![]() |
| Ilustrasi demonstrasi pembubaran PKI, sumber foto dari bbc.com. |
Pada tanggal 23 Mei 1965 di suatu warung Jalan Perdagangan Banda Aceh, kami sedang duduk-duduk, Aku saat itu aktif di SOKSI, dan M. Nur Bentara yang bekerja di Biro Keuangan Kantor Gubernur aktif di SBII. Sambil minum, Saudara Nur Bentara nyelutuk, "Bagaimana pendapat Bung Said melihat pawai HUT 45 yang baru saja melintas di depan kami. Mereka nampaknya telah berani memperlihatkan kekuatannya, dan telah banyak pemuda-pemudi WNI Cina yang ikut pawai." Memang, jawabku. Ini adalah akibat Bung Karno telah merangkul, memberi angin, membina Nasakom. Dan tidak mustahil barisan pawai tadi disiapkan untuk angkatan kelima. Benar, kata Nur Bentara. Dan ini akan menjadi cemeti untuk mereka mengadakan aksi. Sampai di situ pembicaraan dan kami pun berpisah.
Dalam pikiran aku timbul pertanyaan, para petinggi Pemerintah Pusat, mempunyai kebijaksanaan yang kontradiksi atau paradoks. Waktu aku menerima indoktrinasi dari Panitia Retoling Aparatur Negara (Tim Manipol Pusat) tahun 1960 di Prapat. Baik Ruslan A. Gani dan maupun Kolonel Payakun (mewakili A.H. Nasution), dijelaskan atas pertanyaan peserta, bahwa Nasakom ini di bidang politik saja, tidak dalam eksekutif. Dari S.K Bonar Staf Departemen Penerangan dalam ceramahnya di Salemba 14 Jakarta, kepada aku dan kawan-kawan peserta, bahwa Nasakom telah mara ke eksekutif (kabinet) dan hal ini semua partai-partai setuju kecuali secara pribadi yang tidak setuju adalah K.H Idham Khalid.
CD PKI Aceh menurut evaluasi aku sedang melakukan konsolidasi dengan overbouw-nya, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, GCMI, Lekra, SBKA, dan PGRI Non Vak Sentral serta merangkul juga Baperki.
Wakil Sekretaris CD PKI Aceh Thaib Adamy aktif pergi ke daerah-daerah dan desa-desa, melakukan kampanye pidato-pidato yang menhasut rakyat akibat tidak beresnya aparatur dan pejabat pemerintah dengan Pidato Bung karno setiap tanggal 17 Agustus, ia menggembleng massa, untuk suatu ketika dapat digerakkan untuk mengadakan aksi.
Di eksekutif, selaku BPH tingkat Propinsi duduk Anas AC (Pemuda Rakyat), M. Samikidin duduk selaku BPH Kotamadya Banda Aceh, duduk di Front Nasional. Sementara itu oleh CC PKI tenaga muda Hery Sucipto, ia bertindak sebagai kurir (caraka) samarannya sebagai Wartawan Harian Rakyat.
Dalam bidang dana, pihak Consul RRC Medan memberikan rekomendasi kepada Bank of China Medan melalui jaringan atau jalur CHCH (Yun Hin cs dan Khu Bun Cang cs) diinvestasikan kepada Min Fa (Anyi) Baperki dengan membuka sebuah toko (Toko Cendrawasih) di Banda Aceh. Ching Chin Sum (Baperki) duduk dalam Front Nasional, Lim Ka Kee (Baperki) duduk dalam Pengurus Partindo Banda Aceh. Yang sering mampir di Toko Cendrawasih (penghubung) adalah Cut Husin, dia anggota CD PKI Aceh.
Menjelang shalat Jumat tanggal 1 Oktober 1965, aku dibisikkan oleh seorang kawan dari SOKSI bahwa ia mendengar berita di RRI, di Jakarta telah terjadi coup de tat yang menamakan diri G 30 S dibawah komando Letkol Untung Cakrabirawa. Sesudah shalat aku melapor pada Bupati Ibrahim Saidy dan Kapten M. Syah Asyik di Kodim 0101.
Pada tanggal 3 Oktober 1965, Front Nasional mengadakan rapat untuk menyatakan sikap mengutuk gerakan yang mengambil alih kekuasaan negara. Rapat dipimpin oleh Nyak Adam Kamil (Gubernur Aceh). Hadir pula Ishak Djuarsa (Pangdam I/Iskandar Muda), Syamsuri Martoyoso (Kepala Kepolisian), Said Mukhtar (PSII), Syaifuddin (NU), T. Ibrahim (Perti), Thaib Adamy dan Abubakar Sidik (PKI), H. Syamaun (PNI). Pangdam I/Iskandar Muda dengan tegas mengatakan: "Serahkan saja kepada rakyat, apakah ia mau mempertahankan Pancasila atau memihak PKI. Rakyat harus bertindak?"
Sejak tanggal 5 Oktober 1965 di Banda Aceh dan kota lain di Aceh telah terjadi demonstrasi dari PNI (Haji Syamaun), para mahasiswa, dan organisasi massa. Dengan mengelukan Allahu Akbar, menuntut agar PKI dibubarkan. Kantor PKI diobrak-abrik. Malamnya terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap anggota dan overbouw PKI serta Baperki.
Waktu terjadi demonstrasi itu, kebetulan aku berdiri di samping Osman Adamy. Para demonstran meneriakkan yel-yel: Bubarkan PKI! Bunuh orang PKI! Osman Adamy mengacungkan tangannya tanda setuju (meskipun Thaib Adamy adalah adik kandungnya sendiri).
Pada 16 Desember 1965, diadakanlah Musyawarah Ulama Aceh yang melahirkan fatwa "Komunisme hukumnya kufur dan haram". Oleh Pangdam I / Iskandar Muda selaku Ketua Pepelrada, untuk Kodim 0101 (Kotamadya Banda Aceh dan Aceh Besar) selaku Kosekhan, maka diperintahkan untuk membentuk Tim Screening guna meneliti dan memproses para anggota PKI dan ormasnya. Tim Screening ini dapat menentukan apakah mereka terlibat atau tidak dalam G 30 S PKI.
Dengan adanya tim ini, telah dapat dihindarkan tindakan liar dari para pemuda atau ormas untuk mengambil keputusan terhadap orang yang dituduhkan sebagai anggota PKI atau ormasnya.
Ketua Tim Screening Kosekhan 0101 dipegang langsung oleh Dandim, Wakil Kapten Drs. M. Syah Asyik. Anggota-anggota: Letnan T. M. Jalil, Letnan M. Daud Musa (CPM), Peltu Syamsuddin (CPM), Suherman, A. Mukti, Syamsuddin (dari Kepolisian), Sudarman (dari Kejaksaan Negeri), dan aku sendiri (Said Abubakar) mewakili dari Biro Politik dan Keamanan.
Kantornya di gedung Baperki, sekarang SMP 7 Peunayong Banda aceh, kemudian dipindahkan ke kantor Kodim 0101 di Jalan. Sultan Mahmudsyah.
Selain dari itu, anggota PKI dan ormasnya dari Kotamadya Sabang, juga dibawa ke Banda Aceh untuk diseleksi terlibat atau tidak.
Sekretaris dan Wakil Sekretaris CD PKI Aceh, Muhammad Samikidin dan Thaub Adamy telah terbunuh. Thaib Adamy waktu akan dipancung, dia minta disampaikan salam kepada Bung Karno, dan meneriakkan "Hidup Bung Karno!". Ketua Gerwani, Ketua Pemuda Rakyat, anggota CGMI, Ketua Baperki, dan lain-lainnya telah dieksekusi oleh pemuda. Biro Khusus Nyak Amat diajukan ke pengadilan. Keluarga (isteri dan anak-anak M. Samikidin) oleh Kosekhan (Tim Screening) dikawal melalui kereta api diantar dengan selamat ke kampungnya di Tanjungpura. Kalau ada 1 orang yang dibunuh massa anak-anak 14 tahun adalah Husni (anak Thaub Adamy). Kasan Siregar, mantan Ketua PKI, pada waktu akan dieksekusi, sesudah ia shalat, lalu berbisik kepadaku di kantor Screening. Pak Said, katanya: "Saya sudah tua, kalau mati tidak jadi soal. Tapi anak saya masih ada yang kecil." Aku hanya menjawab: "Pak Kasan, ini air bah, akan merusak tebing-tebing dan menumbangkan pohon di pinggirnya".
Selain daripada itu, khusus di luar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, penertiban gerakan aksi massa seperti menangkap aktivis PKI, disarankan kepadaku oleh A. Wahab Ibrahim dan M. Daud Mansur. Aktivis PKI yang lari keluar Aceh, yaitu Cut Husin, K. Ampio, dan Lim Ka Kee. Isu diluaran ada sekitar 10.000 aktivis PKI di seluruh daerah Aceh. Tetapi menurut perkiraanku dan kawan-kawan, hanya sekitar 3.000 orang temasuk 1 orang (Kifli) dan Hery S yang pernah dilatih di Lubang Buaya. Seorang dokter pribadi presiden yang ikut dalam rombongan Presiden Soekarno ke Aceh, pernah bertanya kepadaku apakah benar orang Aceh telah banyak membunuh wanita dan anak-anak? Aku jawab tidak benar, seperti diiuskan, kalau perempuan tidak lebih dari 15 orang (Gerwani dan CGMI) dan anak-anak hanya 1 orang (Anak Thaib Adamy).
Pada saat aksi massa bergulir, diisukan para pemuda yang memperkosa dan mengambil harta Cina. Menurut analisaku, tidak semuanya benar. Hanya 1 orang dari Pertindo dan telah dieksekusi oleh Tim Screening. Tetapi oknum-oknum lain mempunyai berbagiai silang sengketa sesama penduduk, memang ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, memfitnah lawannya dengan PKI. Namun, Tim Scereening cukup arif, Dan salah satu kasus, aku dan Wakil Kapolres Aceh Besar (A. Jalil Ibrahim) dapat menyelesaikan dengan cara perdamaian di sutu meunasah Montasik.
Cerita di atas bersumber dari buku otobiografi yang berudul Berjuang Untuk Daerah Otonomi Hak Azazi Insani karya Said Abubakar, halaman 96-100.
Baca juga:
Baca juga:






