 |
| Tentara Jepang tahun 1940-an, sumber foto: Getty Images. |
Berbicara tentang sejarah Aceh tidak akan pernah selesai. Aceh adalah sebuah negeri yang unik dan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kita harus mengakui bagaimana rakyat Aceh dengan heroiknya mampu meladeni serangan-serangan Belanda. Perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda tidak terpaku pada ketokohannya saja, tapi rakyat Aceh mampu melawan Belanda kapan saja dan di mana saja, baik perorangan maupun secara berkelompok. Lantas bagaimana dengan perjuangan rakyat Aceh melawan kebengisan penjajah Jepang?
Sejarah mencatat (T. Ibrahim Alfian, dkk, 1982:9-10) bahwa Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942. Pendaratan Jepang dilakukan pada tiga tempat yang berbeda, yaitu di Krueng Raya, Sabang, dan Peureulak. Jepang mendarat ke Aceh tanpa rintangan apa pun. Baik dari Pemerintah Belanda maupun dari rakyat Aceh sendiri, malah sebaliknya rakyat Aceh pada kala itu menyambut baik kedatangan Jepang dengan perasaan senang dan turut membantu mereka.
Saya melihat hal ini wajar saja, karena pada masa-masa akhir penjajahan Belanda, rakyat Aceh masih intens melakukan perlawanan terhadap Belanda. Rakyat Aceh menganggap bahwa kedatangan Jepang ke Aceh juga dapat membantu mereka untuk sama-sama mengusir Belanda dari tanah Aceh. Selain itu (T. Ibrahim Alfian, dkk, 1982:10) jauh-jauh hari sebelum Jepang mendarat ke Aceh, Jepang telah melakukan hubungan politik yang menguntungkan mereka dengan mengadakan kontak langsung dengan para pemimpin rakyat, utamanya dari golongan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). PUSA ini menjadi panutan rakyat karena golongan inilah yang menjadi inti dalam melakukan aksi dan perlawanan terhadap Belanda.
Mengenai perjuangan PUSA dalam bentuk politik, menurut Bambang Suwondo (1983:13-14) misalnya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Belanda, serta mengadakan hubungan dengan luar negeri guna memperoleh bantuan. Pada sebuah rapat rahasia bulan Desember 1941 yang dihadiri oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Abdul Wahab (PUSA), Teuku Nyak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (Panglima Sagi XXII Mukim), Teuku Ahmad (uleebalang Jeunib-Samalanga) dan lain-lain mengucapkan ikrar setia kepada agama Islam, bangsa, dan tanah air, menyusun pemberontakan bersama melawan pemerintah Belanda dan bersetia kepada Dai Nippan. Terkait hubungan dengan Jepang yang dilakukan oleh PUSA, diutuslah Said Abu Bakar dan Syekh Ibrahim secara khusus guna menjajaki kemungkinan masuknya Jepang ke Aceh dengan tujuan secepat mungkin untuk mengusir Belanda.
Hubungan Jepang dengan utusan-utusan ini direalisasikan dengan mengumpulkan orang-orang Aceh yang ada di Pulau Pinang dan Malaya seraya menganjurkan kepada mereka untuk kembali ke Aceh guna membentuk organisasi rahasia yang bernama "Fujiwara Kikan" atau yang lebih sering disebut dengan Barisan "F", karena mereka memakai inisial "F" sebagai lambangnya. Dan salah seorang pelopornya adalah Said Abu Bakar, utusan yang pernah dikirim oleh PUSA untuk berdiplomasi dengan Jepang. Melalui Barisan "F" ini, Jepang memberikan indoktrinasi serta janjinya untuk mempercepat pengusiran Belanda di Aceh. Barisan "F" ini berperan dalam melakukan kampanye untuk memuluskan jalan bagi pendaratan Jepang. Mereka mempropagandakan tentang rencana pendaratan Jepang serta menyebarluaskan janji-janji Jepang ke seluruh daerah (Bambang Suwondo, 1983:17).
Dari kedua pandangan di atas, maka PUSA memiliki peran penting dalam mendatangkan Jepang ke Aceh. Tapi perlu diingat, bahwa tujuan PUSA semata-mata hanyalah ingin mengusir Belanda dari Aceh dengan bantuan tentara Jepang. Karena pada masa itu tidak memungkinkan bagi Aceh untuk menumpas akar-akar kolonialisme Belanda tanpa dukungan perlengkapan perang yang lengkap. Jadi, mereka masih menganggap bahwa niat Jepang masih tulus dalam membantu perjuangan rakyat Aceh, meskipun kelak Jepang mempunyai misi lain yang lebih parah dari Belanda.
Setelah Jepang mendarat, mereka langsung menyerang pertahanan-pertahanan Belanda yang masih tersisa di Aceh. Takengon menjadi basis pertahanan utama Belanda saat itu. Menurut T. Ibrahim Alfian, dkk (1982:11) di daerah Tanah Alas dan Gayo Lues terdapat dua markas teritorial, yaitu di bawah pimpinan Gosenson dan Overakker. Mulanya Gosenson mempertahankan serbuan Jepang dari jurusan Takengon, sedangkan Overakker mempertahankan serangan yang dilancarkan dari arah Tanah Karo dengan memusatkan pertahanan di Kutacane. Pada tanggal 24 September 1942, tentara Jepang terus melancarkan serangan untuk menemukan dan mendesak kedudukan kedua markas teritorial Belanda itu. Tentara Jepang terus saja memblokade kedudukan Belanda di sana. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Jepang seperti itu telah menyebabkan Overakker dan Gosenson terpaksa menyerah kepada Jepang di Blangkeujren pada tanggal 28 Maret 1942. Dan pada tanggal itulah berakhirnya kekuasaan Belanda secara resmi di tanah Aceh.
Kisah di atas hampir senada dengan Bambang Suwondo (1983:17-18) sejak Jepang mendarat, mereka bersama dengan rakyat terutama Barisan "F" terus melakukan serangan terhadap tentara Belanda. Dalam situasi tersebut, Gosenson yang telah memindahkan markasnya ke Takengon, namun masih juga terdapat sebagian tentaranya yang tinggal di Kutaraja untuk mempertahankan Lhok Nga. Tentara Belanda ini terpaksa mundur melalui pantai barat dan selatan guna bergabung dengan pertahanan mereka yang ada di sana.
Selain itu, tentara Belanda yang masih berada di Aceh Besar dan Pidie juga terus diserang sehingga mereka terpaksa lari ke Tangse dan Geumpang yang merupakan pertahanan kedua setelah Takengon. Pada tanggal 19 Maret 1942, pasukan Jepang telah berada di sana dan pertempuran pun tak terelakkan yang menyebabkan Belanda menyerah pada hari itu juga kepada Jepang. Selanjutnya tanggal 24 Maret 1942, Jepang juga menyerang Lembah Alas, Gayo Lues yang telah menjadi kubu pertahanan Overakker dan Gosenson. Rencana kedua pemimpin teritorial Belanda ini untuk bertahan tidak memungkinkan lagi dan terpaksa menyerah kalah kepada pendudukan Jepang pada tanggal 28 Maret 1942 di Blangkeujren (Bambang Suwondo, 1983:18-19).
Maka sejak tanggal 28 Maret 1942, secara resmi Jepang telah berkuasa sepenuhnya di seluruh daerah Aceh dan akan mengatur langkah selanjutnya dalam usaha penanaman kekuasaan. Pada masa Jepang, sistem pemerintahan di Aceh masih seperti yang telah diatur oleh Pemerintah Belanda terdahulu. Daerah Aceh terdiri atas daerah yang disebut Zelfbestuursgebied (daerah berpemerintahan sendiri) dan Rechsreeks Bestuur Gebied (daerah yang berada langsung di bawah Gubernur atau Pemerintah Belanda).
Pada masa-masa awal masuknya Jepang ke Aceh, rakyat merasakan sebuah euforia. Menurut Amran Zamzami (1990:19) ketika Jepang masuk ke Aceh, rakyat menyambut dengan suka ria, bahkan ada yang bersedia menyediakan makanan kelapa atau buah-buahan serta berteriak: "Banzai Dai Nippon, banzai, banzai." Hal-hal itulah yang membuat pemuda-pemuda Aceh keranjingan heiteisan, gandrung pada jiwa keprajuritan. Mereka memimpikan kegagahperkasaan untuk membela tanah air dengan pangkat-pangkat kasikan (bintara), syukur kalau-kalau bisa menjadi perwira dengan sepatu "pacok" dan samurai bergantung di pinggang. Anak-anak dan para pelajar setiap pagi giat melakukan taiso (senam) di samping baris-berbaris serta apel yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Lagu yang menanamkan rasa hormat kepada militer pun digunakan untuk menumbuhkan jiwa keprajuritan pada anak-anak. Setiap anak bahkan hafal nyanyian Heiteisan Yo Arigato (terima kasih kepada tuan serdadu) dan Myoto Okaino, serta fasih meneriakkan pekik selamat kepada Kaisar Jepang: Banzai Tenno Heika, Banzai!
Namun semua keindahan itu hanyalah bersifat sementara. Pada kenyataan selanjutnya, sebagaimana yang kita tahu, bahwa Jepang yang menjajah kita lebih kejam dalam memperlakukan rakyat kita daripada Belanda. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan "lebih baik dijajah Belanda selama 300 tahun daripada dijajah oleh Jepang selama 3 tahun". Semua itu adalah kenangan pahit sejarah bagi kita.
Daftar Pustaka
Mengenai perjuangan PUSA dalam bentuk politik, menurut Bambang Suwondo (1983:13-14) misalnya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Belanda, serta mengadakan hubungan dengan luar negeri guna memperoleh bantuan. Pada sebuah rapat rahasia bulan Desember 1941 yang dihadiri oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Abdul Wahab (PUSA), Teuku Nyak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (Panglima Sagi XXII Mukim), Teuku Ahmad (uleebalang Jeunib-Samalanga) dan lain-lain mengucapkan ikrar setia kepada agama Islam, bangsa, dan tanah air, menyusun pemberontakan bersama melawan pemerintah Belanda dan bersetia kepada Dai Nippan. Terkait hubungan dengan Jepang yang dilakukan oleh PUSA, diutuslah Said Abu Bakar dan Syekh Ibrahim secara khusus guna menjajaki kemungkinan masuknya Jepang ke Aceh dengan tujuan secepat mungkin untuk mengusir Belanda.
Hubungan Jepang dengan utusan-utusan ini direalisasikan dengan mengumpulkan orang-orang Aceh yang ada di Pulau Pinang dan Malaya seraya menganjurkan kepada mereka untuk kembali ke Aceh guna membentuk organisasi rahasia yang bernama "Fujiwara Kikan" atau yang lebih sering disebut dengan Barisan "F", karena mereka memakai inisial "F" sebagai lambangnya. Dan salah seorang pelopornya adalah Said Abu Bakar, utusan yang pernah dikirim oleh PUSA untuk berdiplomasi dengan Jepang. Melalui Barisan "F" ini, Jepang memberikan indoktrinasi serta janjinya untuk mempercepat pengusiran Belanda di Aceh. Barisan "F" ini berperan dalam melakukan kampanye untuk memuluskan jalan bagi pendaratan Jepang. Mereka mempropagandakan tentang rencana pendaratan Jepang serta menyebarluaskan janji-janji Jepang ke seluruh daerah (Bambang Suwondo, 1983:17).
Dari kedua pandangan di atas, maka PUSA memiliki peran penting dalam mendatangkan Jepang ke Aceh. Tapi perlu diingat, bahwa tujuan PUSA semata-mata hanyalah ingin mengusir Belanda dari Aceh dengan bantuan tentara Jepang. Karena pada masa itu tidak memungkinkan bagi Aceh untuk menumpas akar-akar kolonialisme Belanda tanpa dukungan perlengkapan perang yang lengkap. Jadi, mereka masih menganggap bahwa niat Jepang masih tulus dalam membantu perjuangan rakyat Aceh, meskipun kelak Jepang mempunyai misi lain yang lebih parah dari Belanda.
Setelah Jepang mendarat, mereka langsung menyerang pertahanan-pertahanan Belanda yang masih tersisa di Aceh. Takengon menjadi basis pertahanan utama Belanda saat itu. Menurut T. Ibrahim Alfian, dkk (1982:11) di daerah Tanah Alas dan Gayo Lues terdapat dua markas teritorial, yaitu di bawah pimpinan Gosenson dan Overakker. Mulanya Gosenson mempertahankan serbuan Jepang dari jurusan Takengon, sedangkan Overakker mempertahankan serangan yang dilancarkan dari arah Tanah Karo dengan memusatkan pertahanan di Kutacane. Pada tanggal 24 September 1942, tentara Jepang terus melancarkan serangan untuk menemukan dan mendesak kedudukan kedua markas teritorial Belanda itu. Tentara Jepang terus saja memblokade kedudukan Belanda di sana. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Jepang seperti itu telah menyebabkan Overakker dan Gosenson terpaksa menyerah kepada Jepang di Blangkeujren pada tanggal 28 Maret 1942. Dan pada tanggal itulah berakhirnya kekuasaan Belanda secara resmi di tanah Aceh.
Kisah di atas hampir senada dengan Bambang Suwondo (1983:17-18) sejak Jepang mendarat, mereka bersama dengan rakyat terutama Barisan "F" terus melakukan serangan terhadap tentara Belanda. Dalam situasi tersebut, Gosenson yang telah memindahkan markasnya ke Takengon, namun masih juga terdapat sebagian tentaranya yang tinggal di Kutaraja untuk mempertahankan Lhok Nga. Tentara Belanda ini terpaksa mundur melalui pantai barat dan selatan guna bergabung dengan pertahanan mereka yang ada di sana.
Selain itu, tentara Belanda yang masih berada di Aceh Besar dan Pidie juga terus diserang sehingga mereka terpaksa lari ke Tangse dan Geumpang yang merupakan pertahanan kedua setelah Takengon. Pada tanggal 19 Maret 1942, pasukan Jepang telah berada di sana dan pertempuran pun tak terelakkan yang menyebabkan Belanda menyerah pada hari itu juga kepada Jepang. Selanjutnya tanggal 24 Maret 1942, Jepang juga menyerang Lembah Alas, Gayo Lues yang telah menjadi kubu pertahanan Overakker dan Gosenson. Rencana kedua pemimpin teritorial Belanda ini untuk bertahan tidak memungkinkan lagi dan terpaksa menyerah kalah kepada pendudukan Jepang pada tanggal 28 Maret 1942 di Blangkeujren (Bambang Suwondo, 1983:18-19).
Maka sejak tanggal 28 Maret 1942, secara resmi Jepang telah berkuasa sepenuhnya di seluruh daerah Aceh dan akan mengatur langkah selanjutnya dalam usaha penanaman kekuasaan. Pada masa Jepang, sistem pemerintahan di Aceh masih seperti yang telah diatur oleh Pemerintah Belanda terdahulu. Daerah Aceh terdiri atas daerah yang disebut Zelfbestuursgebied (daerah berpemerintahan sendiri) dan Rechsreeks Bestuur Gebied (daerah yang berada langsung di bawah Gubernur atau Pemerintah Belanda).
Pada masa-masa awal masuknya Jepang ke Aceh, rakyat merasakan sebuah euforia. Menurut Amran Zamzami (1990:19) ketika Jepang masuk ke Aceh, rakyat menyambut dengan suka ria, bahkan ada yang bersedia menyediakan makanan kelapa atau buah-buahan serta berteriak: "Banzai Dai Nippon, banzai, banzai." Hal-hal itulah yang membuat pemuda-pemuda Aceh keranjingan heiteisan, gandrung pada jiwa keprajuritan. Mereka memimpikan kegagahperkasaan untuk membela tanah air dengan pangkat-pangkat kasikan (bintara), syukur kalau-kalau bisa menjadi perwira dengan sepatu "pacok" dan samurai bergantung di pinggang. Anak-anak dan para pelajar setiap pagi giat melakukan taiso (senam) di samping baris-berbaris serta apel yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Lagu yang menanamkan rasa hormat kepada militer pun digunakan untuk menumbuhkan jiwa keprajuritan pada anak-anak. Setiap anak bahkan hafal nyanyian Heiteisan Yo Arigato (terima kasih kepada tuan serdadu) dan Myoto Okaino, serta fasih meneriakkan pekik selamat kepada Kaisar Jepang: Banzai Tenno Heika, Banzai!
Namun semua keindahan itu hanyalah bersifat sementara. Pada kenyataan selanjutnya, sebagaimana yang kita tahu, bahwa Jepang yang menjajah kita lebih kejam dalam memperlakukan rakyat kita daripada Belanda. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan "lebih baik dijajah Belanda selama 300 tahun daripada dijajah oleh Jepang selama 3 tahun". Semua itu adalah kenangan pahit sejarah bagi kita.
Daftar Pustaka
- Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Bambang Suwondo (ketua), Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983
- T. Ibrahim Alfian, dkk, Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982
