnya laporan lebih lanjut dari Downes. Sudah barang tentu tidak akan ada laporan lebih lanjut dari Downes.

Dalam amanat tahunannya, Presiden Jackson tidak menyinggung sama sekali peristiwa penggempuran Kuala Batu oleh frigat Potomac yang dipimpin oleh Downes. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa pembakaran Kuala Batu dan pembantaian penduduknya oleh marinir Amerika telah dipeti-eskan.

Tindakan Amerika ini merupakan precedent bagi tindakan-tindakan kekerasan yang kemudian oleh Belanda dipergunakan untuk menundukkan Aceh ke bawah kedaulatannya. Belanda tentu berkata dalam hatinya, "Kalau Amerika dalam menyelesaikan persoalannya dengan Aceh dapat mempergunakan kekerasan, mengapa Belanda tidak?"

Dari segi hukum, tindakan Amerika yang di luar hukum dan di luar perikemanusiaan itu tidak dapat dijadikan alasan oleh Belanda untuk membenarkan agresinya terhadap Aceh. Tetapi sekurang-kurangnya hal itu merupakan contoh jelek yang dapat mendorong penjajah lain untuk lebih berani melakukan agresi penjajahan terhadap suatu bangsa yang lemah.

Sebenarnya, sudah menjadi kebiasaan negara-negara besar Barat pada masa itu, apabila mempunyai persoalan dengan negara-negara lain, terutama yang lemah, tidak menyelesaikannya dengan cara damai atau peaceful means, seperti yang dianjurkan oleh PBB sekarang. Akan tetapi, tanpa memperhitungkan perikemanusiaan, mereka memilih jalan pintas, yaitu dengan melakukan aksi militer yang pada masa itu terkenal dengan sebutan gun biat diplomacy, seperti yang dipamerkan oleh Amerika Serikat di perairang Kuala Batu, Susoh, Aceh Selatan pada bulan Februari 1832 dan yang kemudian dipamerkan oleh Belanda di perairan Aceh Besar pada bulan Maret 1873. []

Sumber tulisan di atas diambil dari H. M. Nur El Ibrahimy, Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, halaman 22-29.

Sejarah Pendidikan Madrasah di Aceh (3) - Tamat

Tokoh-tokoh Yayasan Al-Muslim pada masa awal, sumber foto: Universitas Al-Muslim

Dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan agama yang modernis dalam bentuk madrasah-madrasah, dalam perkembangan selanjutnya telah melahirkan pula suatu kelompok ulama yang modernis. Oleh karenanya telah membuka kesempatan kembali bagi para ulama ini untuk berperan aktif dalam masyarakatnya, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin masyarakat. Dan karenanya posisi mereka menjadi kuat kembali dalam masyarakat Aceh. Untuk mempertahankan kedudukan ini serta memperkuat integritas dan solidaritas antar ulama ini, maka pada tanggal 5 Mei 1939, mereka mendirikan suatu organisasi yang disebut PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Tidak lama sesudah berdiri, PUSA masuk ke dalam MIAI (Majelis Islam 'Ala Indonesia) dan dengan demikian para ulama Aceh yang tergabung di dalamnya aktif pula melibatkan diri dalam pergerakan Islam dan perjuangan nasional Indonesia.

Selain dengan tujuan untuk memperkuat integritas dan solidaritas, organisasi PUSA juga bergerak dalam bidang sosial, politik, dan memajukan sistem pendidikan agama di Aceh. Salah satu usaha dalam bidang pendidikan ini adalah pendidikan sebuah sekolah Noormal Islam Institut atau Ma'had Al-Mu'allimin di Bireuen pada tanggal 27 Desember 1939, dalam rangka menyediakan gutu-guru bagi madrasah-madrasah di Aceh. Dan dengan sekolah ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan sistem pengajaran agama pada madrasah-madrasah di seluruh Aceh. 

Untuk ini sistem pengajarannya dipedomani dari yang diberikan pada Noormal Islam PGAI (Padang) dan lama masa belajarnya juga disamakan, yaitu 4 tahun. Perlu dicatat di sini bahwa tenaga pengajar teras pada sekolah ini adalah Teungku M. Nur El-Ibrahimy, tamatan Al-Azhar Cairo, yang bertindak sebagai direktur dan guru dalam ilmu-ilmu agama, bahasa Arab dan ilmu pendidikan, serta Mr. Muhammad, tamatan Sekolah Tinggi Hukum (RHS) di Jakarta, yang mengajar mata pelajaran umum, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris.

Muhammadiyah mulai masuk ke Aceh pada tahun 1923, dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah Cabang Betawi, S. Djaja Soekarta yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada Atjeh Tram. Dengan mendapat bimbingan dari seorang utusan pengurus pusat Muhammadiyah, yaitu A. R. Sutan Mansur, maka pada tahun 1927, organisasi Muhammadiyah cabang Kutaraja berdiri resmi; yang menjadi pimpinan pertama adalah R. O. Armadinata, seorang dokter gigi di Kutaraja. Dalam perkembangannya, organisasi ini mempunyai cabang-cabang pula di beberapa kota di Aceh. Menurut memori serah terima jabatan Gubernur A. H. Philips (yang memegang jabatan Gubernur di Aceh sejak tanggal 30 Mei 1929 hingga 31 Mei 1932), pada tahun 1932 terdapat tujuh buah cabang Muhammadiyah di seluruh Aceh, yaitu di Kutaraja, Sigli, Bireun, Takengon, Lhokseumawe, Langsa, dan Kuala Simpang, serta dua buah cabang kecil yaitu di Sabang dan Paya Bili yang masing-masing berada di bawah cabang Kutaraja dan cabang Kuala Simpang.

Pada tanggal 9 Juli 1928, Muhammadiyah cabang Kutaraja berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan, yaitu HIS (Hollandsch Inlandsch School) Muhammadiyah. Pendirian lembaga ini dipelopori di antaranya oleh seorang uleebalang, yaitu Teuku Muhammad Glumpang Payong, Kamarurasyid, Abdul Karim Mukti dan Idham. Pada mula didirikan HIS ini mempunyai tiga orang guru, yaitu Syamsuddin berasal dari Sumatera Barat, Sadi Tarkhoram berasal dari Tapanuli (yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah) dan Ridwan Hajir berasal dari Yogyakarta, sedang jumlah murid lebih dari 90 orang, dengan sekitar 27% terdiri dari anak-anak suku Aceh. Selain itu Muhammadiyah cabang Kuala Simpang pada tanggal 7 Oktober 1928, juga berhasil mendirikan sebuah sekolah Diniyah dan Yuniah dengan jumlah murid masing-masing pada mulanya 92 dan 134 orang. 

Selanjutnya pada masa akhir jabatan Gubernur A. H. Philips, di Aceh sudah terdapat empat buah HIS Muhammadiyah, yang masing-masing berlokasi di Kutaraja, Sigli, Kuala Simpang, dan Lhokseumawe. Yang tersebut terakhir (HIS Lhokseumawe) karena kurang peminat terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Tetapi dalam bulan April 1929 oleh Muhammadiyah cabang Lhokseumawe sudah berhasil mendirikan sebuah kepanduan yang beranggotakan 37 orang pemuda dan 20 orang anak-anak. Dalam tahun 1936 di Kutaraja juga dibuka sebuah lembaga yaitu yang disebut Leergang Muhammadiyah (Sekolah Kursus Muhammadiyah) yang kemudian namanya menjadi Dewan Darul Mu'allimin Al-Muhammadiyah, dengan direkturnya Teungku H. Ismail Yakub.

Menurut catatan bekas Residen Aceh J. Jongejans (5 Maret 1936-September 1938), pada akhir tahun 1938 di seluruh Aceh terdapat tujuh buah HIS swasta, dengan kurikulum serupa dengan HIS milik pemerintah, kecuali ditambah dengan mata pelajaran agama. Dan ke tujuh sekolah ini dibiayai oleh perkumpulan Muhammadiyah. Hingga menjelang Perang Dunia II jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah yang terdapat di seluruh Aceh di antaranya dapat disebutkan tujuh buah HIS, yang masing-masing terdapat di Kutaraja, Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Kuala Simpang, Meulaboh, dan Tapak Tuan; satu MULO dan atau satu Darul Mu'allimin yang keduanya berlokasi di Kutaraja; satu Taman Kanak-kanak (Bustanul Atfal) yang didirikan atas inisiatif Ibu Sakdiah di Kutaraja; serta 10 buah Diniyah yang masing-masing terdapat di Kutaraja, Sigli, Lhokseumawe, Takengon, Kuala Simpang, Calang, Idi, Meureudu, dan Bireuen.

Perguruan Nasional Taman Siswa mulai didirikan di Aceh (Kutaraja) pada bulan Juli 1932. Sebelum perguruan ini didirikan terlebih dahulu telah dibentuk sebuah panitia untuk itu, yang komposisinya terdiri dari berbagai suku bangsa yang bertempat tinggal di Kutaraja pada waktu itu: yaitu sebagai Ketua Panitia: Teuku Hasan Glumpang Payong, Wakil Ketua: Teuku Nyak Arief, Sekretaris: Pohan, Anggota-anggota: A. Azis (Minangkabau), Paman Ras Martin (Ambon), dan lain-lain.

Pada akhir Juli 1932, Perguruan Taman Siswa ini juga dibuka di Sabang yang diprakarsai oleh dr. Latumeten (berasal dari Ambon) yang menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Jiwa di Sabang. Dan pembukaan ini ikut dibantu secara langsung oleh Zelfbestuurder (uleebalang) setempat yang bernama Teuku Abbas. Selanjutnya pada tahun 1934, di Meulaboh dibuka pula perguruan serupa yang juga disponsori oleh uleebalang setempat, yaitu Teuku Abdurrahman dan Teuku Muhammad Yusuf; sekolah ini dipimpin oleh Usman Abdullah dan Suwarno yang berasal dari Pulau Jawa. Tempat lainnya yang juga terdapat Perguruan Taman Siswa di Aceh adalah di Jeunib yang juga ikut didukung oleh uleebalang setempat, yaitu Teuku Ahmad.

Dari beberapa keterangan yang telah dikemukakan, dapat disebutkan bahwa kebanyakan mereka yang mendukung berdirinya Persatuan Taman Siswa di Aceh adalah para uleebalang. Yaitu umumnya mereka yang telah diberik kesempatan pertama oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menikmati sistem pendidikan mereka dan yang dikehendaki agar terpisah dari masyarakatnya. Jadi tidak semua dari mereka (uleebalang) yang telah dididik dengan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda itu berhasil dirangkul oleh Belanda, bahkan terdapat di antara mereka tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan menjadi tokoh-tokoh pembangkit kesadaran nasional di Aceh. Seperti disebutkan oleh R. Soetikno Padmo Soemarto (salah seorang tokoh Taman Siswa yang terkenal di Aceh) bahwa Perguruan Taman Siswa didirikan di Aceh adalah atas permintaan dari masyarakat Aceh sendiri, terutama para pemimpinnya yang rerdiri dari uleebalang-uleebalang. Pada umumnya merekalah yang menjadi sponsor untuk membangun lembaga pendidikan nasional di Aceh. Dan dalam realisasinya tidak diwujudkan oleh para uleebalang saja, tetapi juga ikut serta semua unsur yang mempunyai cita-cita nasional.

Setelah perguruan ini didirikan, untuk pengembangan dan pengasuhnya juga didatangkan tenaga-tenaga guru yang berasal dari luar Aceh, baik yang dari Jawa maupun yang dari daerah lain terdekat seperti Medan. Dalam bidang kurikulum, Perguruan Taman Siswa di Aceh secara umum mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh Majelis Luhur (Pengurus Besar) Taman Siswa yang berkedudukan di Yogyakarta. Tetapi untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Taman Siswa yang di Aceh ini mengambil kebijaksanaan sendiri sesuai dengan situasi setempat. Yaitu pada perguruan ini selain diberikan mata pelajaran umum, juga diberikan mata pelajaran agama. Dan untuk ini harus didatangkan guru-guru dari sekolah agama, yang sebaliknya guru-guru dari Taman Siswa sendiri juga menyumbangkan tenaga mereka pada sekolah-sekolah agama. Jadi terdapat saling kerjasama antara Perguruan Taman Siswa ini dengan sekolah-sekolah agama, khususnya dengan madrasah-madrasah. Dalam segi pembiayaan, lembaga ini mendasarkan pada kekuatan sendiri, tanpa ketergantungan kepada bantuan pemerintah Hindia Belanda. Dan biaya-biaya ini diperoleh dari pada anggotanya sendiri, sesuai dengan sikap hidup yang dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa secara keseluruhan.

Perlu juga diketahui, pada tahun 1929, di Kenegerian Peureulak berdiri suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak yang disingkat PUSAKA. Di bahwa perkumpulan ini didirikan sebuah sekolah rendah berbahasa Belanda. Adapun perguruannya adalah sebagai berikut: Pelindung: Teuku Chiek Muhammad Thayeb (uleebalang setempat) yang juga sebagai aktifis dan anggota NIP (National Indische Partij), Penasehat: Teuku Tjut Ahmad, Ketua: Teuku Muhammad Nurdin, Sekretaris: H. Muhammad Zainuddin, Bendahara: H. Hasyim, serta Komisaris-komisarisnya: Teuku Muhammad Hasan, Teuku Itam, Teuku Sabi, dan Muhammad Syam.

Selain itu, Sumatera Thawalib yang mendapat pengaruh langsung dari Perguruan Thawalib di Sumatera Barat juga terdapat di Aceh, tetapi hanya terbatas di Aceh Selatan dan Aceh Barat (dulu kedua daerah ini disebut Westkust van Atjeh) yaitu di Kota Tapak Tuan, Labuhan  Haji, dan Meulaboh. Sebagai tokoh terkenal yang memasukkan pertama kali perguruan ini ke Aceh Selatan adalah H. Jalaluddin Thaib, yang juga terkenal sebagai Ketua Umum Partai Politik PERMI (Partai Muslimin Indonesia). Oleh karena keaktifannya dalam bidang politik, maka H, Jalaluddin Thaib kemudian dibuang ke Boven Giduk (Irian Jaya) oleh pemerintah Hindia Belanda.

Mula berdirinya Sumatera Thawalib di Tapak Tuan dan Labuhan Haji adalah pada perempatan pertama abad ke-20. Adapun guru-gurunya yang mengajar di Sumatera Thawalib ini umumnya berasal dari Sumatera Barat. Di antaranya adalah Teungku Lebai Usman, Teungku Ramaya, Teungku H. Jalaluddin Thaib (yang kemudian dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda), Teungku Muhammad Saleh Al-Anif, H. Muhammad Jamil, Teungku Muhammad Isa, dan Teungku A. Murad Sultan Makmur.

Ke semuanya perguruan Sumatera Thawalib yang terdapat di Aceh Barat dan Aceh Selatan adalah tingkat ibtidaiyah. Yang menjadi pimpinan pengurus Sumatera Thawalib di Tapak Tuan adalah H. Bustaman dan H. Abdullah, keduanya sebagai pengusaha di kota itu. Pada sekolah ini juga menganut sistem klasikal. Di antara kitab-kitab yang diajarkan pada perguruan ini juga termasuk kitab karangan Abduh dan Rasyid Ridha dari Mesir. Sementara di Meulaboh, Sumatera Thawalib didirikan pada tahun 1930-an. Pendiri dan guru-gurunya kebanyakan juga berasal dari Sumatera Barat, di antaranya dapat disebutkan Mohd Syukur, H. Habib dan Sidi Khatib. Oleh karena Sumatera Thawalib dianggap menjurus kepada kegiatan politik, maka perguruan ini selalu mendapat pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda yang dalam hal ini dilakukan oleh Controlleur setempat. [Tamat}


Sumber tulisan lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 65-70.

Sejarah Pendidikan Madrasah di Aceh (2)

Tokoh-tokoh tempo doeloe Yayasan Al-Muslim, sumber foto: Universitas Al-Muslim

Pada tahun 1929 di Blang Paseh (Pidie) lahir suatu perkumpulan keagamaan yang bernama Jamiatuddiniyah, yang diketuai oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, Tujuan dari pada perkumpulan ini adalah untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang diberi nama Madrasah Saadah Adabiyah. Setahun kemudian (tahun 1930) tujuan dari pada perkumpulan ini mulai terwujud, yaitu dengan didirikannya madrasah tersebut di Blang Paseh (Peukan Pidie). Sebagai pimpinan madrasah ialah ketua perkumpulan itu sendiri, Teungku Muhammad Daud Beureueh. Usaha pendirian madrasah ini ikut disokong oleh uleebalang setempat (uleebalang Pineung) yang bernama Teuku Bintara Pineung. Salah seorang dari pada tenaga teras sebagai staf pengajar yang mula-mula sekali adalah Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba. Dengan dibukanya Madrasah Saadah Adabiyah ini maka seperti juga Madrasah Al-Muslim Peusangan, banyak pelajar-pelajar dari seluruh Aceh yang mengunjungi madrasah ini, sehingga nama Blang Paseh menjadi terkenal di Aceh pada masa itu. Di antara Amels yang kemudian melanjutkan studinya lagi ke Sumatera Barat, Teungku Usman Yahya Tiba dan Zaini Bakri yang selanjutnya melanjutkan pelajarannya ke Noormal Islam Institut di Bireun.

Sebagaimana juga Madrasah Al-Muslim Peusangan yang mempunyai banyak cabangnya di Aceh (dapat disebutkan bahwa di Aceh Barat dahulu termasuk Aceh Selatan sekarang, banyak terdapat madrasah yang namanya Al-Muslim, dan diperkirakan pendirian madrasah tersebut dipelopori oleh para alumni Madrasah Al-Muslim Peusangan), maka Jamiatuddiniyah Blang Paseh juga mempunyai cabang-cabang yang banyak di seluruh Aceh. Oleh karenanya perguruan ini juga menjadi kebanggan masyarakat Aceh pada waktu itu.

Pada tahun 30-an perkembangan lembaga-lembaga pendidikan madrasah di seluruh Aceh terus meningkat, sehingga pada periode itu dapat disebutkan sebagai tahun pembangunan sekolah-sekolah agama di Aceh. Di antara madrasah yang terkenal di luar daerahnya yang didirikan pada periode itu yang dapat disebutkan di sini yaitu Jamiah Diniyah Al-Muntasiyah yang lebih dikenal dengan nama singkatan JADAM Montasik. Madrasah ini didirikan pada tahun 1931 oleh Teungku Ibrahim Lamnga. Selanjutnya Madrasah Darul Huda di Bambi, Madrasah Bustanul Maarif di Blang Jrum, Madrasah Al-Ikhlas di Keude Dua, Madrasah Ishlah di Kutablang Samalanga, Madrasah Darul Ulum di Geurugok yang dibangun atas inisiatif uleebalang daerah itu, yaitu Teuku Bin Geurugok.

Berdasarkan catatan dari Pengurus Jami'ah Al-Ishlahiyah Sungai Limpah Sibreh (Aceh Besar) dapat disebutkan bahwa madrasah-madrasah yang terdapat di Aceh dalam tahun 1936 adalah sebagai berikut:

1. Madrasah Ishlahiyah, Leubuk (Aceh Besar)
2. Madrasah Diniyah, Bung Cala (Aceh Besar)
3. Madrasah Diniyah, Mireuk (Aceh Besar)
4. Madrasah Diniyah, Ulee Kareng (Aceh Besar)
5. Madrasah Darussalam, Merduati (Kutaraja)
6. Madrasah Taman Perguruan, Neusu (Kutaraja)
7. Madrasah Taman Perguruan, Punge (Kutaraja)
8. Madrasah Diniyah, Lampeuneurut (Aceh Besar)
9. Madrasah Diniyah, Lam Teungoh (Aceh Besar)
10. Madrasah Diniyah, Lam Lhom (Aceh Besar)
11. Madrasah Diniyah, Kulu (Aceh Besar)
12. Madrasah Diniyah, Blang Me (Aceh Besar)
13. Madrasah Jadam, Montasik (Aceh Besar)
14. Madrasah Ishlahiyah, Sungai Limpah (Aceh Besar)
15. Madrasah Hasbiyah, Indrapuri (Aceh Besar)
16. Madrasah Tadrijiyah, Lam Jampok (Aceh Besar)
17. Madrasah Al-Muslimin, Lam Sie (Aceh Besar)
18. Madrasah Perguruan Islam, Keunalu Seulimum (Aceh Besar)
19. Madrasah Al-Muslimin, Lam Tamot (Aceh Besar)
20. Madrasah Hasbiyah, Heu (Aceh Besar)
21. Madrasah Ishlahiyah, Krueng Raya (Aceh Besar)
22. Madrasah Falahiyah, Piyeueng (Aceh Besar)
23. Madrasah Al-Muslimin, Tibang Phui (Aceh Besar)
24. Madrasah Al-Muslimin, Hoho (Aceh Besar)
25. Madrasah Al-Muslimin, Cot Saloran (Aceh Besar)
26. Madrasah Ishlahiyah, Lam Birah (Aceh Besar)
27. Madrasah Al-Muslimin, Jeureula (Aceh Besar)
28. Madrasah Seupakat, Bukloh (Aceh Besar)
29. Madrasah Ishlahiyah, Meunasah Keumude (Aceh Besar)
30. Madrasah Al-Muslimin, Lam Panah (Aceh Besar)
31. Madrasah Al-Muslimin, Lam Teuba (Aceh Besar)
32. Madrasah Al-Muslimin, Padang Tiji (Pidie)
33. Madrasah Al-Muslim, Peudaya (Aceh Besar)
34. Madrasah Al-Muslim, Kunyet (Pidie)
35. Madrasah Al-Muslim, Tanjong (Pidie)
36. Madrasah Al-Muslim, Beurabo (Pidie)
37. Madrasah Al-Muslim, Neucah (Pidie)
38. Madrasah Al-Muslim, Gogo (Pidie)
39. Madrasah Al-Ummahat, Montasik (Aceh Besar)
40. Madrasah Diniyah, Blang Paseh Sigili (Pidie)
41. Madrasah Darul Huda, Bambi (Pidie)
42. Madrasah Khairiyah, Blang Anoe (Pidie)
43. Madrasah Darul Maarif, Garot (Pidie)
44. Madrasah Persatuan Islam, Peukan Pidie (Pidie)
45. Madrasah Diniyah, Teupin Raya (Pidie)
46. Madrasah Persatuan Islam, Sangeueu (Pidie)
47. Madrasah Wathaniyah, Ie Leubeu (Pidie)
48. Madrasah Khairiyah, Paru (Pidie)
49. Madrasah Islam Sejati, Kota Bakti (Pidie)
50. Madrasah Diniyah, Teubung (Pidie)
51. Madrasah Diniyah, Tangse (Pidie)
52. Madrasah Diniyah, Geumpang (Pidie)
53. Madrasah Diniyah, Kampung Pukat Meureudu (Pidie)
54. Madrasah Perguruan Tanjungan, Bireun (Aceh Utara)
55. Madrasah Perguruang, Kuta Blang (Aceh Utara)
56. Madrasah Mesjid Keule, Cot Meurak (Aceh Utara)
57. Madrasah Al-Muslim, Cot Meurak (Aceh Utara)
58. Madrasah Al-Muslim, Matang Glumpang Dua (Aceh Utara)
59. Madrasah Diniyah, Geurugok (Aceh Utara)
60. Madrasah Darul Ulum, Bale Seuntai Peusangan (Aceh Utara)
61. Madrasah Khairiyah, Takengong (Aceh Tengah)
62. Madrasah Khairiyah, Teritet (Aceh Tengah)
63. Madrasah Diniyah, Idi Rayeuk (Aceh Timur)
64. Madrasah Diniyah, Blang Sekoci (Aceh Timur)
65. Madrasah Diniyah, Simpang Ulim (Aceh Timur)
66. Madrasah Diniyah, Madat (Aceh Timur)
67. Madrasah Madaniyah, Idi (Aceh Timur)
68. Madrasah Diniyah, Kampung Jawa Langsa (Aceh Timur)
69. Madrasah Jadam, Calang (Aceh Barat)
70. Madrasah Jadam, Krueng Sabe (Aceh Barat)
71. Madrasah Jadam, Langeuen (Aceh Barat)
72. Madrasah Islamiyah, Keutapang (Aceh Barat)
73. Madrasah Khairiyah, Lhok Kruet (Aceh Barat)
74. Madrasah Hadaniyah, Patek (Aceh Barat)
75. Madrasah Diniyah, Lam No (Aceh Barat)
76. Madrasah Al-Muslim, Teunom (Aceh Barat)
77. Madrasah Washliyah, Meulaboh (Aceh Barat)
78. Madrasah Perguruan Muda, Lhok Bubon (Aceh Barat)
79. Madrasah Diniyah, Jeuram (Aceh Barat)
80. Madrasah Diniyah, Peureume (Aceh Barat)
81. Madrasah Al-Muslim, Sinabang (Aceh Barat)
82. Madrasah Diniyah, Alue Bilie (Aceh Barat)
83. Madrasah Diniyah, Lam Inong (Aceh Selatan)
84. Madrasah Diniyah, Kampung Rawa (Aceh Selatan)
85. Madrasah Al-Muslim, Susoh (Aceh Selatan)
86. Madrasah Perguruan Muda, Kuta Buloh (Aceh Selatan)
87. Madrasah Tadris, Labuhan Haji (Aceh Selatan)
88. Madrasah Al-Muslim, Sawang (Aceh Selatan)
89. Madrasah Al-Muslim, Lhok Bangkuang (Aceh Selatan)
90. Madrasah Diniyah, Tapak Tuan (Aceh Selatan)
91. Madrasah Al-Muslim, Terbangan (Aceh Selatan)

Diakui oleh para pengurus Jami'ah Al-Islamiyah tersebut bahwa catatan yang mereka kumpulkan (nama-nama madrasah di atas) masih belum lengkap. Masih terdapat daerah-daerah yang data-data tentang itu belum terkumpul, misalnya Madrasah Al-Huda Geudong, Madrasah Al-Ikhlas Keudee Dua, yang terletak di daerah Onderafdeeling Lhokseumawe dan sekitarnya, serta juga Madrasah Islamiyah yang masing-masing terdapat di Meukek dan Manggeng (Aceh Selatan), Madrasah Khairul Islamiyah dan Jamiatul Khairiyah di wilayah Tamiang (Aceh Timur) yang masing-masing didirikan oleh Mohd. Syai dan O. K. Dahlam. Selain itu juga ada Madrasah Akbariyah di Ujong Kalak Meulaboh (Aceh Barat) yang dipimpin oleh Teungku Nyak Cut, dan Madrasah Al-Washliyah di Meulaboh yang dipimpin oleh Toke Pirus dan Teungku Arsyad Thalib Lubis.

Dapat pula disebutkan bahwa pada tahun 1938, di Sigli berdiri sebuah sekolah menengah Islam yang para pelajarnya tidak hanya diterima dari lulusan madrasah, tetapi juga diterima dari lulusan sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda, seperti HIS, Inlandsche School, dan Vervolgschool. Lembaga ini diberi nama Dunia Akhirat Middlebare School atau disingkat dengan DAMS. Sistem pengajaran di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dinamakan Onderbouw yang masa belajarnya selama 2 tahun, bagian kedua bernama Bovenbouw yang lama belajarnya selama 4 tahun. Pada bagian onderbouw dibagi lagi menjadi dua, yaitu A terdiri dari pelajar yang berasal dari sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda, dan bagian B terdiri dari pelajar yang berasal dari madrasah-madrasah. Pada bagian bovenbouw ke semua para pelajar ini dicampur menjadi satu, karena pengetahuan mereka dianggap sudah berimbang. Pendirian DAMS ini dipelopori oleh Teuku Pakeh Mahmud (uleebalang Pidie) dan Teuku Muhammad Amin. Dapat ditambahkan bahwa dua orang tenaga pengajar pada sekolah ini didatangkan dari luar daerah, yang seorang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Isin Saleh (alumni Darul Ulum Mesir) dan yang seorang lagi dari Yogyakarta, yaitu Kusmani (alumni HIK Yogyakarta). Di sekolah mereka pengetahuan umum, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris.

Selain madrasah-madrasah yang disebutkan di atas, hingga awal tahun 40-an pertambahan jumlah madrasah di Aceh terus meningkat. Di antaranya dapat disebutkan Ma'had Imaul Mukhlis disingkat MIM, dan untuk nama ini kemudian ada juga yang menamakan Ma'had Iskandar Muda yang disingkat pula dengan MIM. Namun nama yang populer digunakan untuk menyebut madrasah ini adalah MIM Lampaku. Didirikan di desa Lampaku wilayah Sagi XXII Mukim (Aceh Besar) pada tanggal 1 Januari 1940. Tujuan dari pada pendirian madrasah ini adalah selain untuk menggalakkan pendidikan agama di Aceh, juga untuk mendidik guru-guru sekolah agama untuk wilayah Sagi XXII Mukim khususnya dan daerah Aceh umumnya yang dirasakan sangat kekuranagan akan tenaga itu. Patut dicatat di sini bahwa yang mengambil inisiatif pendirian lembaga ini adalah uleebalang di daerah itu sendiri atau Kepala Sagi XXII Mukim, Teuku Muhammad Daud Panglima Polem, bersama puteranya Teuku Muhammad Ali. Pimpinan dari madrasah ini khusus didatangkan dari Sumatera Barat, yaitu Ustadz H. Ilyas Muhammad Ali Azhari. Selain sebagai pimpinan, Ustadz ini juga memberi pelajaran tentang bahasa Arab, ilmu mendidik, tauhid, dan sejarah Islam pada madrasah tersebut. Tenaga-tenaga pengajar lainnya dapat pula disebutkan di antaranya Teungku H. Hasbi Ash Shiddieqy yang mengajar tafsir hadits, fiqih, dan balaghah; Mr. S. M. Amin yang mengajar Staatsrecht (hukum tata negara); Soetikno Padmosoemarto yang mengajar sejarah dan tata hukum; Zainal Abidin yang mengajar bahasa Indonesia, bahasa Belanda, ilmu bumi dan seni suara, dan Zainal Arifin yang mengajar boekhounding (memegang buku) dan olah raga.

(Bersambung bagian 3 - tamat)

Sumber tulisan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kudayaan, 1984, halaman 60-65.

Sejarah Pendidikan Madrasah di Aceh (1)

Madrasah Al-Muslim Peusangan termasuk madrasah yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Sumber foto: Universitas Al-Muslim.

Kalau lembaga pendidikan pada masa pemerintah Hindia Belanda berupa sekolah rakyat atau sekolah desa yang pertama di Aceh didirikan pada tanggal 30 Desember 1907 di Ulee Lheue (Aceh Besar), maka lembaga pendidikan keagamaan yang disebut madrasah yang pertama di Aceh berada di Kutaraja yang dibuka pada awal tahun 1916. Pembukaan lembaga ini adalah atas inisiatif salah seorang keluarga Sultan Aceh yang bernama Tuanku Raja Keumala. Dengan suratnya yang bertanggal 22 Oktober 1915, ia meminta izin kepada Gubernur Militer/Sipil Aceh dan Daerah-daerah Takluknya pada masa itu, yaitu H. N. A. Swart, untuk mendirikan sebuah madrasah di Kutaraja yang diberi nama Madrasah Al-Khairiyah. Dan permintaan ini dikabulkan oleh Gubernur Swart, yang disampaikan kepada Tuanku Raja Keumala melalui suratnya tanggal 16 November 1915 No. 979/15, yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Tuanku Raja Keumala yang bertempat tinggal di Kampung Keudah, diizinkan untuk mendirikan sebuah madrasah, tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda-pemuda.
2. Mata pelajaran yang boleh diajar hanya menulis dan membaca bahasa Arab sehingga dapat memahami kitab-kitab agama Islam dengan baik, ilmu tauhid, dan ilmu fiqh.
3. Diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala untuk membuat daftar dan mendaftarkan murid-murid sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad tahun 1905 No. 550 dan yang ditentukan seperti syarat-syarat Bijblad No. 6363.
4. Murid-murid yang datangnya dari luar Kutaraja, haruslah ada surat keterangan dari pemerintah setempat.
5. Tiap-tiap tanggal 2 Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahun haruslah memberi laporan kepada pemerintah setempat di Kutaraja melalui komisi yang diangkat untuk itu.
6. Untuk mengawasi madrasah tersebut, diangkat sebuah komisi yang terdiri dari Teungku Syekh Ibrahim Beurawe sebagai Ketua, Hoofd-Jaksa dan Kepala Penghulu pada Landraad Kutaraja sebagai anggota-anggotanya.
7. Kalau syarat-syarat yang telah ditetapkan dilanggar, Tuanku Raja Keumala akan dihukum dan madrasah akan ditutup.

Dengan adanya izin dari Gubernur Militer/Sipil Aceh dan Daerah-daerah Takluknya itu, maka seperti disebut di atas, pada awal tahun 1916, Madrasah Al-Khairiyah tersebut dibuka dengan mengambil tempat di halaman belakang Mesjid Raya Baiturrahman Kutaraja. Sebagai pimpinannya yang pertama ditunjuk Teungku Syekh Muhammad Saman Siron, seorang ulama yang maju pikirannya dan lama belajar di Timur Tengah (Mekkah). Oleh karena ketatnya pengawasan Pemerintah Hindia Belanda, maka pada tahun-tahun permulaan Madrasah Al-Khairiyah ini sama sekali tidak mendapat kemajuna. Baru sesudah berjalan beberapa tahun mulailah tampak kemajuannya, yaitu sesudah keluarnya Staatsblad tahun 1925 No. 219 yang mengubah ordonansi guru. Kalau pada mulanya madrasah ini belum menunjukkan perubahan kurikulum yang berarti dari sistem pendidikan tradisional, selain dari cara belajar yang telah menggunakan bangku, papan tulis, dan alat-alat sekolah lainnya bagi murid-muridnya, maka setelah ada perubahan (mulai tahun 1926) pada madrasah itu juga mulai diajarkan mata pelajaran umum seperti sejarah, ilmu bumi, berhitung, dan lain-lain.

Pengaruh modernisme Islam di Aceh mulai jelas kelihatan pada tahun 1926. Dalam tahun itu selain terjadi perubahan dan perkembangan pada Madrasah Al-Khairiyah seperti tersebut di atas, juga di Seulimuem (Aceh Besar) mulai pula didirikan sebuah lembaga agama, yaitu Madrasah Perguruan Islam yang dipimpin oleh Teungku Abdul Wahab. Kemudian usaha pendirian lembaga-lembaga pendidikan tersebut, diikuti pula di tempat-tempat lain di Aceh. Selanjutnya pada tahun 1927, sebuah lembaga pengajian di Lhokseumawe yang bernama Jami'ah Al-Islam wal Irsyad Al-Arabia (suatu perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan/pengajian) yang dipimpin oleh seorang Arab bernama Syekh Muhammad Ibnu Salim Al-Kalaly, membuka sebuah madrasah bernama Al-Irsyad, sebagai cabang Al-Irsyad Surabaya. Sebagai pimpinan madrasah ditunjuk Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang sebelumnya telah menamatkan pendidikannya pada Madrasah Al-Irsyad bagian 'Aliyah (menengah atas) di Surabaya. Hampir bersamaan dengan waktu pendirian Madrasah Al-Irsyad itu, di Idi (Aceh Timur) didirikan pula sebuah Madrasah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Said Husein. Kemudian madrasah ini diubah menjadi Madrasah Nahdatul Islam yang disingkat MADNI.

Pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1348 Hijrah bertepatan dengan 14 November 1929 di Matang Glumpang Dua berdiri sebuah organisasi yang dinamakan dengan Al-Muslim. Ketua organisasi ini ialah dijabat oleh seorang ulama terkenal di daerah itu, yaitu Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap, yang ikut dibantu oleh uleebalang setempat yang bernama Teuku Chiek Peusangan. Tujuan dari pada organisasi ini disebutkan untuk mendirikan sebanyak mungkin madrasah dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan agama di kenegerian Peusangan khususnya, dan di Aceh Utara pada umumnya. Realisasi dari pada tujuan organisasi ini baru tampak pada tanggal 13 April 1930, yaitu dengan diresmikan berdirinya Madrasah Al-Muslim Peusangan. Oleh karena banyaknya calon pelajar yang mendaftar, maka pada mulanya dibuka sekaligus dua buah kelas yang paralel pada madrasah itu. Dan sebagai guru kepala yang pertama diangkat seorang tokoh masyarakat di daerah itu yang bernama Habib Mahmud serta Teungku H. M. Ridwan sebagai guru bantu.

Tidak lama sesudah dibukanya Madrasah Al-Muslim Peusangan, berdiri pula cabang-cabangnya yang hampir merata di seluruh mukim dalam kenegerian Peusangan, seperti Seutai, Jangka, Bugak, Krueng Baro, Uteuen Gathom, dan Leueng Leubu.

Oleh karena Madrasah Al-Muslim belum memiliki suatu gedung pusat yang permanen, maka dalam rangka pendirian gedung tersebut dan memilih yang menarik, pengurus lembaga itu telah mengutus dua orang peninjau ke Sumatera Barat guna melihat bagaimana bentuk gedung-gedung madrasah yang sudah lebih dahulu terdapat di sana. Mereka ialah Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap dan Teungku Umar Gampong Raya. Sebagai penunjuk jalan diajak pula seorang ulama asal Sumatera Barat, yaitu Ustadz Mustafa Salim, yang juga telah membuka Madrasah Islamiyah di Bireun.

Pada Madrasah Al-Muslim Peusangan, selain telah diubah sistem belajar dari cara tradisional ke cara madrasah, juga dengan berangsur-angsur mulai memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya, meskipun masih diajarkan dalam bahasa Arab seperti juga mata pelajaran agama. Hal ini sangat membantu para pelajar untuk dapat berbahasa Arab dengan baik, meskipun untuk memahami materinya agak lambat bila dibandingkan dengan diberikan dalam bahasa Melayu. Oleh karena semua mata pelajaran diberikan dalam bahasa Arab, maka banyak orang yang mengira bahwa pada madrasah itu tidak diajarkan pengetahuan umum, dan nama-nama mata pelajaran umum itu juga disebutkan dalam bahasa Arab, seperti berhitung disebut ilmu hisab, ilmu bumi disebut jugrafi, kesehatan disebut ilmu shihhah, logika disebut mantiq, olah raga disebut ilmu riadhah, ilmu jiwa disebut ilmu nafs, dan sebagainya. Selain berbagai macam ilmu, di madrasah ini juga melatih para pelajarnya untuk berpidato dan keaktifan dalam kepanduan yang diberin Kasshafatul Muslim. 

Oleh karena Madrasah Al-Muslim ini dapat mencapai kemajuan dan perkembangan pesat yang mempunyai cabang-cabang di beberapa tempat di Aceh serta negeri Peusangan sendiri dan dalam perkembangannya telah banyak menelurkan para ulama modernis yang berperan dominan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan di Aceh, maka Madrasah Al-Muslim ini dapat disebutkan sebagai salah sebuah madrasah yang ternama di Aceh.

(Bersambung ke bagian 2)


Tulisan di atas bersumber dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, halaman 57-60.